Arif Pitoyo's Journal

Kurang smart-nya regulator tangani Smart

2011-07-29T05:31:00.001-07:00

Siapa tidak kenal amazon.com? Atau facebook.com? Atau google.com? Dapat dipastikan, semua pengguna Internet tidak asing dengan nama perusahaan berkapitalisasi pasar hingga miliaran dollar AS.

Di level lokal, ada situs belanja online dan komunitas terbesar www.kaskus.us, bhinneka.com, situs berita detik.com, dan situs buatan anak negeri lainnya seperti modelmuda.com yang menampung dan mengaudisi secara profesional calon model secara online dari seluruh Indonesia.

Kisah kesuksesan perusahaan dotcom lokal tidak berhenti sampai di sini. Situs buatan lokal koprol.com yang berbasis jejaring sosial bahkan sampai diminati oleh raksasa dotcom dari AS, Yahoo.com.

Dalam akuisisi itu, Yahoo melakukan total buy out sehingga seluruh aset teknologi serta 11 orang karyawan Koprol, termasuk para pendirinya, akan menjadi karyawan Yahoo.

Yahoo dan Koprol tidak mau menyebutkan nilai akuisisi ini. Namun, pada April 2010, Yahoo sempat 'melamar' layanan berbasis lokasi asal New York, FourSquare, dengan tawaran senilai US$100 juta atau sekitar Rp934 miliar.

Ada lagi transaksi terbaru pembelian perusahaan dotcom yaitu detik.com oleh pengusaha Chairul Tanjung. Kini CT, begitu pengusaha itu sering disingkat namanya, telah mencapai kesepakatan final untuk mengakuisisi PT Agranet Multlcitra SiberKom, pengelola detik.com.

Situs detik.com diprakarsai oleh Budiono Darsono dan Abdul Rahman dengan investasi awal Rpl00 juta pada 1998. Dalam perjalanannya salah satu pionir berita online ini mengalami perkembangan yang sangat pesat.

***

Bila menilik sejarahnya, perkembangan industri dotcom di Indonesia mengalami banyak pasang surut. Pada 1999 dan 2000-an, banyak orang Indonesia yang membeli domain entah untuk disimpan atau apa saja.

Beberapa di antara orang-orang Indonesia itu berusaha membuat dotcom versi Indonesia, sebagian dari mereka ada yang beruntung karena di-back-up dengan modal besar, ada yang benar-benar harus merangkak dari bawah. Tentunya tidak semua dotcomers sukses dalam usahanya. Tidak sedikit yang harus menelan pil pahit.

Ada beberapa dotcom Indonesia yang mungkin dapat di simak kisah suksesnya, beberapa di antaranya adalah Sanur Online Bookstore yang merupakan e-commerce pertama di Indonesia.

Lalu ada Bhineka.com yang berdiri pada 1993 menjadi webstore komputer terlaris di Indonesia. Bhineka memfokuskan diri pada proses distribusi atau penjualan komputer dan peralatan IT serta solusi IT total.

Mekanisme pembayaran yang digunakan sebetulnya relatif konvensional, melalui transfer bank, dan secara offline membayar melalui kartu kredit atau cash on delivery.

Selanjutnya ada perusahaan dotcom yang lumayan sukses, yaitu bekas.com yang fokus pada penjualan barang-barang bekas. Bekas.com didirikan mulai 1999, berawal dari kota Surabaya.

Beberapa dotcom Indonesia menoreh sejarah yang pahit di dunia usaha melalui Internet sehingga berguguran. Dimulai pada Agustus 2001, lipposhop.com menghentikan layanan pembelian oleh konsumen perorangan (business to consumer/B2C) dan akhirnya mulai 31 Agustus 2001 hanya berkonsentrasi ke pelayanan perusahaan. Penghentian B2C itu karena penggunaan akses Internet perorangan di Indonesia (saat itu) masih rendah.

Selanjutnya, Lippostar.com yang berdiri pada November 2002, juga mengalami hal yang sama dan gugur. Pada saat penutupannya, karyawan perusahaan itu menolak alasan Lippo Grup yang menutup Lippostar.com karena alasan efisiensi dan perusahaan merugi.

Nama lainnya adalah Astaga.com. Dotcom ini, awalnya, tidak bernasib buruk seperti lipposhop dan lippostar yang harus gugur, tetapi harus mengencangkan ikat pinggang dan banyak mengganti strategi atau haluan untuk dapat berrtahan meski akhirnya tutup juga.

Astaga.com barangkali salah satu fenomena menarik. Berbeda dengan lippostar.com yang di-back-up oleh Bank Lippo, Astaga.com di backup oleh pemodal asing dan mendatangkan devisa bagi bangsa Indonesia.

Launching portal berita dilakukan cukup besar-besaran pada 1999-an. Berdasarkan data WHOIS, aplikasi untuk menelusuri domain, Astaga.com mulai beroperasi 28 Mei 1999.

Jonathan Morris, CEO pertama Astaga.com, menanamkan modalnya Rp56 miliar lebih ke Indonesia dalam bentuk sebuah portal baru di dunia maya.

***

Banyak suka dan duka yang dialami usaha dotcom. Ketika perusahaan dotcom berguguran karena gelembung ekonomi dan keuangan yang tidak mampu ditopang lagi, banyak yang menduga bahwa perusahaan baru yang futuristik ini tidak cocok untuk dunia sekarang yang masih dikuasai oleh cara-cara bisnis tradisional.

Tidak ada yang salah dengan dugaan ini karena memang kenyataan yang berkembang memang menunjukkan usaha dotcom di Indonesia, khususnya, tidak mampu menjadi pilar ekonomi seperti di negara lain.

Namun, di sisi lain kemajuan teknologi komunikasi informasi memberikan peluang yang sangat luas dan menjanjikan keuntungan yang luar biasa.

Konvergensi teknologi dengan kehadiran ponsel yang semakin canggih, misalnya, menghadirkan jenis usaha baru yang disebut content provider yang menyediakan berbagai layanan jasa, mulai dari ringtone sampai tebak hadiah yang mencapai miliaran rupiah.

Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran usaha dotcom baru dan para content provider memang telah menjadi ancaman serius bagi media massa tradisional yang selama ini mengira sebagai satu-satunya sumber informasi.

Salah satu keberhasilan bisnis dotcom di berbagai negara adalah karena dukungan infrastruktur dan tertatanya regulasi secara jelas.

***

Banyak hal yang terjadi pada bisnis dotcom. Kematangannya melalui berbagai pembelajaran dan kreativitas, memang tidak akan menggantikan toko buku atau koran, tetapi memberikan berbagai kemudahan yang tidak kita nikmati sebelumnya.

Untung, di Indonesia para penyedia akses jaringan Internet dan para operator tidak seagresif usaha sejenis di luar negeri. Dan, untung juga, regulator dan pemerintah masih tidak kreatif sehingga media massa tradisional masih bisa berjalan seperti sekarang ini, walaupun jejaknya sudah tidak lagi semasif masa lalu.

Mungkin tidak banyak orang yang ingat akan kejayaan bisnis dotcom yang dianggap akan menjadi pemicu penting perubahan ekonomi dunia.

Kejayaan bisnis dotcom yang dimulai pada tahun 1995 dan rontok bersamaan dengan krisis keuangan Asia 1998-1999 segera dilupakan orang dan menganggap bubble yang dialami perusahaan dotcom yang tumbuh bersama jaringan Internet.

Lihat saja di Indonesia, praktis tidak ada sisa dari usaha bisnis dotcom (kecuali Detikcom) yang melesat dan menarik minat semua orang.

Perusahaan seperti Astaga! atau M-Web yang didirikan dengan berbagai kemewahan dan janji hanya tersisa perangkat keras yang entah jadi apa.

Ketika harga saham Google Inc meningkat 11% di New York Stock Exchange beberapa waktu yang lalu, perusahaan yang menghasilkan mesin pencari paling besar di dunia ini menjadikan fenomena baru kebangkitan usaha dotcom.

Walaupun Google melakukan berbagai diversifikasi, perusahaan yang didirikan Larry Page dan Sergey Brin tetap menjadi situs pencari (www.google.com) yang paling menarik minat orang dan lebih unggul dari dua pesaingnya, Yahoo dan Microsoft Corp.

Google sekarang tidak hanya menjadi sebuah situs pencari paling besar dan paling cepat yang tersedia di Internet, tetapi menjadi sebuah fenomena baru yang secara langsung menjadi ancaman bagi media tradisional seperti surat kabar dan televisi.

Memang masih ada pertanyaan apakah Google Inc akan menjadi sebuah fenomena baru kebangkitan bisnis dotcom yang sekarang ini seolah-olah ditinggalkan orang.

Fenomena kebangkitan bisnis dotcom sebenarnya mulai terlihat ketika Yahoo membayar US$1 miliar membeli saham mayoritas perusahaan e-commerce China Alibaba.com pada Agustus 2005.

Fenomena kehancuran bisnis dotcom pada awal 2000 tampaknya masih belum sepenuhnya kembali pulih. Bahkan, para pengamat masih meragukan masa depan beberapa perintis perusahaan dotcom kelas dunia yang pernah berjaya sebelumnya.

Perusahaan Amazon.com sebagai perintis perdagangan elektronis (e-commerce) nasibnya masih dikhawatirkan terutama setelah harga sahamnya terus merosot.

Belakangan juga banyak dilaporkan perusahaan dotcom mengalami kemunduran, seperti harga sahamnya terus merosot sehingga banyak dilakukan pengurangan dan pemecatan karyawan.

Lihat saja CNN yang demikian terkenal harus memotong 130 pekerjaan, News Corp menggulung unit media digitalnya dengan memecat 200 pekerjanya, The New York Times memotong 17% pekerjaan media barunya, TheStreet.com memecat 20% stafnya, NBC Internet membebaskan 20%, CNBC.com 25%, Knight Ridder Inc merampingkan 16%.

Gelombang keruntuhan perusahaan dotcom ini bahkan diperkirakan masih belum mencapai titik terendahnya. Termasuk perusahaan dotcom di Indonesia yang baru merintis cara baru berbisnis di dunia maya ini harus menerima lecutan gelombang yang berasal dari negara maju.

Dampaknya memang tidak sedramatis di negara maju, namun dengan diakuisisinya Satunet dan Astaga!com, dua perusahaan dotcom yang sempat mengagetkan bisnis Internet di Indonesia, membuktikan adanya imbas itu.

Namun, mengingat bisnis dotcom di Indonesia ini masih permulaan, kemungkinan besar pengaruhnya juga berbeda.

Onno W. Purbo, pakar telematika, mengungkapkan kebanyakan perusahaan bisnis Internet bisa melewati fenomena runtuhnya perusahaan dotcom akhir-akhir ini karena memiliki fokus usaha yang tajam.

IndoExchange.com, salah satu portal tertua Indonesia merupakan contoh sebuah dotcom yang fokus pada masyarakat industri finansial dan bursa. Nama lainnya adalah bisnis.com, website yang fokus pada pemberitaan seputar masalah ekonomi dan keuangan.

Melihat antisipasi yang demikian hebat ini, maka tampaknya bisnis dotcom di tanah air ini ke depannya akan semakin semarak. Perkembangan ini akan mendorong berkembangnya bisnis lainnya, seperti jasa kurir, web developer, dan masuknya perusahaan dotcom ke pasar bursa (go public).

Sudah seharusnya pemerintah memberikan dukungan mulai dari sekarang untuk menghadapi persaingan keras masa mendatang.

Dukungan pemerintah bisa berupa pembebasan pajak untuk transaksi di Internet seperti yang dilakukan Amerika Serikat, diyakini bisa ikut mengembangkan bisnis dotcom di Indonesia. Apalagi telah muncul situs online shop medioker seperti www.griyaendras.com, plasa.com, atau tokobagus.com.

Prita, dan wajah cyber law kita

2011-07-22T09:26:00.000-07:00

Adanya kenyataan bahwa polisi Internet Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Indonesian Security Incident Response Team on Internet (ID-SIRTII) kekurangan dana untuk menjalankan fungsinya secara optimal sangat membuat kita prihatin.

Karena itu artinya, RI masih menafikan persoalan keamanan digital, di tengah sebagian besar negara di dunia sangat memberikan perhatian terhadapnya.

Betapa tidak, lembaga yang sebetulnya sangat diandalkan sebagai penjaga ruang cyber di Tanah Air ternyata sangat kesulitan untuk mempertahankan kehidupannya sendiri.

Meski tidak banyak bicara, saya rasa setiap negara sudah menyiapkan diri menghadapi cyberwar.

Cyber-Hankamrata mungkin sebuah ide yang tidak berlebihan, namun tetap perlu kekuatan central yang kuat, mengingat komunitas ini cenderung tertutup dan bergerak-maya, konsep intelijen keluar dan ke dalamnya lebih rumit.

Kalau negara seperti AS, wilayah pertahanannya (matra) ada lima. Selain yang tradisional (darat, laut, udara), ada tambahan yaitu outer space dan cyber space.

Saat ini, upaya ke arah pembentukan angkatan ke-4 cyber defense baik itu dilakukan Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah terlihat dalam diri ID-SIRTII meski perkembangannya tidak seperti yang diharapkan.

Tentu proses ini membutuhkan waktu dan berjalan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan negara. Upaya ini masih ditambah perkuatan dari inisiatif intelijen yang berjalan terpisah.

Kehadiran Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan, terutama nasabah bank saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan bank. Ada beberapa alasannya.

Pertama, UU ITE menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan

sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank via Internet (e-banking),

bertanggung jawab secara hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakannya.

Kedua, UU ITE mengharuskan bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya.

Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Ketiga, dalam UU ITE, ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Laporan transaksi perbankan via e-mail, yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.

Keempat, UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Jika nasabah menggunakan e-banking untuk transaksi perbankannya, maka laporan

mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.

Kelima, UU ITE mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap sistem informasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya.

Selain itu, terdapat pula sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Dengan demikian, siapa pun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan terhadap e-banking.

Namun demikian, beberapa ketentuan dalam UU ITE masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, sperti misalnya Pasal 27 mengenai pencemaran nama baik, yang pekan ini kembali menjerat Prita Mulyasari, melalui keputusan kasasi Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan RS Omni International.

Di negara-negara maju yang beradab dan berbudaya, yang demokratis dan masyarakatnya saling menghormati, masalah pencemaran nama baik, dan atau fitnah diatur dalam UU.

Oleh karena itu, persoalan utama bukan hanya di kalimat pasal-pasal dalam UU,

melainkan dalam implementasi, penegakan hukumnya, juga di pemahaman masyarakat terhadap apa yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, juga pada pemahaman masyarakat terhadap media baru (Internet) yang juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencemarkan nama baik.

Dalam hal penyalahgunaan teknologi informasi tidak semuanya masuk dalam kategori pidana, karena harus dilihat konteks nya terlebih dahulu.

Betatapun UU-ITE baik sebagian besar atau hanya pasal 27 hendak diubah, atau dibuatkan PP yang menjabarkan pasal-pasal, bila akar permasalahan (the root of problems) tak pula dianjak pergi, dikikis habis, kasus-kasus semacam yang dialami Prita, dapat diramalkan kuat akan terjadi lagi, dan terus lagi.

Bila demikian silakan direnungkan apakah pencabutan UU-ITE, penghapusan pasal 27 UU-ITE, atau pembuatan PP akan menyelesaikan masalah atau bahkan menimbulkan masalah baru.

Menurut anggapan saya, bukan pasal 27-nya yang salah, tapi interpretasi aparat penegak hukum dan termasuk pihak pengacara Prita sendiri yang kurang memahaminya. Perkembangan teknologi informasi Internet memang terlalu cepat untuk diikuti oleh bidang keilmuan sosial atau hukum.

Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yakni dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Pasal tersebut menyatakan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Saya tidak sepakat dengan argumentasi bahwa pasal pencemaran sering digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terutama di alam reformasi yang sangat terbuka selama ini.

Harus ada studi yang mendalam kasus per kasus menguji hipotesis ini. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan keliru karena melakukan generalisasi hanya berdasarkan sekeping fakta dan sikap emosional.

Mari kita kritisi lagi secara obyektif, khususnya dalam kasus Prita. Apakah setelah itu keluhan masyarakat yang dirugikan oleh suatu layanan berhenti dan terbungkam?

Apakah milis kita lantas sepi dari curhat serupa? Di setiap media sosial, blog dan ruang jurnalisme masyarakat bahkan justru semakin marak kritik bahkan protes terbuka.

Apakah benar mereka takut? Terus terang saya tidak melihat ada bukti premise ini. Argumentasi, opini, kekhawatiran para pemerhati ya memang ada dan banyak serta terus menerus dieksploitasi terutama sebagai alat untuk menyudutkan dengan dalih kritik terhadap instansi dan pejabat tertentu walaupun sebenarnya masalah ini bukan menjadi tanggung jawab dan wewenang mereka.

Kemudian apakah semua kekhawatiran itu faktual atau baru sekedar "kalau"? Adakah riset yang mengujinya? Justru faktanya saya melihat kasus Prita semakin memotivasi masyarakat untuk berbicara bahkan berbalik melakukan intimidasi kepada aparat penegak hukum.

Kita masih ingat kelakar yang banyak beredar, polisi dan jaksa sekarang takut "di-koin-kan". Kita juga sebenarnya yang rugi kalau penegak hukum enggan bekerja dan sulit obyektif karena terlalu banyaknya sorotan serta komentar yang mempengaruhi.

Kalau melihat kasus Prita sesungguhnya adalah masuk kategori dispute konsumen.

Sejatinya prita mengeluhkan layanan kesehatan yang ruang lingkupnya adalah perdata, tidak ada hubungannya dengan kritik pada kekuasaan dan apalagi kebebasan berbicara atau berekspresi.

Saya justru heran mengapa arahnya jadi ke sana? Apa yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini RS OMNI juga berada dalam ruang lingkup hak membela diri sebagai penyedia layanan.

Bahwa pasal yang digunakan kemudian adalah kriminalisasi (pidana) maka yang seharusnya dikritisi adalah para pengacara yang membawa dan mensikapi masalah itu kepada penegak hukum.

Pertanyaan besarnya justru tidak terjawab, mengapa para pengacara ini tidak menggunakan ketentuan di dalam UU Konsumen untuk menyelesaikan dispute antara penyedia layanan dengan penggunanya?

Seandainya sejak awal pengacara Prita menggunakan ketentuan dalam UU Konsumen, maka sudah jelas bahwa Prita tidak dapat disangkakan melakukan pencemaran karena apa yang dilakukannya adalah sesuai HAK sebagai konsumen.

Pasal 27 UU ITE justru melindungi siapapun yang menggunakan haknya tidak dapat dikenai persangkaan melakukan pencemaran yang mana itu justru tidak ada dalam KUHAP.

Ketidakcermatan dan ketidakcerdasan mereka yang ber-acara inilah yang menimbulkan polemik. Maka seharusnya mereka inilah yang dikoreksi oleh masyarakat. Tetapi mengapa justru berbelok menuding pemerintah dan pasal dalam UU yang bahkan sudah diputuskan sah oleh MK. Saya rasa kita sekarang ini memang hanya buang energi.(ea)

Menyoal hilangnya potensi PNBP sektor telekomunikasi

2011-07-21T05:55:00.000-07:00

Industri telekomunikasi berkembang sangat pesat di Indonesia, khususnya dalam lima tahun terakhir. Apabila di rata-rata, nilai bisnis industri tersebut dalam lima tahun terakhir mencapai Rp80 triliun setiap tahunnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun lalu Kemenkominfo mencatat PNBP sebesar Rp12,1 triliun atau naik 10%-20% dari target semula. Adapun pada tahun ini, target yang dicanangkan Kemenkominfo adalah Rp11 triliun.

Namun, mengkilapnya industri telekomunikasi tak dirasakan sepenuhnya oleh Indonesia, karena minimnya kepemilikan perusahaan lokal di operator telekomunikasi kurang gregetnya regulasi dalam mendesak pelaku usaha menyelesaikan kewajibannya, termasuk kewajiban biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang masuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sehingga, pajak yang seharusnya dapat dinikmari negara, harus berkurang, bahkan terancam hilang sama sekali. PT Smart Telecom misalnya, yang tidak bersedia membayar BHP hingga tiga tahun. Bahkan, pemerintah atau regulator sampai rela menghitung ulang kembali besaran pajak biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi sejak Januari 2011 meski sampai sekarang juga tak kunjung selesai.

Perhitungan ulang besaran BHP frekuensi Smart Telecom pun molor hingga beberapa bulan sehingga terancam mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini.

Smart yang menguasai lima kanal di spektrum 1.900 Mhz memiliki utang BHP frekuensi kepada negara sebesar Rp484 miliar.

Selama ini terdapat perbedaan hitungan besaran BHP Smart antara pemerintah dan Smart. Smart mengklaim pihaknya seharusnya hanya membayar Rp242 miliar tetapi Ditjen Postel menarik Rp484 miliar sama seperti operator 3G di pita yang sama.

PT Smart Telecom meminta keringanan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi selama tiga tahun hingga 50% menjadi hanya Rp242 miliar.

Dirut Smart Telecom Sutikno Wijaya meminta pemerintah bersikap adil dan tidak memberlakukan BHP yang sama kepada Smart dengan operator 3G lainnya yang lebih mapan.

“Kami merupakan operator yang baru berkembang tetapi harus membayar up front fee dan BHP seperti operator 3G lainnya, sementara operator berteknologi CDMA lainnya seperti Mobile-8 membayar BHP jauh lebih murah karena masih menganut perhitungan ISR [izin stasiun radio],” katanya kepada Bisnis beberapa waktu yang lalu.

Sutikno mengungkapkan biaya pemakaian frekuensi yang dibebankan kepada Smart Telecom sesungguhnya tarif layanan komunikasi generasi ketiga (3G) milik operator seluler berbasis Global System for Mobile Communication (GSM).

Padahal Smart operator telepon berbasis Code Division Multiple Access (CDMA). Kanal frekuensi milik Smart Telecom pun, katanya, tidak berada di spektrum frekuensi 3G.

“Kami bukannya tidak mau membayar, tetapi perhitungan dari Kemenkominfo mengenai besaran BHP memang belum keluar hingga saat ini, padahal sudah ada evaluasi dari BKPM dan fatwa Kejaksaan Agung bahwa kami hanya membayar separuh dari BHP operator 3G,” tuturnya.

Pajak yang seharusnya dinikmati negara dari sektor telekomunikasi juga banyak hilang di pita frekuensi 2,5 GHz.

Potensi kehilangan pajak dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi di pita 2,5 Ghz adalah sebesar Rp2,4 triliun setiap tahun karena penguasaan yang besar untuk satelit broadcasting sebesar 150 MHz.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb) Yohannes Sumaryo mengungkapkan di pita tersebut, terdapat PT Media Citra Indostar (Indovision) yang menguasai spektrum selebar 150 MHz dan hanya bayar BHP sebesar Rp300 juta setahun.

Sementara operator WiMax atau LTE sanggup membayar Rp2,4 triliun per tahun untuk lebar pita yang sama.

Corporate Secretary Indovision Arya Mahendra mengungkapkan penataan frekuensi, terutama pita 2,5 GHz, hanyalah permainan vendor yang ingin dagangannya laku. "Pemerintah jangan sampai mau diintervensi vendor asing.

“Industri penyiaran bukan hanya sekadar mencetak laba seperti telekomunikasi, tetapi ada juga unsur pendidikan dan sosialnya,” tegasnya.

Selain masalah pita frekuensi 2,5 GHz tersebut, pemerintah juga kehilangan potensi BHP frekuensi yang seharusnya dibayarkan operator satelit asing yang bekerja di slot orbit milik Indonesia, yaitu Mabuhay asal Filipina dan SES SA asal Prancis.

Jangan lupa juga, pemerintah juga sepertinya kecolongan dengan operasional Research in Motion melalui BlackBerry di Indonesia yang tidak membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP) Jasa Telekomunikasi.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendesak pemerintah untuk mewajibkan RIM mengurus lisensi Internet service rovider (ISP) apabila ingin memberikan layanan Internet BlackBerry (BIS) di Indonesia.

Operator hanyalah pemilik jaringan 3G yang hanya mengoperasikan last miles tapi yang mengoperasikan sepenuhnya atas layanan BIS itu murni RIM. Identik dengan model bisnis dan kerja sama pemanfaatan jaringan seperti hal ini adalah antara Indosat dengan anak usahanya IndosatM2.

Dengan menerapkan lisensi ISP kepada RIM atas layanan BIS, maka RIM wajib menempatkan exchange point/router/gateway dan server di dalam negeri, dikenakan pajak layanan jasa Internet seperti halnya ISP lain, kewajiban yang equal dengan ISP lain saat diberlakukan filtering, membuka lapangan kerja, karena BIS RIM itu layanannya identik dengan BROOM IM2, maka akan ada perusahaan lokal BIS RIM sekelas IM2 dengan jumlah pegawai ratusan bahkan ribuan orang

RIM sendiri diklaim sudah memenuhi pembayaran biaya hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi lewat operator seluler yang menjadi mitranya di Indonesia.

“Seperti halnya content provider [CP], jatah pembayaran untuk RIM dari operator juga dilakukan setelah perhitungan pembayaran BHP, jadi sudah termasuk di dalamnya, seperti waktu saya masih di Indosat,” ujar mantan Direktur Marketing Indosat Guntur S. Siboro yang kini menjabat sebagai Managing Director Aora TV.

Pemerintah seharusnya memeriksa detil perjanjian kerja sama (PKS) antara operator telekomunikasi dengan RIM dan PKS antara operator satelit lokal dengan asing sehingga bisa diketahui bahwa kewajiban membayar pajak sudah dipenuhi atau belum.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Telekomunikasi RI dikepung asing

2011-07-20T04:43:00.000-07:00

Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala, slalu di puja puja bangsa..

Itulah penggalan lagu Indonesia Pusaka yang pada zaman kemerdekaan sangat menggugah rasa nasionalisme setiap orang.

Kemerdekaan yang dimaksud bukan hanya di daratan dan laut saja, tetapi juga di dalam bumi, di udara, bahkan di ruang angkasa Indonesia.

Berbagai pernyataan para pemimpin kita di zaman revolusi sifatnya memang untuk membangkitkan semangat berkorban bagi kepentingan bangsa, dan itu telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Sejalan dengan bergulirnya waktu, bangsa Indonesia telah mengalami pasang surut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara politik maupun ekonomi.

Kalau pada saat pemerintahan Orde Lama, bangsa Indonesia didorong untuk benar-benar mampu berdiri di atas kaki dan kemampuan sendiri, dan bersifat protektif dari intervensi dan pengaruh asing, hal itu berbanding terbalik dengan masa pemerintahan Orde Baru.

Salah satu penggerak rode perekonomian Orde Baru adalah didorongnya paket kebijakan untuk mendatangkan investasi asing di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang pertama kalinya diluncurkan adalah perubahan tentang pengelolaan bahan galian dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Kebijakan mengundang investasi asing bidang pertambangan bahan galian golongan strategis dan vital, merupakan kebijakan antitesis dari kebijakan pemerintahan Orde Lama.

Hal yang hampir sama juga terjadi di sektor telekomunikasi. Bedanya, sejak zaman kolonial industri telekomunikasi telah dikuasai asing di mana Telkom baru berdiri.

Indosat pun sejak awal lahirnya pada 1967 tak luput dari peran pemodal asing. Baru pada 1980 pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga menjadi BUMN.

Namun, ternyata asing kembali lagi bermain pada 1993. Saat itu, kebijakan pemerintah RI menempatkan Telkom dan Indosat sebagai dua penyelenggara telekomunikasi lokal yang melakukan praktik monopoli.

Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maupun operator telekomunikasi, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya jaringan telekomunikasi tetap (fixed wireless) lokal saat itu dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing.

UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi dan PP No. 8/1993 serta Kepemenparpostel No. 39/1993 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar memungkinkan kerja sama antara Telkom atau Indosat dengan perusahaan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar.

Ketiga regulasi itu menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi dasar dapat berbentuk usaha patungan (join venture), kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (KM).

Memang benar seperti dinyatakan dalam PP No. 20/1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA: penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh penanam modal asing patungan asal kepemilikan peserta Indonesia minimal 5% dari seluruh modal yang disetor.

Akan tetapi, dalam schedule of commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35%. Adapun aturan DNI (Daftar Negatif Investasi) di sebutkan bahwa asing dibatasi hingga 49% pada penyelenggara jaringan tetap dan 65% pada penyelenggara seluler.

Saat ini, kepemilikan asing di Smartfren Telecom mencapai 23,91%, Telkomsel 35%, Hultchinson 60%, Indosat 70%, XL Axiata 80%, dan Natrindo 95% dimiliki asing.

Lihat saja angka-angka tersebut. Wajar logikanya kalau disebutkan bahwa telekomunikasi di Indonesia sudah tidak berbendera Merah Putih lagi.

Kalau boleh diambil rata-ratanya, maka kepemilikan asing akan saham perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia mencapai angka 65%. Kepemilikan saham yang hampir mencapai 65% inilah celah keamanan yang tidak diperhatikan oleh aparat-aparat yang berkepentingan dalam hal ini.

Dengan angka rata-rata penguasaan saham hampir 65%, bisa dikatakan kekuatan bangsa ini di bidang telekomunikasi sudah mengkhawatirkan. Tidak perlu bicara mengenai perang intelijen dalam masalah penyadapan, berbicara masalah aturan main dan regulasi-kebijakan saja, tentunya kita sudah kalah, karena dalam konsep kapitalisme global, pemegang modal adalah penguasa.

Kedaulatan di angkasa

Sedikit diatasnya adalah aangkasa luar, yang sejatinya juga masih termasuk kedaulatan RI, yaitu tergambar dari sebuah infrastruktur yang disebut satelit.

Industri satelit, memang tak secemerlang seluler. Gaungnya tak terdengar sampai kepada pelosok dan penjuru Tanah Air. Maklum, industri yang sarat teknologi dan investasi itu hanya melayani konsumen perusahaan telekomunikasi, penyiaran/broadcasting, dan Internet.

Pada sudut pandang yang berbeda, konsumen dari satelit bisa juga datang dari kalangan militer atau lembaga penelitian sejenis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Meski tak secemerlang seluler, tetapi keberadaan satelit merupakan jaminan identitas suatu bangsa, dan sedikit di atasnya, satelit merupakan pertanda adanya suatu negara dan bangsa yang berdaulat.

Satelit Indonesia merupakan satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia.

Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia yang meliputi PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Media Citra Indostar, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Kita pernah mencatat sejarah manis setelah berhasil meluncurkan satelit komunikasi domestik Palapa A-1 ke angkasa pada 9 Juli 1976, di saat angkasa Indonesia masih kosong dari satelit-satelit asing.

Bicara masalah satelit dalam kaitannya dengan harga diri suatu bangsa, Indonesia pernah kehilangan salah satu aset yang sangat berharga, yaitu slot satelit yang dinotifikasikan ke International Telecommunication Union (ITU). Tak tanggung-tanggung, kita sempat kehilangan 3 slot satelit!

Indosat misalnya, merupakan pengelola dua slot satelit yang sempat hilang, yaitu 113 derajat BT dan 150,5 derajat BT. Terakhir kita mendengar ke-3 slot tersebut sudah dapat diselamatkan lagi oleh pemerintah.

Kini, entah disadari pemerintah atau tidak, sejumlah pihak memberikan begitu saja filing satelit milik Indonesia ke pihak asing dan mengarahkan pancaran sinyal satelitnya (beam) ke negara lain, bukan ke Indonesia.

Sebut saja Satelit Garuda, yang ternyata lebih banyak dimiliki oleh Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC) daripada operator satelit Indonesia PT Pasifik Satelit Nusantara.

Kabarnya, menurut data dari Ditjen Postel dan Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus), malah PSN hanya memiliki 5% dalam satelit itu. Namun dalam konfirmasinya, Komisaris Utama PT PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pihaknya memiliki 35% dalam satelit Garuda.

Beam dari satelit Garuda sendiri mengarah ke Indonesia, dan yang menyedihkan, operator satelit Filipina tersebut tidak dibebani biaya hak penggunaan (BHP) satelit atau universal service obligation (USO). Adiwoso berjanji akan mengecek hal itu.

Angkasa Indonesia makin teracak-acak dengan adanya peluncuran satelit Protostar yang diklaim Indovision merupakan satelit miliknya. Padahal, menurut situs resmi Protostar dan SES SA, status mereka adalah payload atau menyewa selama 15 tahun atau seumur dengan satelit tersebut di S-Band.

Entah kenapa, keberadaan satelit yang merupakan satelit asing tersebut sama sekali “tidak diganggu” pemerintah. Bahkan, Kemenkominfo terkesan melindunginya dengan memperjuangkan filing satelit baru untuk satelit asing tersebut di 108,2 oBT, meski Indonesia sebenarnya sudah memiliki filing di 107,7 oBT.

Sangat janggal apabila pemerintah melepas 107,7oBT dan memperjuangkan 108,2 oBT yang mungkin baru bisa dimiliki setelah 7 tahun. Dan selama itu lah, satelit asing milik Protostar yang kemudian dibeli oleh SES SA bebas memberikan layanan di Indonesia melalui Indovision tanpa mengurus hak labuh, apalagi dikenai BHP satelit atau USO.

Slot orbit 107,7 oBT secara otomatis tidak bisa digunakan karena akan berinterferensi dengan slot di dekatnya, yaitu 108,2 oBT. Apabila praktik semacam ini terus dilanggengkan, maka Indonesia sebenarnya kehilangan pajak satelit dan dana USO yang lumayan besar. Apalagi, kinerja satelit tersebut tanpa hak labuh sehingga angkasa Indonesia seakan teracak-acak.

Sekretaris Perusahaan Indovison Arya Mehendra berulang kali mengungkapkan pihaknya memegang kendali satelit Indostar 2/SES 7 pada S-Band dan memilikis atelit bumi di Indonesia.

Penanganan kehadiran operator satelit asing yang memenuhi angkasa Indonesia memerlukan koordinasi dari Kementerian Kominfo, Kemenhuk dan HAM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah Koordinasi Kementerian Perekonomian.

Kementerian Kominfo harus fokus pada pemanfaatan dan optimalisasi filing slot orbit satelit, BKPM akan menangani persoalan PMA, dan Kemenhuk dan HAM menangani soal badan hukum.

Selama ini operator satelit asing yang bekerja sama dengan operator satelit lokal bebas menjalankan bisnisnya menggunalan filing Indonesia dan memancarkan satelit ke negaranya. Selama BKPM belum menetapkan status PMA dan Kemenhuk dan HAM belum menetapkan badan hukum kepada mereka, maka selamanya mereka bebas menggunakan filing satelit kita, padahal filing dan slot orbit merupakan sumber daya yang terbatas.

iMessage vs BlackBerry Messenger

2011-06-07T07:21:00.000-07:00

BlackBerry Messenger, sudah cukup lama dikenal pengguna smartphone tersebut di Indonesia, bahkan sudah dikenal sejak 2008-an.
Dalam 3 tahun terakhir, BlackBerry Messenger atau BBM seakan tiada tandingannya, meski aplikasi seperti YM lebih luas penggunanya, namun pembentukan komunitas melalui BBM group telah membuat BlackBerry menjadi lebih disukai karena keeksklusifannya.
Selama ini banyak orang berpikir bahwa kelebihan BlackBerry ketimbang smartphone lainnya adalah platform chat di BlackBerry Messenger yang eksklusif dan menyenangkan.

Namun, model interaksi di ruang chatting seperti itu kini juga bakal hadir secara eksklusif di produk perangkat mobile buatan Apple. Dalam pembukaan World Wide Developers Conference (WWDC) 2011, di Moscone Center, San Francisco, California, AS, Senin (6/6/2011), ajang tahunan yang dihadiri ribuan para pengembang software, Apple mengumumkan kehadiran iMessage sebagai salah satu fitur baru dalam iOS 5. Layanan chat ini dapat dipakai untuk berkomunikasi antarpemilik iPhone, iPod Touch, dan iPad.

Seperti halnya BBM, iMessage bisa juga dipakai untuk chatting beramai-ramai alias group chatting dan ada notifikasi kalau ada pesan masuk, tanda kalau pesan telah terkirim dan diterima, serta tanda kalau lawan chat sedang mengetik. Layanan ini bisa digunakan baik lewat jaringan WiFi maupun jaringan seluler 3G. Tidak hanya untuk saling berkirim teks, tapi juga foto dan video.
Apple memang sering menjadi trendsetter produk maupun teknologi yang kemudian diikuti para kompetitornya. Namun, kali ini Steve Jobs kelihatannya harus berani mengakui bahwa ia pun tidak mentabukan copycat dengan meniru kesuksesan BlackBerry Messenger. Persaingan kedua platform bakal makin sengit.
Ketika pertama kali diumumkan kehadirannya, iMessage Apple selalu dikait-kaitkan dengan BlackBerry Messenger (BBM) besutan Research In Motion (RIM). Kesan yang jadinya muncul adalah, iMessage bakal menjadi pesaing terkuat untuk membendung laju BBM.

Padahal jika dilihat secara 'apple to apple', persaingan kedua aplikasi tersebut tak bisa dibandingkan. Pasalnya, keduanya bermain dalam dua platform berbeda. Namun satu hal yang mungkin bisa dikejar adalah, mampukah iMessage menciptakan sebuah fenomena layaknya atau melebihi BBM?

Ya, tak bisa dipungkiri, besarnya nama BlackBerry salah satunya turut dipengaruhi oleh hegemoni BBM. Aplikasi ini sekilas sama seperti layanan chatting lainnya, hanya saja BBM menawarkan 'eksklusifitas' tersendiri.

Faktor inilah yang membuat BBM berbeda dengan Yahoo Messenger, GTalk, MSN Messenger, dan lainnya. BBM hanya bisa dijalankan oleh perangkat BlackBerry, dan setiap identitas BBM ditentukan oleh PIN yang tertanam di setiap perangkat BlackBerry.

Singkat kata, jika Anda ingin menggunakan atau menghubungi akun BBM seorang rekan/keluarga/atau orang lain, maka Anda sebelumnya harus atau dipaksa untuk menggunakan smartphone BlackBerry terlebih dahulu.

Strategi RIM ini nyatanya terbukti manjur hingga membuat BBM bak sebuah fenomena dan PIN menjadi semacam identitas baru bagi setiap pengguna layanan telekomunikasi, tak terkecuali di Indonesia. Ujung-ujungnya bisa ditebak, 'faktor BBM' turut mengangkat pamor penjualan BlackBerry di pasaran.

BBM hingga akhir Mei 2011 tercatat sudah memiliki 43 juta pengguna aktif. Dimana sekitar 100 miliar pesan di BBM lalu lalang setiap bulannya.

Sudah sedemikian kuatnya BBM. Layanan ini pun kadang membuat pengguna ketergantungan hingga membentuk suatu komunitas tersendiri yang sayang untuk ditinggalkan.

Namun kini banyak pihak yang menyebut bahwa kehadiran iMessage akan menggoyang eksistensi BBM. Layanan baru Apple ini pun digadang-gadang dapat membentuk suatu komunitas yang solid di antara pengguna Apple.

Terlebih, sedikit terbuka dengan BBM yang terkoneksi berdasarkan perangkat BlackBerry, iMessage terintegerasi dengan acuan sistem operasi yakni iOS. Artinya, beberapa perangkat besutan Apple seperti iPhone, iPad dan iPod Touch yang dibenamkan iOS dapat menjalankan iMessage.

Sehingga peluang Apple untuk membangun basis komunitas yang sangat besar terbuka lebar. Satu hal lagi, Apple fan boys -- sebutan bagi penggila produk Apple -- terkenal dengan loyalitasnya yang tinggi.

Sementara jika ditilik dari sisi kemampuan, BBM dan iMessage sama kuat. Di iMessage, pengguna bisa mengirim pesan, foto, video, bertukar kontak, melalui perangkat iOS apapun. Aplikasi ini mendukung pula grup chat, serta terintegerasi dengan fitur notifikasi yang hadir pada iOS 5.

Jadi kita lihat saja, akan seperti apa persaingan kedua layanan pesan instant ini nantinya. Mampukah iMessage memikat para Apple Fan Boys layaknya pengguna BBM untuk menciptakan suatu fenomena dan basis komunitas yang solid?

RI belum siap hadapi cyber war

2011-06-06T01:36:00.000-07:00

Indonesia, suka atau tidak, terkenal dengan kelihaian hacker-nya. Untungnya, hacker-hacker dari Indonesia masih memiliki rasa nasionalis tinggi, terbukti pada saat ada konfrontasi dengan Malaysia, hacker Indonesia dengan lihainya mengganggu situs-situs berpengaruh di Malaysia dan mengunggah gambar-gambar yang menunjukkan sikap nasionalis kepada Indonesia.

Namun, akhir- akhir ini, peretas lokal juga sering mengganggu situs-situs pemerintahan. Sebenarnya hal ini mesti menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk berinstropeksi, karena peneyrangan itu tentunya bukan tanpa sebab.

Dan yang sangat mengejutkan, yang diserang justru kementerian yang pekerjaannya mengurusi dunia telematika, yaitu teknologi informasi, telekomunikasi, dan multimedia.

Kominfo juga lah yang memiliki polisi cyber, yaitu Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang berkantor di Menara Ravindo lantai 17.

Pernyataan Wakil Ketua ID-SIRTII Muhammad Shalahuddien bahwa ID-SIRTII kekurangan dana sangat membuat kita prihatin, karena berarti, RI masih menafikan persoalan keamanan digital, di tengah sebagian besar negara di dunia sangat memberikan perhatian terhadapnya.

Betapa tidak, lembaga yang sebettulnya sangat diandalkan sebagai penjaga ruang cyber di tanah Air ternyata sangat kesulitan untuk mempertahankan kehidupannya sendiri.

Meski tidak banyak bicara, saya rasa setiap negara sudah menyiapkan diri menghadapi cyberwar. Cyber-Hankamrata mungkin ide bagus, namun tetap perlu kekuatan central yang kuat, mengingat komunitas ini cenderung tertutup dan bergerak-maya, konsep intelejen keluar dan ke dalamnya lebih rumit.

Setelah situs Polri, Lemhanas, dan Pertamina, situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ikut disusupi. Sialnya, ini bukan yang pertama kali.

Dalam satu bulan, situs Kominfo mengalami dua kali kebobolan. Yang pertama pada 23 Mei silam. Kelompok hacker yang menamakan diri YOGYACARDERLINK tak hanya menampilkan halaman berisi protes terhadap kinerja Kominfo, tetapi juga mengklaim telah mendapatkan akses root dari situs Kominfo.
Ini berarti, pelaku bisa dengan mudah menghapus semua data di server atau menjadikannya sebagai komputer 'zombie'.

Kalau negara seperti Amerika, wilayah pertahanannya (matra) ada lima. Selain yang 3 tradisional (darat, laut, udara). Ada tambahan yaitu outer space dan cyber space.

Saat ini upaya ke arah pembentukan angkatan ke-4 cyber defense baik itu dilakukan Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dua Menteri dan Menteri Koordinator telah beberapa kali bertemu melakukan pembahasan dan telah memiliki Tim bersama di tingkat Eselon Satu ke bawah.

Ke atas wacana tersebut konon juga telah sampai ke Presiden melalui DETIKNAS. Sementara di teknis teknis sudah ada banyak sekali kegiatan mulai dari SDM, infrastruktur, organisasi, penganggaran hingga peraturan perundangan pendukungnya sesuai peta jalan masing-masing instansi pelaksana inisiatif.

Tentu proses ini membutuhkan waktu dan berjalan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan negara. Upaya ini masih > ditambah perkuatan dari inisiatif intelejen yang berjalan terpisah.

Insiden web defacing seperti dialami sejumlah instansi sejatinya adalah buah dari kelalaian dan kurangnya perhatian dari pemiliknya sendiri. Tidak ada lembaga atau obat yang bisa menjaga apalagi menyembuhkan penyakit ini.

Selama kesadaran itu belum ada maka insiden semacam ini masih akan terus terjadi. Apalagi kelemahan itu sifatnya laten akan selalu ada sehingga satu-satunya cara untuk menangkal dan melindungi adalah dengan upaya yang terus menerus untuk menguasai ilmu, pengetahuan dan keterampilan.

Ini suatu hal yang tidak bisa ditawar dan merupakan resiko melekat pada siapapun yang telah memutuskan untuk eksis di ranah cyber dan memanfaatkan TIK. Sayangnya bahkan lembaga yang mengurus sektor TIK itu sendiri pun ternyata masih sangat kurang, boro-boro menjadi center of excellence.
Shalahuddien mengatakan walaupun insiden web defacing tidak dapat diremehkan (karena menurut UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tindakan ini adalah pidana berat yang diancam hingga 12 tahun kurungan badan serta denda) akan tetapi sesungguhnya kita tidak perlu terlalu khawatir mengenai nasib situs instansi pemerintahan tersebut karena dari sisi manfaat bagi publik masih sangat sedikit arti keberadaannya.

Yang patut kita khawatirkan justru adalah kondisi layanan publik serta critical information infrastructure kita yang sesungguhnya setiap saat mengalami silent incident seperti misalnya pencurian data strategis.

Untuk yang terakhir ini situasinya lebih parah sebab hampir semua tidak mau mengakui dan bahkan menutupinya misalnya sektor perbankan.

Angkasa Indonesia makin teracak-acak

2010-12-28T22:24:00.000-08:00

Industri satelit, memang tak secemerlang seluler. Gaungnya tak terdengar sampai kepada pelosok dan penjuru Tanah Air. Maklum, industri yang sarat teknologi dan investasi itu hanya melayani konsumen perusahaan telekomunikasi, penyiaran/broadcasting, dan Internet.
Pada sudut pandang yang berbeda, konsumen dari satelit bisa juga datang dari kalangan militer atau lembaga penelitian sejenis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
Meski tak secemerlang seluler, tetapi keberadaan satelit merupakan jaminan identitas suatu bangsa, dan sedikit di atasnya, satelit merupakan pertanda adanya suatu negara dan bangsa yang berdaulat.
Direktur Hubungan Internasional Kemenkominfo Ikhsan Baidirus mengungkapkan satelit Indonesia merupakan satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia.
“Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia yang meliputi PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Media Citra Indostar, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),” ujarnya.
Sementara itu, daftar satelit Indonesia terdiri dari Palapa Telkom-1 (108oBT), Telkom-2 (118oBT), Palapa C-1 (113oBT), Palapa Pacific 146oBT, Cakrawarta-1 (107,7oBT), Garuda-1 (123oBT), dan satelit Lapan Tubsat.
Kita pernah mencatat sejarah manis setelah berhasil meluncurkan satelit komunikasi domestik Palapa A-1 ke angkasa pada 9 Juli 1976, di saat angkasa Indonesia masih kosong dari satelit-satelit asing.
Peluncuran satelit Palapa A-1 juga menandai Indonesia layak disejajarkan dengan empat negara besar lainnya di dunia yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang yang telah mengoperasikan satelit sendiri.
Pada 10 Maret 1977, Indonesia pun berhasil meluncurkan satelit berikutnya yang diberi nama Palapa A-2 yang memiliki 12 transponder seperti yang dimiliki Palapa A-1.
Kedua satelit komunikasi Indonesia itu memiliki umur yang relatif pendek, yaitu tujuh tahun di mana Palapa A-1 berakhir masa operasinya pada 1983, sedangkan Palapa A-2 berakhir pada 1984.
Namun, saat itu pemerintah Indonesia melalui Perumtel yang kini bernama Telkom telah mengantisipasi umur satelit tersebut jauh-jauh hari dan sudah memikirkan penggantinya yaitu Palapa B-1 yang diluncurkan pada 17 Juni 1983.
Karena suatu masalah, maka satelit Palapa B1 berumur pendek yaitu hanya dua tahun, untungnya pemerintah sudah menyiapkan Palapa B-2 yang kemudian diluncurkan pada 2 Februari 1984.
Namun, satelit tersebut bermasalah lagi, sehingga tidak masuk pada orbitnya dan kemudian hilang.
Pemerintah pun segera meluncurkan satelit pengganti Palapa B2P pada 21 Maret 1987 dan masuk pada slot orbit 113 derajat Bujur Timur (BT). Satelit B2 yang hilang kemudian ditemukan kembali, kemudian diluncurkan dengan nama Palapa B2R menempati slot orbit 108 derajat BT pada 14 April 1990.
Guna memenuhi kebutuhan nasional, maka pada 14 Mei 1992, diluncurkan juga satelit Palapa B4 dan berada pada slot 118 derajat BT. Setelah itu, Indonesia berturut-turut meluncurkan satelit Palapa C-1 pada 31 Januari 1996 dan langsung menempati slot 113 derajat BT yang kemudian digantikan Palapa C-2 pada Mei 1996.
Selanjutnya karena kebutuhan dan permintaan pasar yang tinggi terhadap akses data dan komunikasi, maka Telkom meluncurkan satelit Telkom-1 pada 13 Agustus 2005 menyusul kemudian satelit Telkom-2 yang diluncurkan dari tempat yang sama pada Februari 2006 pada slot 118 derajat BT.
Bicara masalah satelit dalam kaitannya dengan harga diri suatu bangsa, Indonesia pernah kehilangan salah satu aset yang sangat berharga, yaitu slot satelit yang dinotifikasikan ke International Telecommunication Union (ITU). Tak tanggung-tanggung, kita sempat kehilangan 3 slot satelit!
Indosat misalnya, merupakan pengelola dua slot satelit yangs empat hilang, yaitu 113 derajat BT dan 150,5 derajat BT. Terakhir kita mendengar ke-3 slot tersebut sudah dapat diselamatkan lagi oleh pemerintah.
Kini, entah disadari pemerintah atau tidak, sejumlah pihak memberikan begitu saja filing satelit milik Indonesia ke pihak asing dan mengarahkan pancaran sinyal satelitnya (beam) ke negara lain, bukan ke Indonesia.
Sebut saja Satelit Garuda, yang ternyata lebih banyak dimiliki oleh Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC) daripada operator satelit Indonesia PT Pasifik Satelit Nusantara.
Kabarnya, menurut data dari Ditjen Postel dan Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (Citrus), malah PSN hanya memiliki 5% dalam satelit itu. Namun dalam konfirmasinya, Komisaris Utama PT PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan pihaknya memiliki 35% dalam satelit Garuda.
Beam dari satelit Garuda sendiri mengarah ke Filipina, dan yang menyedihkan, operator satelit Filipina tersebut tidak dibebani biaya hak penggunaan (BHP) satelit atau universal service obligation (USO). Adiwoso berjanji akan mengecek hal itu.
Angkasa Indonesia makin teracak-acak dengan adanya peluncuran satelit Protostar yang diklaim Indovision merupakan satelit miliknya. Padahal, menurut situs resmi Protostar dan SES SA, status mereka adalah payload atau menyewa selama 15 tahun atau seumur dengan satelit tersebut di S-Band.
Entah kenapa, keberadaan satelit yang merupakan satelit asing tersebut sama sekali “tidak diganggu” pemerintah. Bahkan, Kemenkominfo terkesan melindunginya dengan memperjuangkan filing satelit baru untuk satelit asing tersebut di 108,2 oBT, meski Indonesia sebenarnya sudah memiliki filing di 107,7 oBT.

//Kerugian negara//
Sangat janggal apabila pemerintah melepas 107,7oBT dan memperjuangkan 108,2 oBT yang mungkin baru bisa dimiliki setelah 7 tahun. Dan selama itu lah, satelit asing milik Protostar yang kemudian dibeli oleh SES SA bebas memberikan layanan di Indonesia melalui Indovision tanpa mengurus hak labuh, apalagi dikenai BHP satelit atau USO.
Slot orbit 107,7 oBT secara otomatis tidak bisa digunakan karena akan berinterferensi dengan slot di dekatnya, yaitu 108,2 oBT. Apabila praktik semacam ini terus dilanggengkan, maka Indonesia sebenarnya kehilangan pajak satelit dan dana USO yang lumayan besar. Apalagi, kinerja satelit tersebut tanpa hak labuh sehingga angkasa Indonesia seakan teracak-acak.
Sekretaris Perusahaan Indovison Arya Mehendra berulang kali mengungkapkan pihaknya memegang kendali satelit Indostar 2/SES 7 pada S-Band dan memiliki satelit bumi di Indonesia.
Penanganan kehadiran operator satelit asing yang memenuhi angkasa Indonesia memerlukan koordinasi dari Kementerian Kominfo, Kemenhuk dan HAM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di bawah Koordinasi Kementerian Perekonomian.
Kementerian Kominfo harus fokus pada pemanfaatan dan optimalisasi filing slot orbit satelit, BKPM akan menangani persoalan PMA, dan Kemenhuk dan HAM menangani soal badan hukum.
Selama ini operator satelit asing yang bekerja sama dengan operator satelit lokal bebas menjalankan bisnisnya menggunalan filing Indonesia dan memancarkan satelit ke negaranya. Selama BKPM belum menetapkan status PMA dan Kemenhuk dan HAM belum menetapkan badan hukum kepada mereka, maka selamanya mereka bebas menggunakan filing satelit kita, padahal filing dan slot orbit merupakan sumber daya yang terbatas.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

BKPM perlu tangani operator satelit asing

2010-12-27T03:48:00.000-08:00

Regulator telekomunikasi mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu turun tangan dalam menangani kerja sama satelit yang berupa kondosatelit.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakans elama ini operator satelit asing yang bekerja sama dengan operator satelit lokal bebas menjalankan bisnisnya menggunalan filing Indonesia dan memancarkan satelit ke negaranya.
“Selama BKPM belum menetapkan badan hukum kepada mereka, maka selamanya mereka bebas menggunakan filings atelit kita, padahal filing dan slot orbit merupakan sumber daya yang terbatas,” katanya kepada Bisnis hari ini.
Jenis kondosatelit yang dikenal saat ini adalah antara PT Media Citra Indostar (MCI/Indovision) dengan SES SA asal Prancis di mana MCI menyewa S-band dari satelit SES 7/Indostar 2 untuk menyiarkan layanan Indovision.
Kondosatelit lainnya adalah antara PT Pasifik Satelit Nusantara dengan Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC) dalam satelit Garuda/Mabuhay di mana PSN hanya memegang kepemilikan 35%.
Selama ini, kata Nonot, yang membayar pajak berupa BHP satelit dan pungutan USO (universal service obligation) hanya operator dari Indonesia, yaitu Indovision dan PSN.
Sementara itu, Pemerintah akan menaikkan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi broadcasting baik televisi free to air maupun satelit untuk mencegah pemborosan penggunaan spektrum dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Direktur Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Kemenkominfo Tulus Rahardjo mengungkapkan pemerintah dan regulator akan membebankan biaya frekuensi yang adil baik terhadap telekomunikasi maupun broadcasting.
“Sangat setuju apabila BHP pita segera diterapkan baik kepada sektor telekomunikasi maupun broadcasting untuk mendorong optimalisasi penggunaan frekuensi,” katanya kepada Bisnis hari ini.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Postel, sektor telekomunikasi hanya menguasai sekitar 585 MHz, sementara broadcasting menguasai hampir 1.200 MHz.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PT Media Citra Indostar (MCI/Indovision) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan fungsi telekomunikasi dan penyiaran adalah berbeda. Telekomunikasi itu langsung dipakai langsung dapat uang, sedangkan penyiaran ada unsur sosial, budaya, dan politiknya yang kental untuk membangun bangsa.
“Ini hanyalah lagu lama, usaha-usaha dari telekomunikasi untuk mengambil frekuensi penyiaran. Sebaiknya jangan hanya mikir uang saja,” tegasnya.(api)

BHP frekuensi broadcasting akan dinaikan

2010-12-27T02:18:00.000-08:00

JAKARTA: Pemerintah akan menaikkan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi broadcasting baik televisi free to air maupun satelit untuk mencegah pemborosan penggunaan spektrum dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Direktur Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit Kemenkominfo Tulus Rahardjo mengungkapkan pemerintah dan regulator akan membebankan biaya frekuensi yang adil baik terhadap telekomunikasi maupun broadcasting.
“Sangat setuju apabila BHP pita segera diterapkan baik kepada sektor telekomunikasi maupun broadcasting untuk mendorong optimalisasi penggunaan frekuensi,” katanya kepada Bisnis hari ini.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Postel, sektor telekomunikasi hanya menguasai sekitar 585 MHz, sementara broadcasting menguasai hampir 1.200 MHz.
Namun, meski memiliki spektrum lebih kecild ari broadcasting, sektor telekomunikasi menyumbang 90% dari BHP frekuensi, yaitu mencapai Rp5,13 triliun pada tahun ini. Adapun sektor penyiaran hanya menyumbang Rp20 miliar sepanjang 2010.
Grup Media Citra Indostar misalnya, hanya membayar BHP frekuensi sebesar Rp2 miliar per tahun, sedangkan BHP frekuensi yang didapat dari operator satelit mencapai Rp10 miliar.
Tulus melanjutkan BHP pita akan diterapkan bagi besaran pita yang digunakan secara eksklusif dan bernilai ekonomis.
Sebelumnya, pendiri Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study Asmiyati Rasyid mengungkapkan pemerintah perlu mengurangi alokasi spektrum broadcasting dan telekomunikasi yang kurang dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan data Citrus, lebar spektrum untuk Telkomsel totalnya mencapai 80 MHz dengan jumlah pelanggan 130 juta orang, XL dengan 40 MHz memiliki lebih dari 30 juta pelanggan, dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) yang memiliki lebar pita sama dengan XL hanya memiliki 8 juta pelanggan.
“Pemerintah harus tegas, karena pada dasarnya tidak ada operator kecil, yang ada hanya operator yang malas untuk membangun jaringan. Sosialisasi BHP berdasarkan pita sudah dilakukans ejak 1997, jadi sudah cukup bagi pemerintah memberi waktu,” tutur Asmiyati.
Terkait dengan alokasi pita untuk broadcasting, Asmiyati mengungkapkan MCI terlalu besar menguasai pita 2,5 GHz, padahal sesuai dengan standar International Telecommunication Union (ITU), pita 2,5 GHz diperuntukkan bagi mobile services, baikd alam bentuk WiMax atau LTE (Long Term Evolution).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PT MCI Arya Mahendra Sinulingga mengatakan fungsi telekomunikasi dan penyiaran adalah berbeda. Telekomunikasi itu langsung dipakai langsung dapat uang, sedangkan penyiaran ada unsur sosial, budaya, dan politiknya yang kental untuk membangun bangsa.
“Ini hanyalah lagu lama, usaha-usaha dari telekomunikasi untuk mengambil frekuensi penyiaran. Sebaiknya jangan hanya mikir uang saja,” tegasnya.
Asmiyati menilai sejak liberalisasi televisi asing untuk swasta, layanan publik hanya berisi iklan-iklan konsumerisasi, adapun dari sisi ekonomi telekomunikasi lebih bagus meningkatkan pendapatan daerah.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengatakan saat ini BHP satelit masih berdasarkan ISR, yang sudah saatnya berbasis pita, karena itu ada rencana Direktorat Frekuensi untuk kesana.
“Tapi tentu ada pembobotan yang berbeda karena kebutuhan 1 kanal TV sama dengan 1.000 kali voice.
Harusnya BHP broadcast dinaikan ke level yang wajar,” katanya.(api)

Manajemen lisensi telekomunikasi lebih banyak by accident

2010-12-01T03:16:00.000-08:00

JAKARTA: Pemberian lisensi telekomunikasi di Indonesia dinilai masih menganut manajemen by accident.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan hingga saat ini pemberian lisensi tidak berdasarkan desain dan lebih banyak menggunakan manajemen accident.

“Hal ini dipicu oleh Indonesia belum memiliki roadmap telekomunikasi yang jelas. Kami di BRTI sudah beberapa kali memberi masukan mengenai roadmap tersebut kepada pemerintah dan DPR,” katanya kepada Bisnis hari ini.

Menurut dia, transisi dari monopoli ke oligopoli belum pernah dikawal oleh regulasi. Selain itu, kata Nonot, jaringan Internet yang sudah membesar menjelang 2000 juga tidak diakomodasi di UU Telekomunikasi No. 36/1999.

Lisensi dengan manajemen by accident, menurut Nonot, berisiko perubahan struktur bisnis dari pola PSTN yang vertically-integrated (operator besar) menjadi kolaborasi pengusaha besar dan kecil akibat booming Internet dengan sistem kompetisi terbuka menjadi tidak terkontrol.

“Investasi jaringan serat optik juga menjadi sangat boros karena smeua pemain bernafsu untuk memiliki semua hal. Begitu pula investasi di semua segmen,” katanya.

Akibatnya, utilisasi infrastruktur menjadi sangat rendah akhirnya tarif on-net malah ngawur, belum lagi ditanbah kepanikan untuk tampil cantik di bursa saham.

Terkait dengan rencana pemberian lisensi seluler kepada PT Bakrie Telecom Tbk, Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiadi mengatakan tidak ada yang berubah apabila Esia diberi lisensi tersebut. “Selama ini CDMA merupakan teknologi seluler, jadi tidak perlu diributkan.”

Menurut dia, CDMA termasuk teknologi seluler yang bisa digunakan untuk layanan mobile dan atau fixed. Untuk menentukan layanan didasarkan pada perizinan, sebagaimana Mobile-8 yang memperoleh izin seluler dari sebeluimnya hanya FWA (fixed wireless access) di teknologi CDMA.(api)

3 Operator minta penurunan tarif

2010-12-01T03:15:00.000-08:00

JAKARTA: Tiga operator telekomunikasi seluler diketahui meminta penurunan tarif interkoneksi hingga 30%-35% kepada pemerintah dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
Ketiga operator seluler tersebut meliputi PT XL Axiata, PT Natrindo Telepon Seluler, dan PT Hutchison CP Telecommunication.

“Perhitungan kami setidaknya turun 40% karena cost rata-rata per menit industri setidaknya telah turun 50%,” ujar Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi kepada Bisnis hari ini.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menetapkan penurunan tarif interkoneksi sekitar 4%-6% tahun ini. Kesepakatan tersebut baru berlaku bila sudah ada persetujuan dari Menkominfo.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengaku masih belum memutuskan penetapan tarif interkoneksi tersebut.

Anggota BRTI Nonot Harsono mengungkapkan operator tidak berhak menolak penetapan tarif oleh regulator karena evaluasi tarif merupakan tugas berkala dari BRTI.

“Metode hitung disepkati, timeline disepakati, masukan dan usulan juga sudah disepakati semua, jadi hasilnya tidak boleh ditolak,” ujarnya.

Menurut dia, adanya penurunan tarif dikhawatirkan malah menurunkan kualitas layanan telekomunikasi, dan dimanfaatkan sejumlah operator untuk berjualan gratis.

BRTI diketahui menerima permintaan penurunan tarif telekomunikasi sebesar 30%-35% dari Pt XL Axiata, PT Natrindo Telepon Seluler, dan Pt Hutchison CP.

Penurunan tarif interkoneksi yang akan ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dinilai terlalu kecil karena average revenue per minute (ARPM) operator besar sudah turun lebih dari 100%.

Mantan Dirut Indosat Johnny Swandi Sjam mengatakan regulator dan pemerintah seharusnya menetapkan tarif interkoneksi berdasarkan ARPM tiga operator besar, yaitu Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat.

“Tinggal membagi dua ARPM operator besar tersebut, maka itu lah yang disebut tarif interkoneksi dan sudah memberikan keuntungan yang besar kepada operator,” katanya kepada Bisnis hari ini.

Apabila dilihat ARPM Indosat pada 2008, katanya, maka nilainya saat itu adalah Rp250 dan saat ini sudah turun hingga mencapai sekitar Rp100, berarti turun lebih dari 100%.

Mantan Dirut Indosat tersebut mengungkapkan apabila penurunan tarif hanya sekitar 4%-6% tentunya itu terlalu kecil dibandingkan dengan keuntungan riil yang didapat operator setiap menitnya.

Penetapan secara sepihak oleh BRTI tersebut disesalkan oleh pengguna telekomunikasi di Indonesia. Melalui Indonesia Telecommunication User Group (Idtug), pengguna telekomunikasi menyesalkan penetapan tarif oleh BRTI tanpa adanya konsultasi publik seperti biasanya.

“Budaya konsultasi publik sebelum menetapkan kebijakan seakan hilang dalam penetapan tarif interkoneksi tersebut. Ada apa ini? Padahal pengguna berharap penurunannya lebih besar lagi, sampai lebih dari 40% agar semua masyarakat bisa turut menikmati komunikasi yang murah,” tegas Sekjen Idtug Muhammad Jumadi.(api)

Mobile web meledak...

2010-09-30T02:50:00.000-07:00

Penggunaan web pada ponsel menunjukkan pertumbuhan yang menakjubkan tiap bulannya, menurut laporan Web Mobile.
Mobile Web mencapai momentum peningkatannya pada Agustus, dengan halaman yang dilihat meningkat lebih dari 14% dan transfer data bertambah hampir 10% dari Juli.
Web Mobile Association juga mengungkapkan lebih dari empat juta pengguna baru dari Opera Mini memberikan kontribusi pada pertumbuhan, yang merupakan pertumbuhan terbesar dalam 6 bulan ini.
Berdasarkan data organisasi tersebut, pada Agustus, Opera Mini memiliki lebih dari 66,5 juta pengguna, dengan peningkatan 6,8% dari Juli 2010. Jumlah pengguna unik meningkat 108,3% dari Agustus 2009.
“Pengguna Opera Mini melihat lebih dari 33,9 miliar halaman di Agustus 2010. Sejak Juli, halaman yang dilihat meningkat 14,3%, sedangkan sejak Agustus 2009 meningkat 143,2%,” tutur Mobile Web dalam pernyataan resminya hari ini.
Pada Agustus 2010, pengguna Opera Mini mengakses lebih dari 489,4 juta megabytes (MB) data dari para operator di seluruh dunia. Sejak Juli, data yang dilahap meningkat 9,9%. Data di Opera Mini dikompresi hingga 90%.
Jika data tersebut tidak melalui proses kompresi, maka pengguna Opera Mini seharusnya telah melihat lebih dari 4,5 petabytes (PB) data di Agustus kemarin. Sedangkan trafik data meningkat 134,4% sejak Agustus 2009.
Indonesia, merupakan negara pengakses Opera Mini terbesar, diikuti Rusia, India, China, Ukraina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Vietnam, Inggris, Kenya, Kazakstan, Polandia, Nigeria, Malaysia, Belarus, Filipina, Mesir, Jerman, Brasil, dan Banglades.
Di Indonesia, pertumbuhan halaman yang dilihat sejak Agustus 2009 meningkat 176,1%, sedangkan data yang ditransfer tiap pengguna rata-rata 6 MB selama Agustus.
Selain itu, Mobile Web juga mengungkapkan 10 situs teratas di Indonesia yang sering diakses melalui Opera Mini, yaitu facebook.com, diikuti google.com, youtube.com, detik.com, yahoo.com, twitter.com, waptrick.com, getjar.com, my.opera.com, dan wikipedia.org.

Kepastian Hukum yang Tak (100%) Pasti

2010-09-19T23:59:00.000-07:00

Hingga hari ini, kita masih banyak melihat piringan parabola berlogo Astro terpacak di atas atap rumah para penduduk. Entah itu di Jakarta atau kota besar lainnya, hingga ke pelosok desa, pemandangan ini sudah jamak ditemui. Jumlahnya mungkin bisa mencapai ribuan dari sekitar 140.000 bekas pelanggan televisi berbayar di Indonesia tersebut.

Padahal, sejak tahun 2008, siaran Astro sudah padam. Perusahaan penyiaran televisi berbayar asal Malaysia ini menghentikan kerjasamanya dengan Grup Lippo di Direct Vision. Setelah tiga tahun sejak 2005 beroperasi, bisnis Astro di Indonesia tumbang oleh faktor internal dan eksternal. Meski selama tiga tahun memasok konten siaran dan menggelontorkan duit investasi US$ 245 juta (sekitar Rp 2,3 triliun), Astro tak kunjung jadi pemilik mayoritas dan pengelola Direct Vision.

Dari luar, Astro dihajar oleh putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di medio tahun 2008. Komisi menilai telah terjadi monopoli siaran Liga Inggris, yang menimbulkan persaingan usaha tak sehat di antara televisi berbayar. Ironisnya, tak sampai setahun berselang, sebuah televisi berbayar lokal mengempit sendirian hak eksklusif penyiaran liga tersebut.

Temasek juga bernasib sama. Setelah berinvestasi selama enam tahun sejak 2002, perusahaan investasi Singapura ini memutuskan menjual PT Indosat Tbk kepada Qatar Telecom. Ini muara dari keputusan KPPU, yang menilai Temasek melanggar UU Anti Monopoli lantaran kepemilikan silangnya di Indosat dan Telkomsel.

Vonis serupa dijatuhkan KPPU kepada Carrefour, yang mempersoalkan kepemilikan mayoritasnya di PT Alfa Retailindo Tbk. Padahal, berbeda dengan sebagian perusahaan asing lain yang membawa keuntungannya ke negara asalnya, Carrefour justru menambah investasinya di Indonesia dengan membeli Alfa.

Tiga kasus tersebut menunjukkan kepastian hukum di negara ini bisa dibengkokkan. Memang, tak selamanya investasi asing dikalahkan. Contohnya, kemenangan Carrefour atas Grup Lippo di Mega Mall Pulit, Jakarta, pada tahun ini. Pengadilan memvonis Lippo harus membayar ganti rugi senilai lebih dari Rp 400 miliar. Pasalnya, Carrefour ‘diusir’ dari Mega Mall setelah Lippo, yang juga memiliki hipermarket Hypermart, jadi pengelola baru di mal tersebut.

Meski begitu, secara umum kepastian hukum di republik ini selalu menjadi momok bagi para investor asing sejak dulu. Pemerintah pun menyadari, rules of law adalah salah satu faktor penghambat laju investasi. Tentunya, pengusaha enggan ‘berjudi’ menanamkan modalnya dalam medan yang masih berwarna abu-abu.

Dalam survei tahunannya pada 2009, lembaga keuangan internasional IFC, memasukkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tujuh poin yang perlu dibenahi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi asing. Poin lainnya adalah masalah ketenagakerjaan (PHK), minimnya infrastruktur, hambatan modal kerja dari perbankan, korupsi, reformasi birokrasi, dan banyaknya pungutan pajak.

Padahal, dalam UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007, pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor asing. Misalnya, pemerintah tidak akan mengambil alih atau nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia, dan jika ada sengketa usaha dapat membawa masalahnya ke lembaga arbitrase internasional, Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Sudah banyak pula berbagai aturan, baik dalam bentuk UU, PP, Perpres, yang dibuat untuk menata dan menarik minat investor asing.

Kenyataannya, semua aturan hukum itu bisa berbeda 180 derajat dengan praktik di lapangan. Seorang pakar hukum sekaligus pengacara kondang bilang, permasalahannya terletak pada lemahnya konsistensi pelaksanaan peraturan itu. Investor sering kesulitan menyelesaikan perjanjian kontrak dan pembayaran ketika mengikuti sistem hukum di Indonesia. Aneka keputusan persidangan kerap tidak konsisten ketika menilai fakta dan bukti-bukti yang tersedia. Lembaga pengadilan pun sering tak peduli dengan legitimasi transaksi komersial antara dua pihak yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional.

Padahal, sejak tahun lalu minat investor asing masuk ke Indonesia makin meningkat. Di saat kondisi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa limbung serta pertumbuhan ekonomi China memanas, Indonesia jadi alternatif lahan investasi potensial. Bukti nyatanya terlihat di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah naik hampir 20% selama tahun ini dan telah menembus level baru di 3.000. Porsi kepemilikan asing di Surat Utang Negara (SUN) terus meningkat. Bahkan, kalau tak ada aral melintang, peringkat Indonesia akan naik jadi investment grade paling lambat pada tahun depan.

Namun, itu semua masih berupa dana jangka pendek di instrumen portofolio, yang setiap saat bisa kembali cabut keluar negeri tatkala kondisi negara ini tak lagi kondusif. Dana-dana tersebut hanya akan terus berputar di pasar modal dan tak mengucur ke sektor riil selama tak ada kepastian penegakan hukum. Pengusaha tidak mau membenamkan duitnya dalam jangka panjang untuk membangun pabrik jika masih ada risiko digugat mitra usahanya atau diganggu aparat hukum.

Jika pemerintah mampu memberikan kepastian hukum, niscaya investasi asing akan kian menderas masuk ke sektor riil. Kalau sudah begini, langkah Carrefour yang kabarnya lebih memilih berinvestasi di Indonesia dan China ketimbang Malaysia, Thailand, dan Filipina, merupakan sebuah keputusan yang tepat.

BlackBerry melanggar janji (2)

2010-08-08T08:36:00.000-07:00

Oleh Arif Pitoyo
Pada tulisan BlackBerry melanggar janji (1), lebih banyak dipaparkan mengenai keluhan pengguna telekomunikasi terhadap layanan purnajual BlackBerry yang sangat mengecewakan. Pada tulisan kedua ini, saya ingin mengungkapkan mengenai sistem komunikasi data BlackBerry yang diduga bisa mengganggu privasi seseorang dan pada akhirnya mengganggu keamanan nasional suatu Negara. Benarkah?

Sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan utama, ada baiknya dipaparkan secara singkat mengenai sejarah ponsel cerdas yang diproduksi Research in Motion (RIM) tersebut.

BlackBerry adalah perangkat seluler yang memiliki kemampuan layanan push e-mail, telepon, sms, jelajah Internet, dan berbagai kemampuan nirkabel lainnya.
BlackBerry pertama kali diperkenalkan pada 1997 oleh perusahaan Kanada, RIM. Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam mengejutkan dunia

BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada pertengahan Desember 2004 oleh operator Indosat dan perusahaan Starhub. Starhub merupakan pengejewantahan dari RIM yang merupakan rekan utama BlackBerry.

Di Indonesia, Starhub menjadi bagian dari layanan dalam segala hal teknis mengenai instalasi BlackBerry melalui Indosat. Indosat menyediakan layanan BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise Server
Pasar BlackBerry kemudian diramaikan oleh dua operator besar lainnya di Tanah Air, yakni XL Axiata dan Telkomsel, menyusul kemudian PT Natrindo Telepon Seluler (Axis).
Sejauh ini, fasilitas BlackBerry memang baru dimanfaatkan oleh para pengguna pribadi dan korporasi, belum merambah hingga bidang pemerintahan dan intelijen seperti di negara-negara lain.

Kita ingat, Presiden AS Barrack Obama setengah mati dilarang oleh lembaga keamanan Negara tersebut untuk menggunakan BlackBerry. Padahal, perangkat tersebut sangat membantu dalam mendongkrak pencitraannya pada saat Pemilu di AS tahun lalu.
Di beberapa Negara, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, pemerintah setempat sempat berencana memblokir akses layanan tersebut karena disinyalir mengganggu keamanan nasional dan membawa kepentingan sejumlah Negara tertentu.

Bagaimana dengan di Indonesia? Seperti juga di Negara lain, posisi operator telekomunikasi sangat lemah terhadap RIM. Sekarang ini jaringan mereka berupa tunnel dari operator ke jaringan mereka sendiri di Kanada atau di Singapura tanpa tersentuh sama sekali.

Dengan adanya kenyataan itu, maka seluruh kendali akses data ada di tangan RIM. Data tersebut bisa dalam Facebook, akses chatting, e-mail, foto, dan file dokumen lainnya.
Meski tidak disengaja, data perusahaan yang dikirim lewat e-mail apa pun, misalnya, pasti harus melalui server RIM di Kanada dan terekan di sana.

Operator telekomunikasi sama sekali tidak tahu jaringan mereka digunakan untuk apa. Aktivasi dan deaktivasi layanan BlackBerry pun bukanlah hak prerogative operator sama sekali, tetapi harus dari Kanada.

Posisi yang lemah dari operator di Indonesia pernah diungkapkan secara terbuka oleh Indosat. Indosat pernah mendesak Research In Motion (RIM/vendor BlackBerry) untuk meningkatkan margin operator telekomunikasi dari layanan BlackBerry (BB), mengingat Indonesia merupakan pasar terbesar produk tersebut di Asia Pasifik, tahun ini.

Pertumbuhan BlackBerry yang begitu pesat ternyata kurang dapat dinikmati operator lokal. Untuk itu, RIM perlu meningkatkan margin operator di Indonesia, di antaranya dengan menurunkan harga lisensi, membangun server di Tanah Air, dan melepas penjualan handset ke pasar bebas.

Selama ini setiap tarif BlackBerry yang dibayarkan pelanggan, sekitar 40% dibayarkan sebagai lisensi ke RIM, belum ditambah biaya akses internasional yang terhubung ke server vendor BlackBerry tersebut di Kanada.

Apabila RIM membangun servernya di Indonesia, biaya akses internasional bisa ditekan cukup signifikan, sehingga margin yang diterima operator bisa makin tinggi.
Pasar BlackBerry di Indonesia sangat unik, karena sampai ada layanan prabayar dengan tarif harian sehingga jumlah pelanggan untuk produk tersebut tidak bisa dipastikan secara fixed karena selalu berubah setiap hari.

Berbeda dengan vendor ponsel cerdas lainnya, seperti i-Phone dan merek ponsel lainnya, yang tak lebih hanya sekedar penyedia konten sementara akses komunikasi data menggunakan GPRS atau 3G milik operator.

Selain soal jaringan operator yang dipakai BlackBerry secara bebas, vendor asal Kanada tersebut juga melupakan suatu hal, bahwa layanan BIS dan BES yang mereka tawarkan, pada hakekatnya merupakan penyediaan jasa Internet seperti PJI-PJI yang selama ini menyediakan akses Internet kepada masyarakat melalui jaringan leased line operator.

Di Indonesia, RIM bebas memberikan jasa Internet tanpa lisensi PJI. Di China, meski pemerintahan setempat memblokir akses Facebook, tetapi tetap bisa diakses lewat BlackBerry. Ini bukati bahwa akses BlackBerry tidak melewati pertukaran Internet di suatu Negara dan langsung diberikan layanannya dari Kanada.

Sama halnya di Indonesia, ribut-ribut pemblokiran konten porno dalam Internet akan sia-sia apabila akses lewat BlackBerry juga tidak disaring.
Syarat agar akses BlackBerry juga bisa melewati pertukaran Internet adalah RIM mesti memiliki server di Indonesia dan didaftarkan ke Indonesia Internet eXchange milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) atau NICE (National InterConnection Exchange) yang dikelola oleh PT Internetindo Data Centra milik JoharAlam.

Penyaringan konten BlackBerry memang bukan berarti penyadapan secara langsung, tetapi apabila sewaktu-waktu aparat penegak hokum harus menyadap bisa dilakukan dengan mudah, asal sesuai dengan koridor hukum RI yang berlaku.
Penyadapan BlackBerry tetap tidak bisa dilakukan sembarangan meski servernya sudah ada di Indonesia, tetapi setidaknya konten-konten Internet yang diblokir lewat APJII juga menyentuh akses dari BlackBerry.

Pengguna juga perlu jaminan apabila mereka mendaftarkan email perusahaan atau instansi pemerintahan mereka tidak akan pernah dipakai oleh pihak ketiga, apalagi sampai mengganggu keamanan nasional.

Janji RIM untuk membangun mirroring server di Indonesia saja sudah sangat lama tidak terpenuhi, apalah lagi untuk membangun servernya sendiri.

Apabila pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memaksa RIM membangun server dan pusat data di Indonesia, itu merupakan kado ulang tahun kemerdekaan RI yang sangat berharga karena artinya, kedaulatan RI tetap dihargai vendor dari Negara lain.

Namun, apabila sampai BlackBerry terus melanggar janji, tidak bisa tidak, langkah tegas harus diterapkan, yaitu berupa pemblokiran akses sementara sampai dibangunnya server tersebut.

Pertumbuhan semu industri telekomunikasi

2010-08-05T13:28:00.001-07:00

this writing was published only at my blog

Oleh Arif Pitoyo

Sepertinya, baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah pertelekomunikasian di Indonesia, ada operator yang merevisi jumlah pelanggannya setelah diumumkan 3 bulan yang lalu.
Indosat merevisi jumlah pelanggannya sepanjang kuartal 1 2010 yang berakhir 31 Maret 2010 dari 39,1 juta menjadi 37,7 juta pelanggan.

Dalam situs resmi Indosat tertanggal 22 Juli 2010 diungkapkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa dan tidak mempengaruhi pencatatan keuangan secara keseluruhan sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Perubahan pencatatan tersebut sendiri telah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI).

Padahal dalam pengumuman pencapaian jumlah pelanggan beberapa waktu yang lalu, jumlah pelanggan yang mencapai 39,1 juta tersebut naik dari kuartal yang sama 2009 hingga 17,6% atau bertambah hamper 6 juta pelanggan meski dinamika musiman biasanya menghambat kinerja pada setiap kuartal I berjalan.
Pada kuartal II tahun lalu juga Indosat sempat mengalami penurunan jumlah pelanggan hingga 3 juta pelanggan. Saat itu operator yang kini dikuasai oleh Qatar Telecom tersebut beralasan telah melakukan penghapusan nomor pengguna demi mencari pengguna yang berkualitas.

Berdasarkan catatan sebelumnya, pada kuartal pertama 2009, perseroan menghapus sebanyak 3,2 juta nomor pelanggan Indosat. Sehingga, perseroan hanya menyisakan 30,3 juta pelanggan per Juni dari 36,5 juta pelanggan pada akhir 2008.
Anak usaha Qtel itu pada periode kuartal IV 2009 berhasil mendapatkan 4,4 juta pelanggan baru sehingga pada akhir 2009 berhasil meraih 33,1 juta pelanggan. Angka itu melonjak 15% dibandingkan kuartal III 2009 dimana perseroan meraih 28,7 juta pelanggan.

Apabila dilihat lebih seksama, lonjakan pelanggan yang didapat Indosat sebagai sesuatu yang semu dan tak lebih dari kosmetik manajemen baru yang menjabat sejak pertengahan 2009 lalu.

Jika mengikuti mekanisme penjualan kartu perdana seluler, maka selama kuartal keempat 2009 Indosat menjual sekitar 22 juta nomor, hal ini mengingat biasanya setiap lima nomor terjual, hanya satu yang menjadi pelanggan. Hal tersebut sama saja dengan pemborosan penomoran demi mengejar kosmetik sesaat.
Operator seluler lainnya, PT XL Axiata pada kuartal II tahun ini mencatat pelanggan hingga 35,2 juta orang, naik 43% dari kuartal II/2009. Hingga akhir tahun 2009, jumlah pelanggan XL meningkat 21 persen menjadi 31,4 juta pelanggan sedangkan pelanggan Revenue Generating Base (RGB) prabayar meningkat sebesar 49 persen menjadi 31,1 juta pelanggan.

Pada periode yang sama, Telkomsel menyampaikan laporan keuangan konsolidasian (unaudited) kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sampai dengan periode itu, Telkomsel mencatat jumlah pelanggan sebanyak 88,3 juta pelanggan. Perolehan itu meningkat 16,2 persen dibandingkan dengan kuartal II/2009 sebanyak 76 juta pelanggan.

Dari sisi operator fixed wireless access (FWA), menurut laporan kuartal I-2010, jumlah pelanggan Esia berhasil menyentuh 11 juta pelanggan, atau tumbuh 37,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencatat 8 juta pelanggan.

Dengan pencapaian tersebut, BTEL berusaha keras untuk menggapai target 14 juta pelanggan pada akhir 2010 sekaligus mewujudkan visinya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi murah dan berkualitas.
Sebenarnya fenomena apa yang bisa diambil dari catatan jumlah pelanggan operator telekomunikasi? Satu yang tak bisa dibantah adalah pertumbuhan pelanggan pascabayar selalu lebih rendah daripada pelanggan prabayar.

Hal tersebut sangat wajar mengingat jumlah pelanggan pascabayar tidak bisa dibohongi atau dikemas dalam kosmetika apapun. Berbeda dengan pelanggan prabayar, yang bisa diakali dengan memperpanjang masa tenggang, membiarkan nomor pelanggan yang sebenarnya tidak aktif sebagai pelanggannya, dan mengklaim sebagai pelanggan setiap ada pengaktifan nomor perdana, meski pelanggan hanya mengaktifkan dan langsung dibuang pada hari itu juga.

Hal tersebut sangat beralasan, karena sejumlah program promosi operator sangat menarik masyarakat untuk membeli kartu perdana yang biasanya diiming-imingi dengan sejumlah bonus tertentu. Manakala bonus tidak lagi diberikan, maka pelanggan dengan gampangnya membuang nomor tersebut.

Esia memiliki program promosi Esia GANAS (Gratis Nelpon Nasional), adapun XL meluncurkan program promo bertajuk Paket Combo yang memungkinkan pelanggan menikmati gratis 100 SMS serta 1MB layanan data setiap hari hingga 5 Mei 2010 mendatang.
Selain Paket Combo, XL juga memiliki program promosi Paket Nelpon Gila, yaitu beli Kartu Perdana XL mendapat paket Nelpon Gila, cuma nelpon 1 menit-an GratIs seGAlanya, ditambah dan 1MB layanan data.

Indosat juga tak ketinggalan, memiliki program promosi bertajuk IM3 semua Murah, bonus 1.500 SMS, nelpon cuma Rp 0,1/detik, Mentari Paket 50 (Nasional), Mentari Obral Obrol, Mentari Free Talk 5 Jam, dan Mentari Free Talk 5000, serta Mentari Hebat Ber-5.

Seakan tak mau ketinggalan, Telkomsel juga memiliki program promosi, yaitu Kartu As serba Rp1.000 dan Simpati Jagoan Duo.

Seiring dengan murahnya harga kartu perdana dengan tambahan pulsa sebesar Rp10.000, pengguna dari kalangan menengah ke bawah sangat terbiasa ganti nomor begitu pulsa pada kartu perdana habis.

Pengguna atau yang tidak produktif tersebut tetap tercatat sebagai pelanggan operator telekomunikasi sehingga pertumbuhan industry telekomunikasi yang banyak mereferensi dari jumlah pelanggan dipastikan semu.

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) pernah mendesak perlunya standarisasi perhitungan pelanggan agar azas transparansi bisa ditegakkan.
Operator sudah banyak yang tercatat di bursa saham. Hingga saat ini tidak ada standarisasi perhitungan pelanggan sehingga banyak yang meragukan jumlah pelanggan dari operator kala diumumkan.

ATSI menilai jumlah pelanggan merupakan komponen yang penting dalam mengukur kinerja satu perusahaan terutama bagi para analis di lantai bursa. Berdasarkan jumlah pelanggan bisa dihitung Average Revenue Per User (ARPU), Revenue Per Minutes (RPM), dan Minute Of Usage.

Itu semua adalah hal yang mencerminkan kinerja dari satu operator, jika jumlah pelanggannya semu, bisa ketipu semua nanti yang beli saham.
Regulator dinilai untuk secepatnya menyusun standarisasi perhitungan jumlah pelanggan. Misalnya dengan menentukan masa aktif atau daur ulang satu nomor. Hal ini untuk mengatasi aksi sapu jagad alias menghidupkan nomor perdana menjelang tutup buku agar jumlah pelanggan membengkak. Karena sedikitnya, 10% pelanggan telekomunikasi di setiap operator adalah fiktif.

Pemblokiran jangan setengah hati

2010-08-02T21:24:00.000-07:00

OLEH ARIF PITOYO
Wartawan Bisnis Indonesia

Dalam sepekan terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika sepertinya tengah ada hajatan besar, yaitu pemblokiran sejumlah situs porno.

Pemblokiran terhadap situs Internet bukan kali ini saja terjadi. Instansi tersebut juga pernah memblokir sebuah halaman blog dan situs film Youtube karena adanya film Fitna.

Meski kebijakan pemblokiran cukup bagus, entah kenapa Kemenkominfo seakan hanya sibuk mengurusi layanan data yang jumlah penggunanya 25 juta orang dibandingkan dengan 180 juta pengguna seluler.

Secara umum, pemblokiran tersebut sebenarnya membawa dampak positif bagi pemanfaatan Internet di Tanah Air, terutama dalam kaitannya dengan kampanye Internet sehat seperti yang digagas oleh ICT Watch bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Kemenkominfo.

Namun, sebaiknya pemblokiran tidak dilakukan secara membabi buta, karena dikha-watirkan situs yang bukan porno tetapi memiliki kemiripan nama juga ikut terblokir.

APJII, atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan warnet merupakan pihak yang diminta Kemenkominfo untuk memblokir situs porno. Asalkan pemerintah bisa memberikan lP Address yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, anggota APJII dan warnet tidak bisa menolak untuk memblokir situs tersebut.

Adapun mekanisme yang selama ini dijalankan di industri penyedia Internet adalah filtering atau penyaringan atas seizin pelanggan. Tanpa izin pelanggan, PJI tidak bisa melakukan filtering, adapun pemblokiran sendiri harus dilakukan secara merata pada seluruh PJI, baik yang legal maupun yang ilegal.

Seperti kasus pemblokiran Youtube karena adanya film Fitna awal tahun lalu, tidak semua PJI kompak menutup Youtube, sehingga akibatnya, sejumlah PJI yang sudah telanjur menutup Youtube malah ditinggalkan pelanggannya, dan lari ke PJI yang tidak menutup situs aplikasi video tersebut.

Apabila pemerintah baru sekarang ribut-ribut soal situs pornografi, lalu apa tugas dari polisi Internet atau ID SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Indonesia) se-lama ini? Bukankah salah satu tugas ID-SIRTII adalah menyaring IP Address dan log file dari trafik Internet yang mengarah ke pornografi, penipuan, perjudian, atau lainnya yang negatif dan meresahkan masyarakat?

Pemerintah juga seakan lupa, soal situs porno bukanlah konsumsi dari 25 juta pengguna Internet semata, karena masih ada pengguna Internet yang tidak memiliki koneksi secara langsung dengan Indonesia Internet exchange milik APJII.

Pemerintah sepertinya lupa kalau akses Internet bisa lewat BlackBerry yang memiliki serverdi Kanada, atau iPhone dan iPad di Eropa, bahkan akses Internet dari operator telekomunikasi juga tidak tersentuh APJII.

Sudah saatnya pemerintah juga harus berani memaksa Research in Motion (vendor BlackBerry) dan Apple (vendor iPhone dan iPad) untuk membangun server di Indonesia, sekaligus memaksanya mengalirkan trafik data ke IIX dan ID SIRTII untuk disaring kontennya oleh pemerintah.

Kemenkominfo perlu meniru langkah China dan India yang sudah terlebih dahulu memproteksi masyarakatnya denganfiltering konten lewat BlackBerry, Facebook, dan situs lainnya yang dinilai mengganggu norma masyarakat, keamanan, dan ketertiban nasional.

Perkembangan LTE ,

Pengelola National Interconnection Exchange (Nice) Johar Alam mengungkapkan trafik puncak hingga pertengahan tahun ini mencapai 42 Gigabytes (GB), melonjak dari catatan tahun lalu sebesar 19 GB. Pada 2008, trafik Internet puncak mencapai 18 GB.

Meningkatnya trafik Internet membuat operator dan penyedia jasa Internet di Indonesia harus menggunakan altematif teknologi baru, seperti WiMax Mobile dan LTE {long term evolution).

Sekjen Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) Muhammad Jumadi mendesak pemerintah segera merealisasikan WiMax dan LTE agar pengguna telekomunikasi bisa menikmati layanan Internet yang berkualitas.

"Agar kami ada pilihan. Baik LTE maupun WiMax harus berjalan beriringan sehingga tercipta kompetisi yang menguntungkan pelanggan. Apabila pada frekuensi existing LTE kurang memadai, perlu adanya penambahan frekuensi," tuturnya. (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Sejarah Internet (2)

2010-07-31T08:03:00.000-07:00

Internet di Indonesia pada awalnya hanyalah mainan pada akademisi. Sejak akhir 1980-an, Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Pusilkom UI) sudah menggunakan cc-TLD secara terbatas untuk mendukung Unix to Unix Copy Protocol (UUCP) dengan simpul indogtw.uucp.
Secara umum UUCP adalah protokol komunikasi antar komputer berbasis Unix, digunakan juga untuk berkirim dan menerima surat elektronik.
Saat itu, administrative contact ID-TLD pertama adalah Rahmat M. Samik-Ibrahim, salah seorang staf pengajar di Pusilkom UI. Menurut penuturannya dalam salah satu situsnya, banyak keluhan muncul dari komunitas Internet dunia. Penyebabnya, mereka tidak bisa me-reply e-mail dari Indonesia yang melalui simpul indogtw.uucp.
Muncullah desakan agar ID-TLD didaftarkan secara resmi. Karena berbagai alasan teknis dan untuk menghindari konsekuensi teknis dari pendaftaran ID-TLD, UI sejak 1998 hingga 1993 mendekati sejumlah pihak, termasuk Ditjen Postel, Indosat, Perumtel (kini Telkom) dan Lintasarta.
Pendekatan UI ini bertepuk sebelah tangan, perhatian terhadap Internet saat itu boleh dibilang tidak ada. Selanjutnya UI sebagai institusi akademis juga keberatan menindaklanjuti pendaftaran ID-TLD itu.
Samik-Ibrahim mencatat, desakan untuk mendaftarkan ID-TLD kembali menguat sejak Mei 1992. Hal ini dipicu meningkatnya pemakaian ID-TLD dan Domain Tingkat Dua (DTD) tidak resminya menyusul terbentuknya jaringan komputer antarinstansi yang pertama di Indonesia oleh kelompok kerja informal dari BPPT, LAPAN, STT Telkom dan UI.
Atas desakan itu, UI lalu mendaftarkan ID-TLD lewat UUNET di Amerika Serikat (AS). UUNET adalah salah satu PJI tertua dan terbesar di dunia. Penamaan domain di Indonesia mulai tertata, muncullah konvensi DTD dua huruf seperti go.id, co.id, dan net.id.
Lalu pada akhir 1994, Ipteknet yang mengelola ID-TLD dan DTD go.id sedianya juga ditugasi untuk mengelola DTD yang lain. Harapannya saat itu, dari pengalaman Ipteknet mengelola go.id akan menelurkan petunjuk pelaksanaan untuk DTD yang lain.
Namun hal ini tidak pernah terlaksana sepenuhnya. Pada 1995, masuklah Indonet dan RADnet sebagai pengelola DTD seiring perkembangan bisnis PJI saat itu.
Pembentukan APJII
Bergabungnya para PJI untuk ikut mengelola domain tingkat dua ini -khususnya .net.id-mencapai puncaknya dengan pencetusan deklarasi bersama pada Maret 1996. Catatan Samik-Ibrahim menyebutkan 31 orang dari kalangan PJI dan UI yang ikut meneken deklarasi tersebut.
Deklarasi itu mencakup empat hal, salah satunya adalah penunjukkan Pembina Ipteknet Joseph FP Luhukay sebagai administrative contact untuk DTD .net.id. Jos kini Presdir PT Bank Lippo Tbk.
Para peserta juga menyepakati pendirian sebuah "ID*NIC" yang antara lain berfungsi menangani registri alamat IP dan nama domain, terutama .net.id. Pusilkom UI mendapat tugas membuat proposal penyelenggaraan lembaga itu serta tata cara pengelolaan domain yang lain, termasuk .co.id dan .or.id.
Pada 15 Mei 1996, dibentuklah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sebagai hasil dari deklarasi itu juga. Sekjen APJII pertama (1996-1999) dijabat Teddy A. Purwadi. Dia jugalah yang kembali terpilih sebagai Sekjen APJII terbaru (2005-2008).
Tak lama kemudian APJII mendaftarkan ID-NIC sebagai nama merek yang sekaligus menutup peluang pihak lain menggunakan kata-kata atau susunan huruf yang sama tanpa izin.
Dua bulan setelah deklarasi, tepatnya 27 Juli 1997 tim APJII dan UI sepakat mengelola bersama-sama pendaftaran nama domain. Rupanya kolaborasi antara akademisi dan para pengusaha ini tak berjalan lama.
Usulan pengelolaan domain tidak pernah rampung hingga deadline Agustus 1997. Puncaknya, tim UI menyatakan mundur mulai 1 Oktober 1997. ID-TLD berada dalam status quo.
ID-TLD baru
Kegagalan APJII/UI itulah yang kemudian mendorong Samik-Ibrahim sebagai ID-TLD berinisiatif mengembalikan hak pengelolaan kepada IANA. Dia mendeskripsikan pekerjaan ID-TLD saat itu, "diumpamakan sekedar 'menahan' kapal bocor dari tenggelam, cepat atau lambat harus dikembangkan kapal baru dengan nakhoda baru!"
Pengelolaan nama domain tak menentu hingga pada 30 September 1997, Budi Rahardjo dari ITB secara sukarela menyatakan bersedia menangani ID-TLD. Samik-Ibrahim langsung menyetujui langkah Budi.
Namun dia masih menjadi ID-TLD selama 30 September 1997 hingga IANA meresmikan Budi sebagai ID-TLD pada 18 Agustus 1998 setelah mendapat referensi, salah satunya dari Jos Luhukay.
Menurut Samik-Ibrahim, setelah penyerahan ini, "secara de-facto-terhitung 30 September 1997, kebijaksanaan pengelolaan ID-TLD tidak ada sangkut-paut baik dengan pihak APJII maupun pihak UI."
Dia lalu meminta Budi untuk menyiapkan berbagai hal terkait pengelolaan domain. Salah satunya adalah kembali membuat pedoman pengelolaan ID-TLD dan DTD sebelum 6 Februari 2003.
Pedoman pendaftaran domain itu sebisa mungkin mengikuti kerangka kerja global yang disebut RFC-1591.
Budi kemudian menetapkan sistem billing tahunan untuk pendaftaran domain meminjam alamat APJII. Dalam sebuah wawancara pada Maret 2003, Budi menegaskan tetap mempertahankan IDNIC sebagai lembaga nirlaba kendati ada desakan komersialisasi. IDNIC tetap sebagai lembaga independen yang lepas dari intervensi pihak luar.
Hubungan Budi sebagai ID-TLD dan APJII retak setelah asosiasi itu melarang Budi penggunaan nama IDNIC (yang telah menjadi merek) pada Maret 2005. Sekjen APJII saat itu dijabat Heru Nugroho (2002-2005). Pelarangan ini menyusul penerapan sistem registrar-registry yang disosialisasikan Budi.
Dalam sistem itu, pengelolaan nama domain (DTD dan ID-TLD) dan alamat IP dilakukan dua lembaga terpisah. APJII merasa tidak dilibatkan dalam perumusan sistem itu, sebaliknya ID-TLD menuding APJII tidak kooperatif. Karena dilarang memakai IDNIC, Budi lantas mencoret APJII sebagai calon registrar. Budi juga berhenti memakai alamat APJII untuk penagihan dan kembali menggunakan ID-TLD sebagai nama institusi pengelola domain.
Perseteruan saat ini seperti hendak mengulang konflik ID-TLD dan APJII/UI pada 1997-1998. Pihak yang terlibat juga masih muka lama walaupun APJII kini memiliki Dewan Pengurus baru dan mengantongi mandat Munas.
Bedanya, kini pemerintah melalui Departemen Kominfo bersedia turun tangan menjadi mediator, tidak seperti masa-masa 1990-an ketika Ditjen Postel mengabaikan masalah ini dan membiarkannya menjadi api dalam sekam.

Era Warnet (Sejarah Internet 3)

Sejarah Internet di Indonesia (1)

2010-07-29T00:49:00.000-07:00

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, dimana semangat kerjasama, kekeluargaan & gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana Internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan Internet.
Sejak 1988, ada pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan Compuserve (AS) untuk mengakses Internet.
Berdasarkan catatan whois ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992 hingga 1994.
Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia.
Di sekitar 1994 mulai beroperasi IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Pada waktu itu pihak POSTEL belum mengetahui tentang celah-celah bisnis Internet & masih sedikit sekali pengguna Internet di Indonesia.
Sambungan awal ke Internet dilakukan menggunakan dial-up oleh IndoNet, sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi IndoNet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI, kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di IndoNet semula memakai mode teks dengan shell account, browser lynx dan e-mail client pine pada server AIX.
Mulai 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses Telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser Lynx di AS, maka pemakai Internet di Indonesia bisa akses Internet (HTTP).
Seperti kita ketahui bahwa perkembangan usaha bisnis Internet di Indonesia semakin marak dengan 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. Asosiasi ISP (APJII) terbentuk di motori oleh Sanjaya cs di tahun 1998-an. Effisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa Internet Exchange (IX) di Indosat, Telkom, APJII (IIX) & beberapa ISP lainnya yang saling exchange. APJII bahkan mulai melakukan manouver untuk memperbesar pangsa pasar Internet di Indonesia dengan melakukan program SMU2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah2000.

Pemblokiran Internet jangan hanya latah

2010-07-28T10:23:00.000-07:00

Akhir-akhir ini, Kemenkominfo seperti latah saja ikut2 an meributkan pornografi. Kali ini yang ditembak adalah situs porno Internet.

Entah kenapa, sejak Menkominfo dipegang Tifatul Sembiring, pemerintah seakan sibuk mengurusi layanan yang jumlah penggunanya tidak lebih dari 25 juta orang. Mulai dari pemblokiran blog, RPM Multimedia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kampanye Internet sehat, sampai pemblokiran situs porno.

Tentang pemblokiran situs porno, memang sangat bagus untuk diterapkan, terutama agar Indonesia bisa menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Namun, sebaiknya pemblokiran tidak dilakukan secara membabi buta, karena bisa jadi yang diblokir tersebut bukan lah situs porno, atau situs selain situs porno ikut ikutan terblokir hanya karena mengandung nama yang hampir sama.

APJII, atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia merupakan pihak yang diminta Kemenkominfo untuk memblokir situs porno. Asalkan pemerintah bisa memberikan IP Address yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka anggota APJII tidak bisa menolak untuk memblokir situs tersebut.

Adapun mekanisme yang selama ini dijalankan di industry penyedia Internet adalah filtering atau penyaringan, atas seizin pelanggan. Tanpa izin pelanggan, PJI tidak bisa melakukan filtering, adapun pemblokiran sendiri harus dilakukan secara merata pada seluruh PJI, baik yang legal maupun yang illegal.

Seperti kasus pemblokiran Youtube karena adanya film “Fitna” akhir tahun lalu, tidak semua PJI kompak menutup Youtube, sehingga akibatnya, sejumlah PJI yang sudah telanjur menutup Youtube malah ditinggalkan pelanggannya, dan lari ke PJI yang tidak menutup situs aplikasi video tersebut.

Apabila pemerintah baru sekarang ribut2 soal situs pornografi, lalu apa tugas dari polisi Internet atau ID SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Indonesia) selama ini? Bukankah salah satu tugas ID-SIRTII adalah menyaring IP Address dan log file dari trafik Internet yang mengarah ke pornografi, penipuan, perjudian, atau lainnya yang negative dan meresahkan masyarakat.

Pemerintah juga seakan lupa, soal situs porno bukan lah konsumsi dari 25 juta pengguna Internet semata, karena masih ada pengguna Internet yang tidak memiliki koneksi secara langsung dengan Indonesia Internet eXchange milik APJII.

Pemerintah sepertinya lupa kalau akses Internet bisa lewat BlackBerry yang memiliki server di Kanada, atau iPhone dan iPad di Eropa, bahkan akses Internet dari operator telekomunikasi juga tidak tersentuh APJII.

Apalagi kalau dibandingkan antara pengguna Internet dan seluler, maka [engguna Internet tak lebih hanya seperdelapan dari pengguna seluler.

Pemerintah sudah seharusnya berfikir makro, dan tidak sempit, apalagi dengan mengejar-ngejar pengelola warnet dari kemungkinan pembukaan akses situs porno.

Sudah saatnya pemerintah juga harus berani memaksa Research in Motion (vendor BlackBerry) dan Apple (vendor iPhone dan iPad) untuk membangun server di Indonesia, sekaligus memaksanya mengalirkan trafik data ke IIX dan ID SIRTII untuk disaring kontennya oleh pemerintah.

Kemenkominfo perlu meniru langkah China dan India yang sudah terlebih dahulu memproteksi masyarakatnya dengan filtering konten lewat BlackBerry, Facebook, dan situs lainnya yang dinilai mengganggu norma masyarakat, keamanan dan ketertiban nasional.

'Pemerintah terapkan standar ganda perangkat Israel'

2010-07-19T01:43:00.000-07:00

Pemerintah dinilai menerapkan standar ganda terhadap masuknya perangkat dari Israel ke Indonesia.
Dosen Teknologi Informasi Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mempertanyakan penerapan sertifikasi yang berbeda antara yang langsung masuk ke operator dengan yang melalui distributor.
“Harusnya disamakan, baik melalui operator atau pun distributor, penerapan sertifikasi harus dilakukan Ditjen Postel Kemenkominfo,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Sejumlah vendor perangkat telekomunikasi dari Israel sudah memasuki pasar Indonesia, seperti Amdocs untuk billing system dan Alvarion untuk produk WiMax.
Berdasarkan http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1108332/000117891310000884/zk1008093.htm, terungkap bahwa Alvarion memang berasal dari Israel, adapun Amdocs meski memiliki kantor pusat di Amerika Serikat tetapi dimiliki mayoritas oleh Israel.
Kepala Pusat Informasi Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan pihaknya secara tegas menolak mensertifikasi perangkat dari Israel.
“Namun, kami juga tidak bisa mengawasi apabila mereka deal langsung dengan operator. Kalau mengajukan sertifikasi kepada kami pasti langsung ditolak,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Standardisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim bahwa pihaknya tidak bisa mengontrol masuknya perangkat dari Israel apabila langsung masuk ke operator. “Kalau masuk melalui Kemenkominfo tentu akan ada filter dalam pemberian sertifikasinya,” ujarnya.
Operator telekomunikasi menyatakan akan menyaring secara ketat setiap masuknya perangkat telekomunikasi.
VP Marketing and Public Communication PT Telkom Eddy Kurnia mengungkapkan pihaknya selalu memberikan persyaratan sertifikasi setiap kali menggelar tender perangkat telekomunikasi.
Hal senada diungkapkan GM Pengembangan Bisnis Indosat M2 Hermanuddin bahwa perangkat yang dibeli harus memenuhi sertifikasi yang disyaratkan.
Kemenkominfo menegaskan kerja sama dengan negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik melanggar Pasal 21 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi Pasal 21 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi yaitu menghindari konflik politis di masyarakat dan diancam dengan penggelaran tender perangkat ulang sampai pencabutan lisensi."Daripada pro kontra, perangkat yang minta sertifikasi tetapi berbau Israel sekarang langsung kami tolak. Kami pernah menolak produk Israel, terhadap perusahaan bernama Tadiran. Ini merupakan penyedia perangkat monitoring frekuensi. Namun, karena dia identik dengan Israel langsung kita tolak," lanjutnya.
Berdasarkand ata Ditjen Postel, perangkat Articonect dari Abhimata didaftarkan sebagai buatan China, padahal perangkat tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Alvarion.
Terkait dengan Amdocs, Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan Amdocs merupakan Telkomsel memang memiliki hubungan kerjasama dengan Amdocs. Operator seluler terbesar di Tanah Air itu mengizinkan Amdocs mengikuti tender billing system yang mereka gelar beberapa waktu lalu.Kini, tender tersebut sudah selesai dilaksanakan, dan Amdocs akhirnya terpilih sebagai pemenang oleh Telkomsel. Isu Amdocs berbau Israel kembali mengemuka setelah para politisi di Irlandia menyerukan boikot perusahaan tersebut. Bahkan, mereka yang memprotes melarang operator telekomunikasi setempat untuk memilih Amdocs sebagai partner kerja.
Dubes AS untuk Indonesia Cameron R. Hume pernah mengungkapkan kepada Menkominfo Tifatul Sembiring bahwa Amdocs merupakan perusahaan AS.

Ketika sang penguasa mengibarkan LTE

2010-07-06T00:03:00.000-07:00

Feature of 1st Winner of Telkomsel Award 2010

11 May 2010
Bisnis Indonesia

OLEH ARIF PITOYO

LTE, atau long term evolution (LTE) merupakan teknologi pita lebar bergerak (mobile broadband) kelanjutan dari teknologi seluler generasi ketiga (3G), HSDPA (high speed downlink packet access), dan HSPA + (high speed packet access plus).
Boleh dibilang, LTE merupakan langkah menuju generasi ke-4 , (4G) meski dalam kenyataannya di lapangan, teknologi tersebut dipasarkan sebagai 4G. Menurut IMT Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced), LTE tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan 4G. Sebagian besar operator seluler di Amerika Serikat dan beberapa operator di seluruh dunia mengumumkan rencana untuk mengubah jaringan mereka untuk LTE dimulai pada 2009.
Layanan LTE pertama di dunia dibuka oleh TeliaSonera di dua kota Skandinavia yaitu Stockholm dan Oslo pada 14 Desember 2009. LTE adalah satu set perangkat tambahan ke universal mobile telecommunications system (UMTS) yang diperkenalkan pada 3rd generation partnership project (3GPP) release 8. Banyak dari 3GPP release 8 mengadopsi teknologi 4G, termasuk semua IP arsitektur jaringan.
LTE memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAW round-trip kurang dari 10 ins. LTE mendukung operator bandwidth., dari 20 MHz turun menjadi 1,4 MHz dan mendukung pembagian frekuensi duplexing (FDD) dan waktu pembagian duplexing (TDD). Bagaimana dengan perkembangannya di Indonesia?
Operator yang sudah memperkenalkan LTE melalui uji coba adalah Telkomsel. Uji coba teknologi LTE ini merupakan bagian dari rangkaian upaya dan inovasi Telkomsel dalam mengimplementasikan pengembangan roadmap teknologi seluler ke tingkat yang lebih tinggi. Diawali dengan layanan 3G pertama kali di Indonesia secara komersial pada 14 November 2006.
Selanjutnya, Telkomsel meluncurkan layanan mobile broadband Telkomsel Flash berbasis teknologi HSDPA (high speed doumlink packet access) pada 6 April 2007 serta proyek Telkomsel Next Generation Flash dengan mengimplementasikan teknologi HSPA + (high speed packet access plus) di 24 broadband city di Indonesia mulai 4 November 2009.
Ke depannya LTE diprediksi akan membawa perubahan industri telekomunikasi cukup signifikan, di mana pada era LTE perkembangan layanan berbasis data akan semakin pesat seiring dengan peningkatan kemampuan teknologi akses tersebut.
Perkembangan layanan berbasis data juga ditentukan oleh berbagai aplikasi/service layer, seperti teknologi IMS, service delivery platform (SDP), dan cloud computing. Di sisi lain, untuk mengembangkan berbagai layanan ke depan operator membutuhkan dukungan dari mitra kerja, seperti penyediakonten, aplikasi, dan device.
Menghadapi era baru layanan mobile broadband. Telkomsel menggelar uji coba teknologi tong term evolution (LTE) pertama di Indonesia dalam waktu dekat. Operator nomor 1 di Indonesia itu melihat LTE sebagai salah satu teknologi alternatif yang dibutuhkan untuk melayani perkembangan mobile broadband khususnya untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan kapasitas dan kualitas layanan mobile broadband yang andal.
Telkomsel saat ini telah memasuki tahap finalisasi kesiapan infrastruktur teknologi yang akan diuji coba, seperti e-node B, mobility management entity (MME), system architecture evolution gateway (SAE-GW), IP multimedia subsystem (IMS), dan lainnya.
Persiapan uji coba LTE telah dimulai sejak Januari 2010, dan diharapkan sebelum akhir semester pertama 2010 sudah dapat dilakukan uji coba download dengan kecepatan tinggi. Sebelum melakukan uji coba. Telkomsel telah melakukan pengkajian teknis maupun bisnis teknologi LTE, terutama kebutuhan akan sumber daya, seperti alokasi frekuensi untuk men-depfoy LTE, kebutuhan investasi baru bagi penyelenggaraan LTE, serta pendayagunaan investasi existing yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan implementasi LTE.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk mendukung perkembangan layanan mobile broadband ke depan yang sangat membutuhkan bandwidth besar, seperti data kecepatan tinggi hingga ISO Mbps (downlink) dan 50 Mbps (uplink) untuk mendukung high definition streaming video, voice over Internet protocol (VoIP), dan aplikasi-aplikasi lain yang membutuhkan data kecepatantinggi.

Pembunuh WiMax
Apabila dilihat data dari National Interconnection Exchange (Nice), volume trafik Internet di Indonesia memang terus meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan teknologi yang memadai, terutama mobile broadband. Pada akhir tahun lalu, volume trafik Internet di Indonesia melonjak sampai 19 GB dari catatan akhir 2008 sebesar 10 GB.
Chairman PT Internetindo Data Centra Indonesia Johar Alam Rangkuti mengungkapkan peningkatan trafik komunikasi data tersebut dipicu oleh makin banyaknya akses last mile dalam menjangkau populasi di Indonesia. "Pada 2005 akses last mile baru sekitar 7 juta sambungan dengan volume trafik Internet hanya sekitar 1,4 GB. Namun, seiring dengan bertambahnya akses last mile, baik dari jaringan kabel atau pun nirkabel, volume trafik melonjak tajam," ujarnya.
Johar mengungkapkan LTE merupakan salah satu mesin pembunuh WiMax (worldwide interoperability for microwave Access) sehingga apabila tidak berhati-hati, terutama pada sisi tarifnya, pengguna telekomunikasi akan lebih memilih LTE dibandingkan dengan WiMax.
Langkah Telkomsel menggelar LTE bukannya tanpa persiapan. Sejak awal, Telkomsel sudah menyiapkan pita BWA (insentif sebagai pelaksana USO voice) untuk LTE. Pita 3G tambahan juga sudah disiapkan untuk mendukung teknologi tinggi tersebut. Inovasi anak usaha Telkom tersebut dipastikan akan diikuti oleh operator 3G lainnya, terutama operator yang melihat mobile broadband sebagai akses telekomunikasi masa depan di.tengah era konvergensi. (arif.pitoyo@bisnis.co.ld)

Ketika telepon mulai berdering di Salem

2010-07-05T23:51:00.000-07:00

Feature of 3rd winner in XL Award 2009

Minggu, 15/11/2009 21:10:43 WIB

Oleh: Arif Pitoyo

Kecamatan Salem terletak di ujung barat daya wilayah Kabupaten Brebes, berbatasan dengan Kecamatan Banjarharjo dan Ketanggungan di utara, Kecamatan Bantarkawung di timur, Kecamatan Majenang (Kabupaten Cilacap) di selatan, serta Kabupaten Kuningan (Jawa Barat) di barat.
Kecamatan Salem merupakan daerah pegunungan (400-900 mdpl), berada di lembah yang dikelilingi hutan dan deretan pegunungan di sekitarnya, berhawa sejuk dan memiliki panorama yang indah. Lanskap Kecamatan Salem mirip mangkok bakso, di mana di kiri kanan adalah daerah pegunungan--pebukitan yang cukup tinggi sementara di tengah-tengahnya adalah wilayah kecamatan Salem. Dengan kondisi daerah tersebut wilayahnya merupakan daerah yang masih cukup terisolir.
Akhir-akhir ini, masyarakat Salem sudah bisa menikmati fasilitas telepon (ponsel), jaringan listrik, dan angkutan umum. Jaringan PLN baru masuk ke wilayah tersebut sejak 1997. Jaringan telepon satelit akhir-akhir ini semakin populer, sebab jaringan telepon kabel belum tersedia. Mungkin di sinilah uniknya, kecamatan ini letaknya tidak jauh dari ibukota negara, juga masih di pulau Jawa, akan tetapi fasilitas-fasilitas standard seperti (listrik, jaringan telepon, jalan raya, dll), dapat dinikmati secara merata setelah era reformasi. Baru pada 2009 fasilitas Internet dapat dinikmati dengan adanya warnet di kota kecamatan.
Meski demikian, ada juga sebagian desa di kecamatan tersebut yang belum tersentuh akses telekomunikasi dan bersama 39 desa lainnya di Kabupaten Brebes masuk dalam bagian program universal service obligation (USO) tahun ini.
Salem dapat diakses dengan jalan darat melalui tiga jalur utama, yaitu dari Bumiayu (timur) sekitar 40 km, dari Majenang (selatan) sekitar 20 km, atau dari Banjarharja melalui desa Sindangheula dan mendaki Gunung Lio utara (sekitar 30 km).
Untuk dilalui kendaraan roda empat cuma ketiga jalur tersebut. Akan tetapi harus ekstra hati-hati karena terjal, terutama dari arah Sindangheula (utara). Ada satu lagi jalur alternatif, yaitu jalur barat Kuningan melalui desa Capar--Ciwaru, tetapi harus dengan jalan kaki.
Dengan medan yang sangat sulit dan akses jalan yang demikian terbatas, maka penduduk Salem yang rata—rata bekerja sebagai petani, sangat sulit untuk memasarkan hasil buminya dengan harga yang baik. Akses telepon, meskipun masih sangat terbatas, ternyata cukup membantu masyarakat dalam memperbaiki tingkat kehidupannya dan sekaligus mengatasi kendala medan yang berat.
Sarana telepon yang sebenarnya sudah ada di beberapa desa sejak 2005, tetapi karena kurang tepat sasarannya, keberadaan fixed line yang lambat laun lebih tergantikan dengan nirkabel baru terasa pemanfaatannya dalam setahun terakhir. Pemanfaatan sarana telepon tersebut cukup mengubah wajah desa.
Hasil pertanian di Salem a.l. padi, kelapa, sayur mayur, dan palawija. Selain itu, Salem juga merupakan penghasil kayu hasil hutan lainnya, terutama kayu pinus, bambu, mahoni dan al-basiah (umumnya hasil perkebunan rakyat), serta getah pinus. Hasil pertanian lain yang juga cukup banyak adalah hasil buah-buahan seperti mangga, durian, petai, pisang, nangka, dan buah lainnya.
Sebelum masuknya telepon seluler, kebanyakan hasil pertanian langsung dikirim ke daerah terdekat, seperti Bumiayu, atau bisa lebih jauh lagi ke Tegal atau Purwokerto.
Harga pun dipermainkan hingga keuntungan yang diperoleh petani sangat kecil karena tengkulak menjadi penentu harga. Apabila ingin dapat harga yang lebih bagus, maka petani biasanya langsung membawa hasil buminya ke pedagang pasar di daerah Tegal, Brebes, atau Purwokerto.
Namun, hal ini tentunya memakan biaya transportasi yang cukup besar, sehingga harga yang bagus tetap harus dibayar dengan pengeluaran operasional yang besar.

Pengaruh telekomunikasi
Dengan kehadiran base transceiver station (BTS) operator seluler seperti Excelcomindo Pratama (XL) di wilayah tersebut, masyarakat Salem menjadi lebih terbuka dan modern. Hasil bumi tidak perlu diantar dan ditawarkan ke pedagang grosir secara door to door, melainkan cukup ditawarkan melalui telepon ke beberapa tengkulak hingga mendapatkan harga yang baik.
Update harga berbagai hasil bumi dan ternak juga bisa selalu dipantau melalui hotline Dinas Pertanian Kabupaten Brebes sehingga bisa mendapatkan gambaran harga terendah untuk produk tertentu.
Meski kelihatannya tertinggal, tetapi di Salem terdapat sarana pendidikan dari tingkat SD hingga SLTA. Selain banyak yang merantau ke luar kota selepas lulus SLTA, anak-anak asli Salem banyak juga yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi ke berbagai daerah, ada yang ke Purwokerto, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Ciamis, dan lainnya.
Melalui sarana telepon juga lah pemuda—pemuda Salem bisa mengetahui kondisi di luar desanya dengan menelpon saudara atau teman yang tengah berada di rantau, sehingga bisa mengetahui gambaran kehidupan di luar kota.
Melalui telekomunikasi juga pemuda Salem bisa memperoleh informasi lowongan kerja di tempat teman atau saudaranya bekerja, atau menemukan peluang usaha baru berupa pemasokan barang—barang kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan di kota.
Tarmin misalnya, selepas lulus SLTA dia bekerja di sebuah hotel berbintang di Jakarta sebagai pembantu koki memasak di dapur. Dari situ Tarmin mengetahui kebutuhan mendesak dari hotel tempatnya bekerja berupa bahan baku pertanian dan peternakan seperti telur asin.
Tak segan—segan Tarmin pun mengontak rekannya di Salem yang memiliki sawah penghasil bawang merah, cabe, tomat, dan padi. Tarmin juga mengontak keluarganya yang peternak bebek untuk ikut mengirimkan telur asinnya ke Jakarta.
Dari situ lahirlah industri baru di Salem yang menelurkan lowongan pekerjaan bagi warga setempat, berupa industri pengolahan telur asin, pengangkutan sayur mayur, pengadaan sarana transportasi, dan pemasok dari petani-petani setempat.
Selain meningkatkan perekonomian setempat, keberadaan sarana telekomunikasi di Salem juga ikut mengangkat kehidupan sosial masyarakat yang tadinya cukup terbelakang.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

2010-07-05T22:58:00.000-07:00

XL AWARD 2009
Daftar Pemenang
KATEGORI KARYA TULIS – WARTAWAN

1 Chandra Wirawan (Majalah Popular) Konsultasi Seks Nirkabel, Berani Bertanya tidak sesat di jalan

2 N Faizah Rozy (Majalah e-Indonesia) Ponsel di Jari Petani
3 Arif Pitoyo (Bisnis Indonesia) Ketika Telepon Mulai Berdering di Salem
4 Andy Zoeltom (Majalah e-Indonesia) Menggapai Sertifikat Tanah Lewat SMS
5 FX Bambang I (Majalah InfoKomputer Dan Gembel pun Bergaya Hidup Mobile
6 Odie Krisno (Majalah Broadband) Fitting Room Baru Bernama Broadband

Anugerah Telkomsel bagi Jurnalis dan Mahasiswa Indonesia 2010

2010-07-05T04:41:00.000-07:00

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menyerahkan piala penghargaan kepada Juara Pertama Lomba Karya Tulis Jurnalistik Tingkat Nasional Telkomsel 2010 Arif Pitoyo dari Bisnis Indonesia pada Malam Anugerah bagi Jurnalis dan Mahasiswa Indonesia 2010 (30/6). Pemberian anugerah ini merupakan rangkaian perayaan ulang tahun Telkomsel yang ke-15 untuk mengapresiasi sekaligus memberi kesempatan kepada jurnalis media cetak dan on-line, serta para mahasiswa untuk mewujudkan karya tulis dan karya foto terbaiknya.

Jakarta, 30 Juni 2010
Telkomsel hari ini menggelar malam anugerah bagi jurnalis dan mahasiswa se-Indonesia. Pemberian anugerah ini merupakan rangkaian perayaan ulang tahun Telkomsel yang ke-15. Melalui acara ini, Telkomsel memberi kesempatan pada jurnalis media cetak dan on-line, serta para mahasiswa untuk mewujudkan karya tulis dan karya foto terbaiknya.
Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan untuk jurnalis dan mahasiswa di tingkat nasional. Program yang berlangsung sejak Mei hingga 20 Juni 2010 ini, telah menerima tak kurang dari 500 karya tulis dan 250 karya foto. Hal tersebut menunjukkan tingginya apresiasi dari para jurnalis dan mahasiswa terhadap program ini, sekaligus menjadikan momentum HUT Telkomsel ke-15 menjadi lebih bermakna. Acara ini diperkaya dengan pemaparan materi dunia tulis-menulis dari salah seorang penyair terkemuka Indonesia, esseis, dan intelektual publik Goenawan Mohamad.
Arif Pitoyo dari Bisnis Indonesia, Dahri Maulana dari Koran Peduli, dan Rizagana Tamim dari Investor Daily memperoleh penghargaan jurnalistik tulis tingkat nasional, sementara Dede Sudiana dari pewartaindonesia.com, Vidayyub Ahmad dari Seputar Indonesia (Makassar), dan Ruht Semiono dari Suara Pembaruan memperoleh penghargaan jurnalistik foto tingkat nasional. Dari kelompok mahasiswa, Cucun Hendriana dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jonas Klemens dari UGM Yogyakarta, dan Mujahid Zulfadli dari Universitas Negeri Makassar memperoleh nilai tertinggi. Sedangkan Jessica Susanto dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, Farida Zalliy dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, dan Benedictus Yanuarto dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta tampil sebagai pemenang karya foto kategori mahasiswa.

Keberhasilan Telkomsel dalam melayani masyarakat Indonesia hingga saat ini tidak lepas dari dukungan yang diberikan rekan-rekan pers dan mahasiswa. Menurut Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno, “Pers merupakan tulang punggung bagi penyampaian informasi yang akurat dan aktual, serta kritik yang membangun. Sedangkan para mahasiswa merupakan sumber bakat yang tiada habisnya untuk berbagai inovasi kreatif yang selama ini menjadi platform Telkomsel dalam melayani Indonesia.”
Anugerah Telkomsel bagi jurnalis dan mahasiswa Indonesia ini merupakan bentuk apresiasi Telkomsel atas peran jurnalis dan mahasiswa yang senantiasa ikut memberi dukungan bagi perjalanan 15 tahun Telkomsel. Dengan sinergi yang baik inilah Telkomsel selalu melahirkan beragam inovasi, baik produk maupun layanan hingga dipercaya oleh lebih dari 86 juta pelanggan di seluruh Indonesia.

Pelajaran dari kasus Temasek

2010-06-02T04:59:00.000-07:00

http://web.bisnis.com/artikel/2id2941.html

Pada dasarnya, kepemilikan silang dan monopoli di industri telekomunikasi sudah terjadi sejak 1990-an. Pada saat itu, kepemilikan silang dan telekomunikasi malah diciptakan oleh pemerintah. Pada 1993, di sektor jasa telekomunikasi bergerak, sesuai dengan UU No. 3/1989, harus bekerja sama secara patungan dengan Telkom atau Indosat atau kedua-duanya.
Dari hal tersebut, lahirlah operator-operator seluler seperti Satelindo (patungan antara Indosat, Telkom, dengan operator GSM di Jerman DeTeMobil) dan Telkomsel (patungan antara Telkom, Indosat, PTT Telecom Netherlands dan Setdco Megacell Asia).
Hal yang berbeda dilakukan XL, karena operator tersebut lahir tanpa ada dua perusahaan incumbent baik Telkom dan Indosat di dalamnya, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3/1989.
Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menilai Temasek Holdings Pte Ltd telah melanggar UU Antimonopoli dan memiliki kepemilikan silang di dua perusahaan telekomunikasi Indonesia pada 19 November 2007 adalah suatu hal tersendiri, karena pada saat itu sudah berlaku UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Temasek merupakan grup perusahaan asal Singapura yang menguasai Telkomsel (melalui Singtel) sebesar 35% dan Indosat (melalui STT Telemedia) sekitar 42%.
Seperti diketahui, vonis KPPU terhadap Temasek yaitu grup perusahaan tersebut harus melepas saham di Telkomsel atau Indosat paling lambat 2009. Pelepasan saham dilakukan dengan cara masing-masing pembeli dibatasi pembeliannya 5% dari total saham yang dilepas.
Selain itu, Temasek juga dibebani membayar denda masing-masing terlapor Rp25 miliar dan harus melepas hak suara dan hak mengangkat direksi dan komisaris di Telkomsel atau Indosat. KPPU juga memvonis Telkomsel harus menurunkan tarif selular sekurang-kurangnya 15% dari tarif berlaku saat itu.
Pada saat itu, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) bahkan menilai tidak ada persaingan di industri telekomunikasi, karena dua operator yang menjadi bagian dari Temasek menguasai hampir 80% pasar telekomunikasi di Indonesia.
Adanya kesepakatan tarif atau pun kesepakatan strategi pemasaran atau infrastructure sharing tak pelak menjadi isu teknis utama di seputar kepemilikan silang pada saat itu.
Preseden negatif
Bagaimana kondisi saat ini? Anggota BRTI Heru Sutadi mengingatkan kasus yang menimpa Temasek bisa menjadi preseden negatif bagi industri telekomunikasi di Indonesia.
“Kepemilikan silang tidak berarti kepemilikan silang secara langsung, tetapi juga bisa dalam satu grup atau holding,” ujarnya kepada Bisnis.com.
Menurut dia, meski dimiliki secara silang, tetap harus ada kompetisi, dan jika tidak ada kompetisi seperti pengaturan tarif, maka KPPU bisa masuk untuk mengevaluasi dan menyelidiki.
Saat ini, telah terjadi konsolidasi atau merger tidak langsung antara PT Mobile-8 Telecom dengan PT Smart Telecom (melalui Sinar Mas Group).
Meski pada akhirnya yang membeli adalah induknya, tetap saja Sinar Mas Group (SMG) melalui PT Gerbangmas Tunggal Sejahtera (GTS) sebesar 5% tak bisa dilepaskan dari Smart Telecom.
Posisi Smart Telecom-meski tidak secara langsung-bakal mewarnai setiap langkah strategis yang dilakukan Mobile-8. Lisensi ganda yang dimiliki Mobile-8, berupa seluler dan fixed wireless access (FWA) juga diprediksi makin memperlincah langkah gerak Smart dalam industri telekomunikasi di Indonesia.
Apalagi, Mobile-8 menggunakan infrastruktur milik PT Moratelindo. Moratelindo sendiri merupakan mitra strategis bagi Smart Telecom yang juga merupakan penyedia jaringan serat optik Smart Telecom.
Dirut Moratelindo Galumbang Menak bahkan mengungkapkan pihaknya secara tidak langsung memiliki saham di Mobile-8 berupa jaringan infrastruktur yang juga dipakai oleh Smart Telecom.
Meski dibantah oleh Dirut Mobile-8 Merza Fachys, apabila regulator tidak mencermati hal ini, maka pola semikonsolidasi seperti ini bisa mengarah kepada kesepakatan tarif atau kartel karena adanya kepemilikan silang.
Merza menegaskan pihaknya tidak melanggar aturan kepemilkan silang karena kedua operator bukanlah pemimpin pasar dan tidak menguasai pangsa sampai lebih dari 50%.
Konsolidasi di segmen CDMA (code division multiple access) malah disebut-sebut akan berkembang ke pemain FWA (telepon tetap nirkabel) lainnya, yaitu PT Bakrie Telecom Tbk (Esia) dan PT Telkom Tbk (Flexi).
Meski dibantah oleh Direktur Layanan Korporasi PT Bakrie Telecom Tbk Rakhmat Junaidi, kabar tersebut cukup kencang. “Esia masih bisa tumbuh secara organik, tidak perlu melakukan aksi merger.”
Pola kerja sama dalam bentuk infrastruktur bersama juga dilakukan antara PT XL Axiata dengan Axis. Meski tidak bisa disebut sebagai kepemilikan silang, tetapi pola kerja sama tersebut harus tidak disertai dengan pengaturan tarif bersama atau pengaturan oleh operator tertentu.
Kasus Temasek mungkin bisa dijadikan pelajaran bagi operator dan regulator untuk menjaga iklim kompetisi supaya tetap sehat. Peluang untuk ke arah kartel, monopoli, dan kepemilikan silang masih terbuka lebar, apalagi seiring dengan era konvergensi dan konsolidasi dalam beberapa tahun ke depan.
Ditjen Postel dan BRTI yang bertanggung jawab dari sisi teknis atau lisensi jangan sampai kecolongan dalam hal-hal seperti kartel tarif dari pihak-pihak yang berafiliasi, lisensi yang diperjualbelikan, dan pola pemanfaatan infrastruktur terutama dalam kaitannya dengan lisensi modern. (api)

Indostar 2, dari menumpang hingga direcoki BWA

2010-06-02T04:45:00.000-07:00

http://web.bisnis.com/artikel/2id2832.html?PHPSESSID=eu4mq2bnr82bmfvsmhq5dpvkd2

Sempat terbersit kebanggaan saat peluncuran satelit Indostar 2 pada 16 Mei 2009 dari Boikonur, Kazakhstan. Karena sejak awal sudah dibangun paradigma bahwa satelit tersebut 100% milik Indonesia dan merupakan kelanjutan dari Indostar 1 (Cakrawarta 1)
Satelit yang diklaim PT Media Citra Indostar itu menjadi satu-satunya satelit yang kami tujukan untuk penyiaran (broadcasting) di Indonesia itu memiliki kapasitas dua kali lipat dibandingkan sebelumnya.
Satelit itu diperkirakan mampu melayani sekitar 120 kanal dengan teknologi MPEG-2 dan 140 kanal dengan teknologi MPEG-2 dan MPEG-4, akan melayani dua televisi berbayar, televisi lokal dan televisi berjaringan serta radio-radio berjaringan.
Indostar II akan diluncurkan menggunakan Roket Brezze M yang dibuat oleh Khrunichev State Research di Moskwa.
Satelit buatan Boeing model BS 601 HP ini menyediakan layanan komunikasi dua arah dengan kecepatan tinggi untuk jasa Internet, data, suara, video dan multimedia yang dapat menjangkau Indonesia, India, Filipina, dan Taiwan.
Namun, tak sampai lama rasa bangga itu menghinggapi, langsung sirna seiring dengan diketahuinya bahwa satelit tersebut merupakan milik Protostar Ltd dan PT MCI hanya menjalin kerja sama dengan perusahaan asal AS tersebut yang belakangan diketahui merupakan penyewa transponder S-band.
Corporate Secretary PT MCI Arya Mahendra membantah keras bahwa satelit Indostar II yang baru saja diluncurkan merupakan milik AS. "Tidak benar. Semua kontrol ada di Indovision, bagaimana bisa jadi milik AS?" tegasnya.
Menurut dia, yang benar adalah satelit tersebut bekerja pada dua band, yang satu adalah Ku-band yang dikontrol oleh Protonstar (perusahaan asal AS) untuk keperluan telekomunikasi, dan satunya adalah S-Band untuk keperluan penyiaran yang dikontrol penuh oleh Indovision.
Praktik kepemilikan satelit campur asing sebenarnya lazim terjadi di Indonesia, seperti satelit Palapa Pacific 146 yang merupakan kerja sama antara PT Pasifik Satelit Nusantara dan Mabuhay Philippines Satellite Corporation (MPSC) bersama induknya, Philippine Long Distance telephone Company (PLDT).
Pemerintah membebankan biaya hak pengelolaan slot orbit satelit kepada PSN dan Mabuhay karena menggunakan slot orbit di Indonesia, sementara untuk persoalan Indostar, Depkominfo belum menegaskan kewajiban BHP tersebut kepada perusahaan AS.
Satelit Indonesia merupakan satelit yang didaftarkan ke International Telecommunication Union (ITU) atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia.
Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia yang meliputi PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Media Citra Indostar, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
Sementara itu, daftar satelit Indonesia terdiri dari Palapa Telkom-1 (108oBT), Telkom-2, Telkom-3, (118oBT), Palapa C-2 (113oBT), Palapa Pacific 146oBT, Indostar II (107,7oBT), Garuda-1 (123oBT), dan satelit Lapan Tubsat.
Kembali ke satelit Indostar 2. Permasalahan mengemuka pada saat pemilik satelit Indostar 2 (Protostar 2), yaitu Protostar Ltd mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya menjual satelit tersebut melalui lelang terbuka.
Dalam siaran pers di website resminya, Protostar mengungkapkan Pengadilan Amerika Serikat memberikan batas waktu hingga 17 Sepetember 2009 bagi pihak yang tertarik memiliki aset perusahaan tersebut. Protostar terbelit persoalan keuangan.
Protostar adalah perusahaan yang berdiri pada 2005 dengan kepemilikan dua satelit, yakni satelit ProtoStar II diluncurkan pada 16 Mei 2009 dan operasional pada 17 Juni 2009. Satelit ini memberikan layanan kepada PT Media Citra IndoStar (MCI) dan PT MNC Skyvision.
MCI selama ini selalu mengklaim memiliki investasi sepertiga dari total US$300 juta nilai satelit Protostar II atau Indostar II tersebut. Namun, anehnya, rencana penjualan aset tersebut tidak diketahui oleh operator Indovision itu.
Sejumlah kalangan di lingkungan Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) menilai apabila MCI tidak diikutsertakan dalam rencana penjualan satelit berarti perusahaan tersebut tidak memiliki saham di perusahaan asal AS tersebut dan hanya sebagai penyewa saja.
Rencana penjualan Protostar juga secara otomatis membahayakan slot satelit milik Indonesia di orbit 107,7 oBT. Karena siapa pun pemiliknya, berarti mereka menempati slot Indonesia, kecuali ada operator satelit lokal yang mau mengucurkan dana meski itu sangat sulit sekali.
Pemerintah dan regulator agaknya juga gerah dengan perkembangan yang terjadi di seputar kepemilikan Indostar 2. Bahkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengusulkan mengusir satelit Protostar 2/Indostar 2 dari slot Indonesia yang sekarang digunakan jika satelit tersebut terbukti milik Protostar Ltd., bukan PT Media Citra Indostar (MCI) seperti yang selama ini diklaim.
Heru Sutadi, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), mengatakan pihaknya terus memantau masalah satelit yang tadinya hanya bernama Protostar ini, siapakah pemilik sesungguhnya, apakah milik MCI atau murni Protostar Ltd.
“Kalau murni milik Protostar, ya tidak seharusnya mereka ada di slot orbit Indonesia. Ibaratnya ada truk besar milik orang lain parkir di halaman rumah kita begitu saja, pasti diusir,” ujarnya.
MCI merupakan salah satu pengguna satelit tersebut, yaitu pada S-Band yang diberi nama satelit Indostar II. Satelit tersebut digunakan untuk layanan broadcasting Indovision.
Masalah frekuensi
Selain dikuliti dari sisi kepemilikan, satelit yang sudah tidak murni lagi milik Indonesia juga menempati pita frekuensi 2,5 GHz yang oleh sebagian kalangan operator BWA dianggap sebagai hak nya sesuai dengan ketentuan International Telecommunication Union (ITU).
Selama ini satelit Indostar 2 menguasai frekuensi selebar 150 MHz di pita 2,5 GHz.
Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia (FKBWI) mengungkapkan penguasaan frekuensi oleh MCI di pita tersebut dirasakan sangat besar.
Jika penguasaan ini tetap berlangsung, terdapat unsur penguasaan frekuensi oleh satu pihak dan hal ini berpotensi merugikan masyarakat untuk mendapatkan alternatif layanan yang lebih baik.
Sebagaimana diketahui, frekuensi 2,5 GHz adalah frekuensi yang telah diidentifikasi oleh International Telecommunication Union (ITU) dapat digunakan untuk international mobile telecommunications (IMT 2000) baik untuk WiMax, akses terestrial, maupun IMT Advance.
FKBWI menilai kalaupun MCI tetap menggunakan frekuensi ini untuk keperluan satelit broadcasting, dengan kemajuan teknologi digital (MPEG4) seharusnya alokasi 50 MHz pun sudah lebih dari cukup sehingga sisanya bisa digunakan untuk kepentingan teresterial baik untuk WiMax maupun LTE.
FKBWI menilai apabila pemerintah membiarkan penguasaan sedemikian besar oleh MCI membuat terjadinya pemborosan penggunaan frekuensi.
"Hal ini karena dengan teknologi teresterial spektrum tersebut bisa digunakan untuk melayani 10 juta pengguna, sedangkan dengan teknologi satelite broadcast hanya melayani 500.000 pengguna," ungkap organisasi itu.
Seorang eksekutif operator satelit menilai adanya kalangan BWA yang merecoki frekuensi yang digunakan Indostar adalah lebih karena adanya kepentingan vendor WiMax di belakangnya.
“Mereka memiliki produk di pita 2,5 GHz, tetapi kurang laku di dunia, sehingga kini menembak Indonesia agar bisa menjadi ladang pemasaran mereka,” tuturnya.
Namun, apapun itu, setelah operator satelit global SES SA dari Prancis memenangkan lelang terbuka atas satelit Protostar 2 senilai US$184 juta, dan pihak MCI juga belum melaporkan mengenai bentuk kerja sama dengan pemilik baru tersebut, kini satelit itu direncanakan pindah ke slot asing.
Bukan saja satelit Indostar terancam menjadi satelit asing, slot Indonesia di 107,7o BT juga terancam tanpa penghuni dan bila dalam 2 tahun tidak diisi akan hilang.Konsekuensi sebagai satelit asing adalah harus mengajukan landing right (hak labuh) apabila ingin memberikan layanannya di Indonesia.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Vendor asing dinilai intervensi pita LTE

2010-05-26T01:32:00.000-07:00

JAKARTA (Bisnis.com): PT Media Cita Indostar—operator Indovision-- menilai wacana penggunaan pita 2,5 GHz untuk teknologi long term evolution (LTE) merupakan ulah vendor asing yang ingin menjual produknya.
“Pemerintah harus berhati—hati, jangan sampai diintervensi oleh vendor asing tersebut. Dulu desakan pita 2,5 GHz untuk WiMax juga karena ulah vendor Internet pita lebar, sekarang giliran vendor LTE yang berharap produknya laku di Indonesia,” ujar Corporate Secretary PT MCI Arya Mahendra kepada Bisnis.com hari ini.
Menurut dia, di negara lain belum ada yang menggunakan LTE, sementara di Indonesia, operator belum mengoptimalkan layanan seluler generasi ketiga (3G) dan belum balik modal.
PT MCI menguasai 150 MHz spektrum pita 2,5 GHz yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan broadcasting Indovision melalui satelit Indostar 2/Protostar 2.
Pemerintah mempertimbangkan opsi mengganti rencana pengembangan teknologi pita lebar bergerak dari mobile WiMax ke long term evolution (LTE) dengan menyiapkan pita 2,5 GHz.
Plt Dirjen Kementerian Kominfo Muhammad Budi Setiawan mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan opsi membatalkan mobile WiMax dan memilih teknologi LTE untuk menggelar layanan pita lebar bergerak (mobile broadband). Pemerintah telah mengalokasikan pita 2,3 GHz untuk teknologi fixed WiMax berteknologi 16d.
Arya menilai teknologi LTE sebaiknya ditempatkan pada pita 3G yang sudah ada sehingga tinggal meng-upgrade teknologinya saja.
“Sebaiknya industri telekomunikasi tidak terus menerus merecoki industri broadcasting dan sebaiknya berjalan bersama di frekuensi masing—masing. Penataan frekuensi pada dasarnya merupakan ulah vendor asing yang ingin memasarkan produknya di Indonesia,” ujarnya.
Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menilai LTE seperti WiMax yang bisa dibeberapa rentang frekuensi seperti di 800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,5 GHz. “Tidak benar kalau ada intervensi seperti itu,” ujarnya.(api)

Indosat protes layanan purnajual RIM

2010-05-26T01:21:00.000-07:00

JAKARTA (Bisnis.com): PT Indosat Tbk memprotes Research in Motion atas layanan purnajual BlackBerry yang ternyata masih belum sesuai dengan harapan pelanggannya di Indonesia.
Chief Marketing Officer Indosat Guntur S. Siboro mengungkapkan operator telekomunikasi sudah melayangkan protesnya kepada vendor asal Kanada tersebut, karena sejumlah pelanggannya mengeluhkan layanan purna jual BlackBerry.
“Operator bukannya tidak melindungi pelanggannya. Apalagi RIM sekarang sudah jualan BlackBerry langsung di Indonesia tanpa melalui operator atau dilernya operator,” ujarnya kepada Bisnis.com hari ini.
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga secara tegas meminta Reseach in Motion untuk meningkatkan dukungan (support) layanan purnajualnya di Indonesia.
Perusahaan itu diharapkan tidak mengirimkan produk yang rusak untuk diperbaiki di luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku dan komitmen perusahaan tersebut yang disampaikan September tahun lalu.
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan bahwa perbaikan handset BlackBerry masih dilakukan di Singapura bukan di repair center yang ada di Indonesia.
"Kami akan melakukan penyidikan dan mencari bukti terkait laporan masyarakat ini. Jika ada masyarakat yang memiliki keluhan sama silakan sampaikan langsung kepada regulator," ujarnya.
Dia menegaskan RIM akan menerima sanksi yang lebih berat dari ancaman tahun lalu jika terbukti melakukan tindakan tersebut. Perbaikan perangkat harus dilakukan di Indonesia bukan luar negeri, dan ini berlaku bagi seluruh vendor.
Indonesian Telecommunication User Group (Idtug) sudah mengirimkan somasi kepada RIM sebagai penyedia perangkat dan layanan BlackBerry terkait dengan layanan purnajual yang belum memadai dan merugikan konsumen.
Muhammad Jumadi Idris, Sekjen Idtug, mengatakan pihaknya sudah mensomasi vendor asal Kanada tersebut.
Organisasi itu menilai RIM harus bertanggung jawab terhadap layanan purnajual produk yang sebelumnya dikatakan sudah sesuai dengan standar aturan regulator Indonesia.
"Kenyataannya proses perbaikan handset BlackBerry masih dilakukan di luar negeri, padahal katanya mereka sudah memiliki pusat perbaikan dan pusat layanan di Indonesia," ujarnya.(api)

Kualitas satelit Indonesia makin rendah

2010-05-26T01:15:00.000-07:00

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerintah dinilai perlu mengklarifikasi keberadaan satelit di Indonesia karena disinyalir memiliki kualitas yang rendah sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi lifetime yang sudah diperkirakan sebelumnya.
“Ini penting agar operator satelit bersiap apabila seaaktu—waktu satelitnya sudah tidak berfungsi karena International Telecommunication Union [ITU] hanya memberi waktu 2 tahun bagi satelit yang sudah tidak berfungsi untuk diisi kembali oleh penggantinya,” ujar Eddy Setiawan, mantan Senior Manager of Regulatory Affair PT Pasifik satelit Nusantara yang sekarang menjadi konsultan satelit sejumlah operator.
Menurut dia, bergesernya vendor pembuat satelit dari Amerika Serikat atau negara—negara Eropa ke China dan Rusia membuktikan bahwa operator cenderung mencari satelit yang murah tetapi dirahukan kualitasnya.
Eddy mengakui investasi di sektor satelit sangat tinggi, sementara return of investement-nya cenderung lama, berbeda dengan seluler yang investasinya tidak terlalu mahal tetapi menghasilkan pendapatan yang besar.
“Operator satelit, terutama yang kecil, akan cenderung mencari solusi termurah,s eperti mencari pembuat satelit termurah, atau hanya menumpang transponder di satelit lain melalui sistem sewa atau kondosatelit,” katanya.
Berdasarkan data Bisnis, satelit Telkom 3 yang akan diluncurkan Agustus 2011 dibuat oleh ISS Reshetnev asal Rusia. Sementara satelit Palapa D meski dibuat oleh Thales Alenia Space asal Prancis tetapi diluncurkan dari fasilitas milik Xichang Space Launch Center di Xichang, Provinsi Sichuan, China.
Adapun satelit Indostar juga sebenarnya menumpang di satelit Protostar yang kini dimiliki oleh SES SA untuk menekan investasi, dan satelit Garuda 1 yang bebragi investasi dengan Mabuhay dari Filipina.(api)

BlackBerry melanggar janji

2010-05-07T04:04:00.000-07:00

Pada sekitar akhir Januari, handset BlackBerry milik seorang pengguna di wilayah Depok tiba—tiba layarnya mati tanpa alasan yang jelas meski sinyal tetap bekerja seperti biasa. Kebetulan, pengguna tersebut berlangganan layanan BlackBerry dari Indosat, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pengguna membawa unit BlackBerry tersebut ke Galery Indosat di Sarinah, Jakarta Pusat.
“Paling tidak perbaikan BlackBerry ini selesainya bisa lebih dari 3 bulan, karena kami harus membawanya ke Singapura atau Kanada,” ujar seorang customer service Galery Indosat dengan entengnya.
Kini, hampir 5 bulan sudah berlalu, tetapi BlackBerry yang sudah gak tahu lagi kemana rimbanya kini hampir tidak berbekas dan tak kunjung selesai perbaikannya. Update informasi mengenai perbaikannya juga tidak pernah didapat sehingga pengguna tersebut merasa sangat dirugikan.
Sebenarnya RIM juga menyediakan BlackBerry pengganti pada saat pengajuan perbaikan tersebut, tetapi melalui proses yang cukup rumit, dan itu pun harus melalui persetujuan kator pusat RIM di Kanada.
Apabila persetujuan dari RIM sudah didapat, belum tentu juga BlackBerry pengganti langsung diberikan karena tergantung persediaan di Galery yang bersangkutan.
Padahal, RIM sudah menyatakan bahwa service centre BlackBerry di Indonesia sudah memenuhi standar seperti di Singapuira sehingga pengguna tidak lagi membawa BalckBerry yang rusak ke negara tersebut.
Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) secara tegas akan mengirimkan somasi ke RIM karena mengabaikan penggunanya di Indonesia dengan tidak menyediakan service center yang standar seperti yang sudah dijanjikan.
Dan yang sangat disayangkan, operator nampaknya tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk membela pelanggannya yang teraniaya. Regulator juga terkesan diam saja meski sebenarnya sudah banyak kejadian serupa dialami pelanggan BalckBerry.
Research in Motion (RIM), vendor BlackBerry asal Kanada, memang mengaku sudah mendirikan layanan purnajual di Indonesia per 21 Agustus 2009 melalui surat produsen tersebut kepada BRTI No. 652/2009 tertanggal 15 Juli 2009. Setidaknya enam pusat layanan sudah dibuka oleh vendor ponsel pintar tersebut.
RIM juga berjanji layanan purnajual yang dimilikinya sesuai dengan standar di Singapura dan akan terus bekerja sama dengan Indonesia seperti dengan 165 negara tempatnya beroperasi.
Dalam operasionalnya, RIM menjalin kerja sama dengan Teleplan Indonesia untuk penyediaan fasilitas dukungan perbaikan di dalam negeri bagi para pengguna BlackBerry di Indonesia.
Bahkan tim dari Departemen Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah mengunjungi RIM-Authorized Repair Facility yang ada di Indonesia.
Pada saat itu, rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) secara prinsip dapat menerima kelengkapan, mekanisme, dan prosedur fasilitas reparasi resmi yang dimiliki RIM.
Namun kenyataannya, ketika sejumlah pengguna BlackBerry mencoba memperbaiki handset tersebut, pihak mitra RIM di Indonesia menyatakan masih akan membawanya ke Singapura atau Kanada dengan jangka waktu penyelesaian hingga 3 bulan.
Waktu 3 bulan dinilai terlalu lama dan tidak akan terjadi apabila RIM menyediakan layanan purnajual yang memadai di Indonesia. Karena vendor handset merek lain yang sudah memiliki layanan purnajual di Indonesia hanya memerlukan waktu maksimal 2 minggu jenis kerusakan handset yang sama.
Melecehkan pemerintah
Memang benar RIM menyediakan handset pengganti, tetapi handset pengganti tersebuthanya diberikan selama persediaan masih ada dan harus melalui proses dengan persetujuan RIM.
Direktur Kebijakan Publik Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Kamilov Sagala mempertanyakan komitmen RIM pada pelanggan BlackBerry di Indonesia yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
"Hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Jelas ini merupakan pelecehan terhadap kebijakan pemerintah karena tujuan adanya layanan purnajual BlackBerry adalah setiap kerusakan atau gangguan bisa langsung ditangani di Indonesia sehingga tidak memerlukan waktu yang lama," tuturnya.
Menurut dia, regulator, dalam hal ini Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), harus tegas dan menindak vendor asal Kanada tersebut.
Idtug mendesak RIM agar tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk mengambil keuntungan saja, regulator juga sebaiknya mengawasi dan mengecek layanan purnajual RIM lebih teliti dan tidak sekadar menerima janji-janji yang ternyata tidak benar sepenuhnya.
Depkominfo sendiri pernah membekukan sertifikasi BlackBerry baru mulai periode Juni sampai dengan 16 Juli 2009.
Bahkan pemerintah sempat berencana membekukan impor BlackBerry secara total baik baru ataupun lama karena RIM tidak menunjukkan komitmen jelas mengenai pendirian layanan purnajual.
Sebelumnya juru bicara manajemen Research In Motion, Waterloo, Kanada, menuturkan fasilitas layanan reparasi akan memperluas kemampuan layanan purnajual RIM yang telah ada. "Ini juga untuk mendukung pertumbuhan penjualan smartphone BlackBerry oleh mitra-mitra kami di Indonesia," ujarnya.
Dengan adanya kasus BlackBerry rusak yang dibawa ke Singapura atau Kanada tersebut, membuktikan bahwa vendor tersebut sudah melanggar janji, baik janjinya ke pemerintah, regulator, maupun masyarakat penggunanya.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Dana USO jangan dibuang sayang

2010-02-28T06:26:00.001-08:00

Oleh Arif Pitoyo

Dana USO (universal service obligation), atau lebih dikenal dengan pungutan USO, sudah dipungut Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2005. Sebelum tahun tersebut, anggaran USO diambil dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pada 2004 saja Departemen Perhubungan (dulu Ditjen Postel masih di bawah Dephub) hanya mengajukan anggaran Rp75 miliar meski yang cair hanya sekitar Rp45 miliar.
Sejak 2005, dana USO diambil dari pungutan 0,75% pendapatan operator atau penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pada periode 2005--2006, jumlah dana USO yang terkumpul diprediksi mencapai Rp550 miliar.
Saat ini pemerintah menarik pungutan USO sebesar 1,25% dan bukan hanya dari penyelenggara jaringan, tetapi juga penyedia jasa seperti Internet service provider (ISP) dan bahkan rencananya juga dipungut dari penyedia konten dan penyedia layanan teknologi seperti BlackBerry.
Mulai pelaksanaan USO pada 2007, meski diliputi kontroversi akan ketentuan dalam UU Telekomunikasi No. 36/1999, pemerintah menggelar tender pelaksanaan USO.
Sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 UU No.36/ 1999, kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pedesaan dibebankan pada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari pemerintah berupa jasa sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan lokal.
Jika berpatokan pada pasal tersebut, maka pemilik lisensi jaringan tetap seperti Telkom, Indosat, Batam Bintan Telekomunikasi, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan Bakrie Telecom, seharusnya diperintahkan untuk membangun USO tanpa perlu ditenderkan.
Namun, pemerintah mengakalinya dengan cara memberikan lisensi jartap kepada pemenang USO yang pada akhirnya memicu obral lisensi.
Kembali ke soal pihak—pihak yang dipungut USO. Ternyata dalam pelaksanaan tender, baik dalam tender USO voice atau telepon perdesaan maupun USO Internet Kecamatan, pihak—pihak yang sudah dipungut USO tidak bisa serta merta bisa ikut tender penggelaran layanannya.
Sebut saja ISP yang terganjal aturan permodalan sehingga menuntut mereka saling bekerja sama membentuk konsorsium.
Belum lagi nanti kalau penyedia konten dan BlackBerry ikut dipungut juga yang tentu saja tidak bisa ikut tender penggelaran jaringan. Karena untuk ikut serta dalam tender USO, batas kepemilikan asing maksimal 49%.
Pemerintah nampaknya hanya ingin mendapatkan dana dari USO yang sebesar-besarnya, sementara para pihak yang telah membayarnya tidak diperlakukan secara equal level playing field.
Pada penggelaran tender USO 2008, Telkomsel keluar sebagai pemenangnya bersama Icon+ yang menggarap di wilayah timur Indonesia.
Namun, Icon ternyata gagal memenuhi target pembangunan proyek telepon perdesaan (universal service obligation/USO voice) di wilayah timur Indonesia dan terancam kena denda.
Padahal, Icon+ juga berpeluang besar menguasai proyek USO Internet Kecamatan di tujuh paket pekerjaan tender USO penyediaan layanan Internet kecamatan (PLIK) karena merupakan penawar terendah hingga 70% dari pagu. Anak usaha PLN itu juga memiliki nilai tertinggi di tujuh paket tersebut mengungguli Telkom.
Mengenai sanksi denda, pemerintah berjanji akan membahasnya secara internal mengenai besaran dan waktu penerapannya.
Paket pekerjaan USO voice yang dimenangi Icon+ meliputi wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.
Sama seperti keikutsertaannya dalam tender USO Internet kecamatan, pada USO voice Icon+ menawar harga sangat rendah hingga di bawah 80% dari harga penilaian sendiri (HPS) hingga menyisihkan Telkom dan Telkomsel.
Kegagalan Icon+ dalam menyelesaikan pembangunan USO voice membuat sejumlah pihak meragukan komitmen perusahaan tersebut dalam tender USO Internet Kecamatan.
Kegagalan Icon+ tentu saja sama dengan membuang anggaran dan dana USO yang dikumpulkan dari penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, baik yang kecil atau pun yang besar.
Kini, masyarakat dan kalangan telekomunikasi tengah berharap—harap cemas menanti pengumuman pemerintah mengenai pemenang tender USO Internet Kecamatan.
Pemerintah jangan sampai salah dalam memilih pemenang tender karena yang benar—benar memiliki komitmen tinggi itu lah yang perlu diutamakan dan bukan hanya sekadar harga yang terendah.Karena dana USO sebaiknya jangan dibuang sayang.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Dana USO jangan dibuang sayang

2010-02-28T06:26:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo

Dana USO (universal service obligation), atau lebih dikenal dengan pungutan USO, sudah dipungut Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak 2005. Sebelum tahun tersebut, anggaran USO diambil dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pada 2004 saja Departemen Perhubungan (dulu Ditjen Postel masih di bawah Dephub) hanya mengajukan anggaran Rp75 miliar meski yang cair hanya sekitar Rp45 miliar.
Sejak 2005, dana USO diambil dari pungutan 0,75% pendapatan operator atau penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pada periode 2005--2006, jumlah dana USO yang terkumpul diprediksi mencapai Rp550 miliar.
Saat ini pemerintah menarik pungutan USO sebesar 1,25% dan bukan hanya dari penyelenggara jaringan, tetapi juga penyedia jasa seperti Internet service provider (ISP) dan bahkan rencananya juga dipungut dari penyedia konten dan penyedia layanan teknologi seperti BlackBerry.
Mulai pelaksanaan USO pada 2007, meski diliputi kontroversi akan ketentuan dalam UU Telekomunikasi No. 36/1999, pemerintah menggelar tender pelaksanaan USO.
Sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 UU No.36/ 1999, kewajiban membangun fasilitas telekomunikasi untuk pedesaan dibebankan pada penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap yang telah mendapatkan izin dari pemerintah berupa jasa sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) dan atau jasa sambungan lokal.
Jika berpatokan pada pasal tersebut, maka pemilik lisensi jaringan tetap seperti Telkom, Indosat, Batam Bintan Telekomunikasi, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, dan Bakrie Telecom, seharusnya diperintahkan untuk membangun USO tanpa perlu ditenderkan.
Namun, pemerintah mengakalinya dengan cara memberikan lisensi jartap kepada pemenang USO yang pada akhirnya memicu obral lisensi.
Kembali ke soal pihak—pihak yang dipungut USO. Ternyata dalam pelaksanaan tender, baik dalam tender USO voice atau telepon perdesaan maupun USO Internet Kecamatan, pihak—pihak yang sudah dipungut USO tidak bisa serta merta bisa ikut tender penggelaran layanannya.
Sebut saja ISP yang terganjal aturan permodalan sehingga menuntut mereka saling bekerja sama membentuk konsorsium.
Belum lagi nanti kalau penyedia konten dan BlackBerry ikut dipungut juga yang tentu saja tidak bisa ikut tender penggelaran jaringan. Karena untuk ikut serta dalam tender USO, batas kepemilikan asing maksimal 49%.
Pemerintah nampaknya hanya ingin mendapatkan dana dari USO yang sebesar-besarnya, sementara para pihak yang telah membayarnya tidak diperlakukan secara equal level playing field.
Pada penggelaran tender USO 2008, Telkomsel keluar sebagai pemenangnya bersama Icon+ yang menggarap di wilayah timur Indonesia.
Namun, Icon ternyata gagal memenuhi target pembangunan proyek telepon perdesaan (universal service obligation/USO voice) di wilayah timur Indonesia dan terancam kena denda.
Padahal, Icon+ juga berpeluang besar menguasai proyek USO Internet Kecamatan di tujuh paket pekerjaan tender USO penyediaan layanan Internet kecamatan (PLIK) karena merupakan penawar terendah hingga 70% dari pagu. Anak usaha PLN itu juga memiliki nilai tertinggi di tujuh paket tersebut mengungguli Telkom.
Mengenai sanksi denda, pemerintah berjanji akan membahasnya secara internal mengenai besaran dan waktu penerapannya.
Paket pekerjaan USO voice yang dimenangi Icon+ meliputi wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Irian Jaya Barat.
Sama seperti keikutsertaannya dalam tender USO Internet kecamatan, pada USO voice Icon+ menawar harga sangat rendah hingga di bawah 80% dari harga penilaian sendiri (HPS) hingga menyisihkan Telkom dan Telkomsel.
Kegagalan Icon+ dalam menyelesaikan pembangunan USO voice membuat sejumlah pihak meragukan komitmen perusahaan tersebut dalam tender USO Internet Kecamatan.
Kegagalan Icon+ tentu saja sama dengan membuang anggaran dan dana USO yang dikumpulkan dari penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi, baik yang kecil atau pun yang besar.
Kini, masyarakat dan kalangan telekomunikasi tengah berharap—harap cemas menanti pengumuman pemerintah mengenai pemenang tender USO Internet Kecamatan.
Pemerintah jangan sampai salah dalam memilih pemenang tender karena yang benar—benar memiliki komitmen tinggi itu lah yang perlu diutamakan dan bukan hanya sekadar harga yang terendah.Karena dana USO sebaiknya jangan dibuang sayang.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Internux akan angsur biaya WiMax

2010-02-24T05:35:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo

PT Internux meminta kelonggaran pembayaran WiMax kepada pemerintah dengan cara mengangsur.
Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Basuki Yusuf Iskandar mengungkapkan pihaknya akan membicarakan hal tersebut dalam rapat pleno BRTI pekan ini.
“Internux sendiri sudah mengajukan usulan kepada Menkominfo untuk melakukan pembayaran secara mencicil,” ujarnya.
Dirut Internux Adnan Nisar menegaskan pihaknya bukannya tidak mau membayar biaya WiMax yang terdiri dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total Rp220,06 miliar.
“Kami akan membayar semuanya, termasuk denda pada April. Saat ini dana sudah tersedia, tetapi sebagai perusahaan yang baru berinvestasi cukup besar di telekomunikasi, kami butuh waktu untuk mengumpulkan dokumentasi dan perencanaan lainnya,” tuturnya.
Internux sendiri mengaku sudah membayar 10% dari kewajiban pembayaran WiMax sehingga sesuai PP yang berlaku, perusahaan itu merasa sudah memenuhi kewajiban minimal sehingga pemerintah tidak bisa mencabut lisensi WiMax-nya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah melakukan verifikasi dan investigasi sebelum mencabut lisensi WiMax milik Internux karena mangkir dari pembayaran WiMax.(api)

BRTI kurang tegas soal telepon umum

2010-02-24T05:25:00.000-08:00

Oleh: Arif Pitoyo

JAKARTA: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) kurang tegas dalam menerapkan kewajiban penyediaan telepon umum meski hal itu tercantum dalam Peraturan Menkominfo No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
Anggota BRTI Heru Sutadi mengatakan pihaknya sudah memanggil operator jaringan tetap atau fixed wireless access (FWA) pada 2007 mengenai pemenuhan kewajiban telepon umum tersebut dan saat ini belum dievaluasi lagi.
“Saat ini ada masukan dari operator untuk menurunkan kewajiban umum dari jumlah saat ini 3% dari total kapasitas jaringan,” ujarnya.
Menurut dia, telepon umum bisa di konversikan dengan program telepon perdesaan (universal service obligation/USO) karena meski pelaksana pembangunannya dilakukan oleh Telkomsel, tetapi dananya dari seluruh operator telekomunikasi, termasuk operator jaringan tetap.
Konsep USO sendiri merupakan wartel. Sementara berdasarkan Kepmenhub No. 46/2002 tentang Penyelenggaraan Wartel, antara wartel dengan telepon umum merupakan dua hal yang berbeda.
Padahal dalam Kepmenhub No. 21/2001 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Tetap Kabel disebutkan bahwa regulator telah mewajibkan kepada penyelenggara saluran telepon tetap (pontap) untuk mengalokasikan sekitar 3% dari kapasitasnya untuk membangun telepon umum.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia Srijanto Tjokrosudarmo menuturkan antara wartel dan telepon umum terdapat perbedaan tarif yang cukup signifikan.
"Wartel lebih kepada aspek komersial, sementara telepon umum lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, keduanya tidak ada persaingan, malah saling melengkapi," ujarnya.
Terkait dengan pemenuhan kewajiban telepon umum, Indosat mengungkapkan baru membangun sekitar 11.000 sambungan telepon umum dari total kapasitas StarOne 3 juta sambungan atau hanya 0,36%.(api)

Sebenarnya vendor lokal mampu produksi perangkat WiMax

2010-02-21T23:56:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo
Salah besar apabila vendor lokal tidak bisa memproduksi WiMax, bahkan mungkin sejak 2007. Perusahaan seperti Hariff, Inti, dan lainnya bukannya tidak bisa memproduksi perangkat WiMax, tetapi pengaruh dari operator 3G besar diketahui menjadi penyebab mandeknya produksi perangkat WiMax oleh vendor lokal.
Sebagai imbalannya, vendor lokal diberi banyak proyek oleh operator besar, terutama di perangkat-perangkat yang bersifat sekunder. Hariff misalnya, diberi proyek cukup banyak oleh Telkomsel, asalkan menghentikan pengembangan perangkat WiMax.
Hebatnya lagi, regulasi mengenai WiMax molor sampai 2 tahun dan untuk WiMax Mobile bahkan belum pernah dibahas sampai sekarang.
Kini, setelah vendor lokal diberi kesempatan untuk memproduksi WiMax, standardisasi perangkatnya dibuat sedemikian rupa hingga tingkat kandungan lokal sampai 40%. hal tersebut sangat susah untuk direalisasikan karena harga perangkat malah semakin mahal.
Untuk memodifikasi perangkat WiMax asing, vendor lokal tetap saja mengimpor komponennya dari luar negeri sehingga produksi perangkat malah makin mahal. Masalah kandungan lokal juga banyak dimanipulasi oleh sejumlah vendor lokal dan herannya juga didukung oleh Ditjen Postel.
Hariff misalnya, sejak awal mereka bekerja sama dengan Trenzeo sudah memperoleh sertifikasi perangkat dari Surveyor Indonesia soal tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan Ditjen Postel (Type of Approval). Namun, mereka ternyata mengganti komponen perangkatnya dengan milik Harris Telsima tanpa melakukan tes TKDN baru.
Dan yang sangat mengherankan, Hariff sudah mendapatkan TA dari Postel meski belum mendapatkan sertifikasi TKDN dari Deperin atau Surveyor Indonesia.
Dan seminggu setelah diributkan, Hariff seperti mendapatkan sertifikasi TKDN dari langit karena tiba-tiba sudah mengantongi sertifikasi tersebut.
TKDN semua malah melahirkan banyak reseller perangkat WiMax asing. Dan akibatnya, perkembangan WiMax pun menjadi terhambat. Dan inilah sebenarnya yang diinginkan operator 3G. Wallohu a'lam..

Persaingan industri lokal mulai tidak sehat

2010-02-21T23:18:00.000-08:00

Pada periode 2008—2009, persaingan sengit memperebutkan pasar perangkat telekomunikasi nasional terjadi antara penyedia lokal dengan asing. Namun, saat ini peta persaingan berubah drastis karena industri lokal saling menggerus pasar industri lokal lainnya.
Berubahnya peta persaingan antar-penyedia perangkat telekomunikasi terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kandungan lokal pada infrastruktur yang digunakan operator, seperti dalam penyelenggaraan telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G) dan Internet pita lebar WiMax.
Alih—alih memberdayakan industri lokal, operator WiMax malah kesulitan untuk mulai membangun infrastruktur yang menjadi komitmennya sesuai dengan lisensi modern mengingat penyedia lokal ternyata belum benar—benar siap menyediakan perangkat dengan spesifikasi yang sesuai dan diproduksi massal.
Bahkan pada awal Juni 2009, Kementerian Ristek menyatakan PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG) belum siap menyediakan perangkat WiMax di pita 2,3 GHz.
Ketidaksiapan kedua perusahaan lokal itu juga terlihat pada saat uji coba perangkat WiMax di Puspitek Serpong, pekan lalu. Perangkat base station dari Hariff dan TRG hanya bisa menjangkau 15 CPE (customer premises equipment) dengan daya jangkau sampai 6 km. Adapun WiMax Forum mensyaratkan dalam satu base station bisa menjangkau minimal 100 CPE.
Staf Ahli Menristek Engkos Koswara mengungkapkan untuk menyiapkan industri manufaktur nasional perlu pengembangan riset dan pengembangan, baik hardware maupun software yang sesuai dengan regulasi nasional dan WiMax Forum.
Namun, tak sampai menunggu lama, Hariff sudah mengantongi Type Approval (TA) pada 5 Oktober 2009 dari Direktorat Pos dan Telekomunikasi dan telah menjual ribuan perangkatnya, HiMAX331-BS versi 2 dan HiMAX331-SS versi 2 kepada PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga sangat murah.
Sebagian kalangan vendor lokal menilai harga tersebut dinilai tidak masuk akal bila mereka benar-benar melakukan investasi TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) karena menelan cost yang besar.
Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, sejumlah vendor lokal yang bekerja sama dengan asing malah mengeluarkan investasi yang besar, terutama dalam pengembangan aplikasi atau software, dan material yang dibeli di dalam negeri yang harganya malah tinggi.
Direktur Pengembangan Bisnis PT Lintasarta Yudi Rulanto Subyakto mengungkapkan dalam memilih perangkat WiMax yang akan digunakan, pihaknya memperhitungkan spesifikasi teknis dan harga yang murah. “Saat ini sudah ada 3 produk lagi yang sedang di tes, di luar produk Hariff,” ujarnya.
Adapun GM Pengembangan Bisnis Indosat M2 Hermanuddin mengatakan dalam memilih vendor lokal yang dipertimbangkan adalah sertifikasi, sepsifikasi teknis, dan harga.
//Survei TKDN//
Waktu yang dibutuhkan bagi Surveyor Indonesia (Departemen Perindustrian) untuk meneliti kandungan lokal hingga mengeluarkan sertifikasi TKDN juga memakan waktu lama, hingga 3,5 bulan.
Sebagaimana diketahui, Hariff belum mengantongi sertifikasi TKDN pada Januari 2010 meski sudah mengantongi sertifikat dari Ditjen Postel, yaitu Sertifikat No. 12771/2009 untuk perangkat base station dan Sertifikat No. 12772/2009 untuk perangkat subscriber terminalnya. Hariff bekerja sama dengan vendor AS Harris Stratex Telsima.
Padahal prosedur yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan TA harus memenuhi sertifikasi TKDN terlabih dahulu.(Bisnis, 11 Januari 2010).
Namun, hanya dalam waktu singkat, vendor lokal tersebut sudah berhasil mengantongi sertifikasi TKDN, yaitu pada 21 Januari 2010.
Seperti diketahui, pada awalnya dulu Hariff melakukan pengembangan produk WiMax versi 1 nya dengan menggunakan chipset dari WaveSat yang kemudian ternyata tidak berhasil dijual karena produk tersebut tidak lulus tes teknis Ristek dan para operator BWA.
Hal ini menimbulkan kesan bahwa proses yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian atau Surveyor Indonesia hanyalah formalitas belaka.
Seorang eksekutif vendor lokal menyatakan kemungkinan Hariff tidak melakukan investasi yang sesungguhnya seperti yang dilakukan oleh para industri lokal pesaingnya namun ditolerir oleh pemerintah. Tanpa investasi, mereka bisa dikategorikan hanyalah sebagai pedagang yang dengan waktu singkat bisa menjual ribuan produk barunya tersebut dengan harga murah.
Hariff diketahui hanya melakukan perubahan sedikit atas produk Harris Telsima kemudian dijual lagi sehingga harganya jauh lebih murah dari vendor lokal lainnya. Sementara kandungan TKDN nnya sudah pasti jauh di bawah yang disyratakan pemerintah.
Pemerintah seharusnya tegas dan tidak melakukan manipulasi data seperti itu karena vendor lokal bukan hanya Hariff dan peraturan juga sebaiknya ditaati oleh Dirjen Postel sendiri.
PT LEN Industri menyampaikan bahwa investasi mereka untuk membuat produk cukup besar dan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi persaingan yang tidak sehat tersebut.
Direktur Direktur Teknologi PT. LEN Industri Darman Mappangara mengungkapkan untuk mengejar TKDN ada investasi yang cukup besar dan minimal harusnya sama karena ada lokalisasi komponen atau jasa.
“Tetapi karena di Indonesia tidak didukung industri hulu [komponen] yang memadai, maka tetap saja komponen harus diimpor sehingga usaha TKDN tidak maksimal dan harga malah naik,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Adapun GM Production Unit Tarmizi Kemal mengatakan titik lemah TKDN adalah lemahnya pengawasan di lapangan terhadap pelanggaran penyedia maupun pengguna barang dan jasa.
“Penegakan hukum masih kurang. Selama pengawasan dan penegakan hukumnya masih kurang, TKDN tidak akan banyak membawa manfaat bagi industri dalam negeri,” ujarnya.
LEN dan sejumlah vendor lainnya menyoroti Hariff yang mengubah spesifikasi produknya tanpa mengurus sertifikasi TKDN yang baru.
PT Abhimata dan PT Teknologi Riset Global (TRG) juga menyatakan mendapatkan kesulitan yang sama karena persaingan yang tidak sehat ini.
Bahkan PT TRG, PT LEN Industri, dan PT Abhimata, yang telah melakukan investasi terancam tidak dapat menjual produknya karena persaingan yang tidak sehat, yaitu rendahnya harga yang ditawarkan Hariff.
Direktur Standardisasi Ditjen Postel Azhar Hasyim mengatakan makin murah harga yang ditawarkan vebdor lokal justru makin bagus karena bisa bersaing dengan asing.
Mochammad Syaban, Direktur Marketing PT Hariff mengungkapkan berita mengungkapkan tidak benar bahwa Hariff hanya berperan sebagai penjual saja, bukan pengembang.
“Berita yang beredar cenderung simpang siur. Saat ini kami sedang sibuk mempersiapkan tender dis ejumlah operator WiMax,” tegasnya.
Sebaiknya pemerintah memperhatikan hal ini, harga produk TKDN hanya bisa murah atau paling tidak sama dengan harga produk impor apabila pemerintah bisa memberikan subsidi kepada para industri lokal pada awal masa produksi mereka.
Pemerintah sebaiknya tidak perlu mengeluarkan dana penelitian lagi untuk 16e. Pada 2008 pemerintah menurunkan dana penelitian untuk WiMax 2,3 GHz 16 d sebesar Rp18 miliar.
Lebih bermanfaat apabila dana tersebut diberikan saja sebagai insentif kepada industri lokal agar mereka terbantu. Contohlah pemerintah China yang memberikan subsidi penuh atau insentif kepada produsen dalam negeri mereka dan terbukti produk China saat ini menjadi menguasai perdagangan di seluruh dunia.(Roni Yunianto/Muhammad Sufyan)(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Tender USO, apkah sekadar basa basi?

2008-11-27T16:46:00.000-08:00

http://web.bisnis.com/artikel/2id1719.html

Oleh Arif Pitoyo

Pasca kemenangan Ditjen Postel atas PT Asia Cellular Satellite (ACeS) di Pengadilan Tata Usaha Negara, instansi tersebut cepat-cepat menggelar proyek telepon perdesaan atau universal service obligation (USO). Begitu cepatnya penggelarannya sampai-sampai hal-hal yang menjadi masalah krusial dan pangkal persoalan pada tender akhir tahun lalu pun minim perbaikannya.
Kali ini, USO digelar di tujuh blok meliputi Blok 1 yang mencakup NAD, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Blok 2 Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung, Blok 3 Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, Blok 4 Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara, Blok 5 Papua dan Irian Jaya Barat, Blok 6 Bali, NTB, dan NTT, dan Blok 7 Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Propinsi DIY, dan Jawa Timur.
Masalah penomoran dan teknologi yang bisa dipakai untuk USO hingga persoalan Fundamental Technical Plan (FTP) masih belum terselesaikan. Pemerintah sepertinya sengaja mengebut sebelum periode masa kabinetnya berakhir. Image 'kejar setoran' pun tak terhindarkan lagi, bahkan sekadar mempertanyakan alasan mengapa ACeS tidak mengajukan banding ke tingkat Mahkamah Agung pun hanya sekadar angin lalu saja, dan sudah tidak perlu lagi.
Seperti diketahui, pemerintah pernah mengungkapkan pemenang USO harus membangun jaringan tetap kabel hingga ke perdesaan. Namun kali ini, sebagaimana peserta yang lolos seleksi, terlihat dengan teknologi seluler dan satelit pun, peserta diloloskan tahapan prakualifikasi.
“Pemenang USO nantinya bisa memanfaatkan jaringan dan teknologi yang dimilikinya. Bila punyanya seluler ya pakai seluler, bila satelit ya pakai satelit,” ujar Santoso Serad, Kepala Badan Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP).
Sebagaimana ACeS dahulu, yang diloloskan hingga ke tahapan pemberian penawaran harga, tetapi tiba-tiba terganjal masalah teknologi di tengah jalan.
Selanjutnya masalah penomoran juga memicu pertanyaan tersendiri, karena antara seluler, satelit, dan jaringan tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sementara tender-tender USO sebelumnya tak pernah mempermasalahkan hal tersebut, padahal UU Telekomunikasi No. 36/1999 sudah berlaku pada tender USO 2003 dan 2004.
Hal tersebut dijawab pemerintah dan panitia seleksi dengan rencana pemberian lisensi jaringan tetap kabel bagi pemenang USO.
Masalah datang lagi, karena sesuai dengan lisensi modern, pemberian sebuah lisensi telekomunikasi harus melalui pemberian komitmen pembangunan jaringan tetap setiap tahunnya.
Bila pemenangnya datang dari operator seluler, maka lisensi tersebut akan sia-sia saja, karena dana USO tentunya hanya untuk memperkuat dan melanjutkan jaringan yang sudah ada saja.
Dominasi Telkom
Masalah teknologi, penomoran, dan hal-hal teknis lainnya mungkin bisa diselesaikan sambil jalan saja. Namun munculnya dominasi Grup Telkom di hampir semua blok yang ditenderkan menimbulkan banyak pertanyaan. Bahkan di Blok 6 yang meliputi Bali, NTB, dan NTT semua peserta tender yang lolos merupakan anggota grup perusahaan tersebut.
Mungkin ini merupakan era monopoli gaya baru, meski berulangkali Ketua Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Santoso Serad menampik hal tersebut karena bisa menjadi tidak monopoli bila Telkom tidak menang di semua blok.
Nyatanya, hanya ada satu perusahaan, yaitu PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang tidak memiliki afiliasi dengan BUMN telekomunikasi tersebut.
Melihat hal tersebut, maka kecil kemungkinannya tidak terjadi monopoli di USO. Dana USO sendiri berasal dari 1,25% pendapatan kotor penyelenggara jaringan, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan hadirnya raksasa Telkom di tender USO, maka bisa dikatakan operator kecil mensubsidi Telkom untuk membangun jaringannya di seluruh Indonesia. Padahal sesuai dengan amanat UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, maka sudah kewajiban Telkom lah membangun infrastruktur di seluruh pelosok negeri dengan biaya sendiri.
Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, Telkom sudah banyak dibantu dalam hal pengadaan jaringan. Bahkan mungkin hampir seluruh jaringan Telkom yang tertanam datang dari permodalan pemerintah zaman kolonial hingga pemerintah RI sampai awal 1990-an.
Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maupun operator telekomunikasi, maka mulai 1993, pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya jaringan telekomunikasi tetap (fixed wireless) lokal saat itu dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing.
Sekarang, grup tersebut mencoba mencari subsidi lain dalam membangun infrastruktur di daerah dengan mengikuti USO, dan sayangnya, panitia sepertinya tidak peka bahwa industri telekomunikasi pernah mengalami masa monopoli yang begitu kuat, saat di mana interkoneksi dipersulit, sistem kliring dikuasai, hingga masyarakat lah yang dikorbankan akibat dikenai tarif tinggi karena operator di luar Telkom harus membayar biaya terminasi dan transit yang tidak kecil.
Masyarakat berharap saat kelabu tersebut tidak terulang kembali dan keran liberalisasi benar-benar dibuka selebar-lebarnya.
Masalah juga timbul saat dibukanya penawaran tender karena pengaturan masalah harga pasti terjadi pada saat dalam satu blok berisi Grup Telkom. Yang paling signifikan adalah bila Telkom bertarung dengan Telkomsel dalam satu blok, karena Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah juga menjabat sebagai komisaris utama di Telkomsel.
Apalagi, akhirnya pemennag tender USO di .lima blok adalah melalui penunjukkan langsung, yang artinya dapat dipastikan Grup Telkom lah pemenangnya.
Bila pada akhirnya Telkom sebagai entitas maupun grup yang memenangi semua blok, maka saya hanya bisa berfikir, “Buat apa ada tender USO? Apakah ini hanya sekadar basa-basi?”(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Ditjen Postel jamin tak curangi tender USO

2008-11-06T02:35:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo

sudah dimuat di http://www.bisnis.com/

JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah menjamin penggelaran tender universal service obligation/USO dilaksanakan secara transparan dan membantah telah mengantongi perusahaan tertentu untuk menjadi pemenangnya.
Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel Gatot S. Dewa Broto mengatakan panitia tender tidak mengantongi nama operator tertentu untuk jadi pemenangnya karena penyelenggaraan telepon perdesaan melibatkan dana yang besar.
“Ditjen Postel berusaha sedapat mungkin terhindar dari kejaran KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] dengan melaksanakan tender USO seadil dan setransparan mungkin,” ungkapnya kepada bisnis.com, hari ini.
Ditjen Postel meloloskan enam perusahaan dalam prakualifikasi tender USO, di mana tiga diantaranya merupakan Grup Telkom meliputi PT Telkom Tbk, PT Telkomsel, dan Pt Citra Sari Makmur.
Gatot mengungkapkan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait banyaknya perusahaan dari satu grup yang lolos prakualifikasi tender.
Seorang eksekutif perusahaan yang menolak melanjutkan tender USO mengungkapkan pemerintah sepertinya akan mengarahkan tender pada satu pemenang tertentu.
“Pemerintah juga tidak konsisten dengan aturan USO yang dulunya harus penyelenggara jaringan tetap,” katanya.(api)

Telkom diduga paksa diler aktifkan Flexi

2008-11-05T03:39:00.001-08:00

Oleh Arif Pitoyo

telah dimuat di http://www.bisnis.com/

JAKARTA (bisnis.com): PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk diduga memaksa authorized dealer untuk melakukan aktivasi nomor Flexi dengan insentif tertentu untuk mendongkrak jumlah pelanggan dan pangsa pasarnya.
Praktisi telekomunikasi dari PT Emslanindo Pratista Mahardika—distributor kartu prabayar-- S. Teguh, mengatakan berdasarkan pengakuan dari sejumlah diler Flexi, terdapat program aktivasi paksa terhadap 3,3 juta kartu perdana produk Telkom tersebut kepada diler kartu prabayar dengan sejumlah imbalan tertentu.
“Bila insentif yang diberikan adalah Rp10.500 per kartu yang aktif, maka untuk 3,3 juta kartu, operator tersebut harus mengeluarkan anggaran hingga Rp3,5 miliar,” ujarnya kepada bisnis.com, hari ini.
Saat ini, jumlah pelanggan layanan Telkom Flexi telah mencapai lebih dari delapan juta orang, sementara jaringan telepon kabel sekitar 8,5 juta sambungan.
Ketika dikonfirmasi, VP Marketing and Public Communication Telkom Eddy Kurnia membantah hal tersebut.
“Tidak benar Telkom memaksa authorized dealer untuk melakukan aktivasi. Kami hanya mendorong diler untuk melaksanakan penjualan dengan target tertentu dan yang dihitung adalah yang aktif saja,” ungkapnya.
Menurut dia, memang benar jika target tercapai dijanjikan ada insentif khusus, tetapi jika tidak mencapai tidak diberikan insentif tersebut dan itu wajar saja dalam mendorong tercapainya penjualan.(api)

PJI akan pangkas bandwidth Internet pelanggan

2008-11-05T03:33:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo

telah dimuat di http://www.bisnis.com/

JAKARTA (bisnis.com): Penyelenggara jasa Internet (PJI) akan memangkas alokasi bandwidth Internet pelanggan menyusul naiknya harga komponen utama akses komunikasi data itu hingga 15% karena pengarus krisis global.
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W. Sumarlin menegaskan pelanggan tetap membayar sesuai dengan kontrak awal tetapi alokasi bandwidth-nya hanya akan diberikan sesuai utilisasi atau pemanfaatannya.
“PJI memang biasanya melebihkan alokasi bandwidth dari kontrak awal sebagai cadangan apabila terjadi peningkatan kapasitas secara tiba-tiba. Tetapi sejak krisis ekonomi terjadi, kelebihan bandwidth itu terpaksa kami pangkas,” ujarnya kepada bisnis.com, hari ini.
Bandwidth merupakan komponen utama akses komunikasi data dengan persentase mencapai 50%.
Sylvia menolak bila disebutkan penyelenggara jasa Internet mengurangi kapasitas milik pelanggannya mengingat bandwidth yang diambil kebanyakan menganggur atau tidak terpakai.
Terkait dengan target jumlah pengguna hingga akhir tahun ini, asosiasi tersebut mematok 30 juta pengguna Internet dengan terbanyak pada segmen pendidikan dan perkantoran.
Menurut Sylvia, pihaknya tidak merasa terancam dengan tren perkembangan Internet melalui ponsel mengingat segmen yang ditembak masingt-masing adalah berbeda.

Regulasi SMS kampanye ditetapkan bulan ini

2008-11-05T03:25:00.000-08:00

Oleh Arif Pitoyo
Telah dimuat di http://www.bisnis.com/

JAKARTA (bisnis.com): Departemen Komunikasi dan Informatika segera menetapkan regulasi mengenai kampanye melalui layanan pesan singkat (SMS) bulan ini.
“Saat ini telah dibahas di Bagian Hukum Ditjen Pos dan Telekomunikasi sehingga diharapkan dapat diterbitkan bulan ini juga,” ujar anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia *BRTI) Heru Sutadi kepada bisnis.com, hari ini.
Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyetujui adanya regulasi yang mengatur layanan SMS kampanye, tetapi regulator akan lenih mengatur soal penggunaan layanan telekomunikasinya, agar tidak mengganggu layanan operator lainnya, terutama terkait dengan kesiapan jaringannya.
Dalam rancangan peraturan Menkominfo tersebut diungkapkan bahwa basis data pengguna yang ada di operator tetap rahasia, tidak boleh dipakai partai politik atau kandidat pres/wapres.
Regulasi itu juga mengatur bahwa kerja sama operator atau penyedia content dengan partai politik atau kandidat presiden/wapres dilakukan oleh pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU.
Heru menambahkan parpol dan kandidat presiden/wapres juga harus tetap mematuhi ketentuan larangan kampanye sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu/UU Pilpres, termasuk larangan berkampanye di masa tenang.

BRTI, beriak hanya di tepian

2008-10-29T00:53:00.000-07:00

Oleh Arif Pitoyo

Dua periode sudah lembaga yang bernama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI itu berkiprah di ranah telekomunikasi di Indonesia. Kehadirannya memang tidak terlalu terasa bagi masyarakat luas, tetapi sedikit banyak kiprahnya memang cukup berarti bagi perkembangan industri telekomunikasi di Tanah Air.
Selama ini, BRTI telah meletakkan dasar-dasar kebijakan telekomunikasi di Indonesia menuju era liberalisasi, meski di akui, masih semi monopolistik.
Betapa tidak? Liberalisasi semu bisa dilihat dari masih dimonopolinya kode akses oleh Telkom, meski diakui itu juga merupakan kesalahan Inodsat yang tak juga membangun jaringan tetap kabelnya.
Monopoli jaringan tetap Telkom menyebabkan semua operator yang akan melakukan panggilan interlokal harus membayar biaya terminasi ke operator incumbent tersebut. Hal ini menyebabkan biaya yang ditanggung masyarakat pengguna masih sangat besar.
Mengenai masalah ini, BRTI ternyata tidak terlalu sakti dan hanya bisa membuka kode akses untuk Indosat di Balikpapan. Padahal, sebentar lagi akan segera hadir operator SLJJ baru yang tentunya butuh kode akses juga.
BRTI juga tidak memiliki senjata regulasi mematikan untuk memberikan efek jera kepada operator telekomunikasi, terutama yang merugikan pelangganya. Tengok saja, penyebaran data pelanggan suatu operator besar kepada pihak ketiga hanya dianggap angin lalu oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan UU tersebut.

Lalu masalah tumbangnya jaringan sejumlah operator beberapa tahun lalu dan tahun ini juga tak tersentuh sanksi BRTI. Sanksi denda yang sejak 2 tahun lalu sudah disebut-sebut Menkominfo Sofyan A. Djalil hanyalah janji dan retorika biasa saja, dan hanya sebagai senjata regulator itu untuk menakut-nakuti penyelenggara. Namun kenyataannya, operator bergeming dan sangat bernyali di hadapan para regulator yang masih muda usia tersebut.
Kecilnya pengaruh dan wibawa BRTI juga bisa dilihat minimnya pimpinan tertinggi operator untuk bertemu dan bertatap langsung dengan regulator dalam suatu suasana yang resmi dan formal menyangkut sebuah kasus.

BRTI juga tak punya nyali menghadapi sikap operator yang jelas-jelas membangkang dan mengangkangi keputusan menteri terkait dengan sistem kliring trafik telekomunikasi.
Keputusan lelang yang jelas-jelas sudah diumumkan sejak 2004 sampai sekarang tak kunjung terlaksana. BRTI juga tak bisa bersikap tegas terhadap PT Pratama Jaringan Nusantara yang hingga kini belum juga menggelar SKTT. BRTI tak bisa mengambil jalan tengah dan solusi yang strategis, terutama menyangkut keberadaan PT PJN yang hingga kini masih dipertanyakan keabsahan hasil lelangnya, karena disinyalir merupakan penunjukan langsung oleh Dirjen Postel saat itu.

Itu lah BRTI, rekam jejaknya hanya terdengar di tepian saja, dan belum bisa menggapai gelombang besar di tengah, karena tentunya benturan kebijakan yang berbau politis akan menghadangnya, dan lembaga itu tidak memiliki senjata untuk menangkisnya.
Menjelang terpilihnya para anggota BRTI yang baru, seharusnya pemerintah dan DPR memperkuat landasan hukum lembaga tersebut dan segera melengkapinya dengan senjata regulasi agar memiliki kekuatan menjatuhkan sanksi.
Selamat bekerja BRTI

Qtel permainkan regulasi telekomunikasi di Indonesia

2008-10-29T00:15:00.000-07:00

Oleh Arif Pitoyo

Baru-baru ini, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany dan Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan Qtel boleh memiliki saham di Indosat sampai 65%.
Pernyataan ini saya nilai sangat-sangat aneh dan bisa menjadi bola panas pemerintah di kemudian hari. Selain melanggar ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI), pernyataan ini jelas sangat jauh dari nilai-nilai nasionalisme, apalagi saat ini Indonesia tengah merayakan Hari Sumpah Pemuda.
Menkominfo dan Ketua Bapepam hanya ingin menunjukkan bahwa aset negara bisa dijual ke asing. Bukannya membeli saham asing di Indosat seperti yang diharapkan sebagian masyarakat Indonesia dan cita-cita pendiri bangsa, ini malah merelakan asing untuk menjadi mayoritas penuh di bekas BUMN telekomunikasi tersebut.
Bagaimana tidak? Dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi, Indosat sebagai pemilik lisensi jaringan tetap hanya boleh dimiliki asing hingga 49%, sebagaimana Telkom maupun Bakrie Telecom (operator Esia).
Perpres tersebut tidak berlaku bagi investasi lama, tetapi sangat mengikat kepada investasi asing baru. Jadi selayaknya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia langsung mencabut lisensi jaringan tetap Indosat bila Qtel sudah menguasai saham sampai 65%.
Lisensi jaringan tetap di Indosat juga selama ini lebih banyak menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh operator tersebut. Bayangkan saja, dis aat operator lain seperti Esia dan Telkom sudah memiliki pelanggan lebih dari 7 juta orang, Indosat masih berkutat pada jumlah pelanggan jaringan tetap 600.000, itu pun semuanya nirkabel, bukannya kabel seperti lisensi yang diberikan.
Sangat disayangkan bila telekomunikasi yang memiliki nilai bisnis hingga Rp60 triliun setiap tahunnya lebih banyak dinikmati asing. Setiap pulsa dan detik yang kita manfaatkan untuk menelpon, hampir seluruhnya disetorkan ke asing.

Qtel permainkan regulasi telekomunikasi di Indonesia

2008-10-28T01:53:00.001-07:00

Oleh Arif Pitoyo
Baru-baru ini, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Ahmad Fuad Rahmany dan Menkominfo Mohammad Nuh menyatakan Qtel boleh memiliki saham di Indosat sampai 65%.
Pernyataan ini saya nilai sangat-sangat aneh dan bisa menjadi bola panas pemerintah di kemudian hari. Selain melanggar ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI), pernyataan ini jelas sangat jauh dari nilai-nilai nasionalisme, apalagi saat ini Indonesia tengah merayakan Hari Sumpah Pemuda.
Menkominfo dan Ketua Bapepam hanya ingin menunjukkan bahwa aset negara bisa dijual ke asing. Bukannya membeli saham asing di Indosat seperti yang diharapkan sebagian masyarakat Indonesia dan cita-cita pendiri bangsa, ini malah merelakan asing untuk menjadi mayoritas penuh di bekas BUMN telekomunikasi tersebut.
Bagaimana tidak? Dalam Perpres mengenai Daftar Negatif Investasi, Indosat sebagai pemilik lisensi jaringan tetap hanya boleh dimiliki asing hingga 49%, sebagaimana Telkom maupun Bakrie Telecom (operator Esia).
Perpres tersebut tidak berlaku bagi investasi lama, tetapi sangat mengikat kepada investasi asing baru. Jadi selayaknya Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia langsung mencabut lisensi jaringan tetap Indosat bila Qtel sudah menguasai saham sampai 65%.
Lisensi jaringan tetap di Indosat juga selama ini lebih banyak menganggur dan tidak dimanfaatkan secara optimal oleh operator tersebut. Bayangkan saja, dis aat operator lain seperti Esia dan Telkom sudah memiliki pelanggan lebih dari 7 juta orang, Indosat masih berkutat pada jumlah pelanggan jaringan tetap 600.000, itu pun semuanya nirkabel, bukannya kabel seperti lisensi yang diberikan.
Sangat disayangkan bila telekomunikasi yang memiliki nilai bisnis hingga Rp60 triliun setiap tahunnya lebih banyak dinikmati asing. Setiap pulsa dan detik yang kita manfaatkan untuk menelpon, hampir seluruhnya disetorkan ke asing.

Astro dan Konflik yang Menyertainya Sejak 2005

2008-10-23T19:43:00.000-07:00

Oleh: Arif Pitoyo

Saya sudah mengikuti kasus Astro sejak 2005, saat di mana Sofyan Djalil baru saja dilantik sebagai Menkominfo. Pertanyaan pertama yang muncul sesaat setelah acara serah terima jabatan Menkominfo dengan Syamsul Mu'arif dari saya adalah bagaimana pandangannya mengenai masuknya Astro ke Indonesia.

Saat itu ada raut muka dan pandangan kaget dari Sang Menteri karena pertanyaan itu dianggap terlalu tiba-tiba dan mendadak dan dia juga baru menjabat posisi tersebut belum lama.
Masuknya Astro ke Indonesia memang sangat kontroversial dan banyak menabrak hukum dan regulasi di Tanah Air.

Setelah gagal masuk melalui UU Penyiaran No. 32/2002 tentang Penyiaran, operator televisi berbayar asal Malaysia yang di Indonesia menggandeng Grup Lippo itu kemudian masuk melalui UU Telekomunikasi No. 36/1999.

Adalah sangat aneh juga bila Astro kemudian mendapatkan izin dari Direktorat Pos dan Telekomunikasi untuk masuk ke Indonesia mengingat sesuai UU Telekomunikasi, satelit yang bekerja dan melayani konsumen di Indonesia harus memiliki hak labuh di Indonesia.
Astro, yang menggunakan satelit Measat-2 dan 3 sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut. Meski tidak menuduh apakah ada “sesuatu” dalam proses perizinan tersebut, namun tak ada salahnya bila pihak berwenang menyelidiki hal tersebut.

Proses perizinan dan masuknya Astro terjadi pada saat Dirjen Postel dijabat oleh Djamhari Sirat, sementara Dirjen Postel sekarang, Basuki Yusuf Iskandar, baru menjabatnya sekitar Juni 2005.
Kemudian bila dilihat dari sisi UU Penyiaran, operator tersebut tidak memenuhi persyaratan kepemilikan saham, bahkan diduga sampai saat ini, yaitu kepemilikan asing lebih dari 25%. Untuk membuktikannya, pihak yang berwenang mungkin bisa mengecek arsip mengenai besarnya pemilik dan besaran sahamnya Astro yang masih tersimpan di Departemen Hukum dan HAM.

Bukti lain bahwa prizinan Astro bermasalah adalah masuknya kasus perizinan Astro ke Bareskrim Polri, namun hibngga saat ini hasil penyelidikan yang terkesan dilakukan secara diam-diam hasilnya tidak pernah diumumkan ke publik.

Maka sangat aneh bila ada pernyataan bahwa Depkominfo berpeluang mengajukan pencabutan izin siaran PT Direct Vision (PT DV) selaku operator tv berbayar Astro kepada pengadilan negeri, karena yang seharusnya bertanggung jawab atas penberian izin tersebut adalah departemen tersebut.

foto:ey.com

Sejarah Telekomunikasi di Indonesia

2008-09-10T00:02:00.000-07:00

Oleh : Arif Pitoyo

Pada dasarnya telekomunikasi telah dikuasai asing sejak zaman kolonial yaitu saat di mana Telkom baru berdiri. Indosat pun sejak awal lahirnya pada 1967 tak luput dari peran pemodal asing. Baru pada 1980 pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga menjadi BUMN.

Namun, ternyata asing kembali lagi bermain pada 1993. Saat itu, kebijakan pemerintah RI menempatkan Telkom dan Indosat sebagai dua penyelenggara telekomunikasi lokal yang melakukan praktik monopoli.

Karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah maupun operator telekomunikasi, maka pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya jaringan telekomunikasi tetap (fixed wireless) lokal saat itu dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing.

UU No. 3/1989 tentang Telekomunikasi dan PP No. 8/1993 serta Kepemenparpostel No. 39/1993 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar memungkinkan kerja sama antara Telkom atau Indosat dengan perusahaan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar.

Ketiga regulasi itu menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan telekomunikasi dasar dapat berbentuk usaha patungan (join venture), kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (KM).

Memang benar seperti dinyatakan dalam PP No. 20/1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA: penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh penanam modal asing patungan asal kepemilikan peserta Indonesia minimal 5% dari seluruh modal yang disetor. Akan tetapi, dalam schedule of commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35%.

Pada jasa telekomunikasi bergerak, sesuai dengan UU No. 3/1989, dewasa ini penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak adalah perusahaan lain baik asing atau lokal yang bekerja sama secara patungan dengan Telkom atau Indosat atau kedua-duanya.

Dari hal tersebut, lahirlah operator-operator seluler baru seperti Satelindo (patungan antara Indosat, Telkom, dengan operator GSM di Jerman DeTeMobil) dan Telkomsel (patungan antara Telkom, Indosat, PTT Telecom Netherlands dan Setdco Megacell Asia)

Hal yang berbeda dilakukan XL, karena operator tersebut lahir tanpa ada dua perusahaan incumbent baik Telkom dan Indosat di dalamnya, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3/1989.

Mulai dekade 2000-an, banyak bermunculan operator baru baik seluler atau pun telepon nirkabel tetap seperti Mobile-8 Telecom, PT bakrie Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler, PT Hutchison CP Telecommunication, PT Smart Telecommunication, dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.

Kebanyakan operator baru tersebut lebih mengandalkan tarif untuk menggenjot pemasaran dibandingkan dengan memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan. Sebagian besar malah tidak memiliki base transceiver station melainkan menumpang di menara telekomunikasi milik operator lain yang sudah lama berdiri.

Pada 2004, telah mulai muncul operator 3G, meski pemberian lisensinya sedikit kontroversial. Pemerintah telah memberikan izin secara gratis dengan harapan memperoleh pendapatan secara bertahap seiring berkembangnya operator 3G. Izin layanan 3G pertama diberikan kepada PT Cyber Access Communication (CAC) pada 2003 setelah menyisihkan sebelas peserta lainnya dalam sebuah beauty contest.

CAC yang pada Februari lalu 60% sahamnya diambil alih oleh Hutchinson mendapatkan alokasi pita lebar 15 Mhz. Alokasi frekuensi yang diterima CAC merupakan yang terbesar dibandingkan dengan operator lain.

Lisensi untuk 3G melalui beauty contest ini bisa jadi merupakan yang pertama sekaligus yang terakhir dalam sejarah industri telekomunikasi di Tanah Air. Hal ini karena pemerintah segera membuat kejutan pada kuartal pertama 2004 dengan memberikan lisensi kepada Lippo Telecom dengan pita lebar 10 Mhz.

Sementara pada periode 1999-2003 izin untuk menyelenggarakan layanan telekomunikasi pada spektrum frekuensi layanan generasi ketiga (1.900 Mhz-2.100 Mhz) juga meluncur. Lisensi tersebut diantaranya untuk PT Wireless Indonesia, Indosat Starone, Telkom Flexi, dan Primasel masing-masing dengan pita lebar 5 Mhz.

Izin untuk layanan seluler CDMA-EVDO maupun CDMA-1X inilah yang belakangan menimbulkan tumpang tindih dengan pita frekuensi yang hendak digunakan untuk layanan generasi ketiga Wideband CDMA. Hal ini karena baik 3G dengan teknologi Wideband CDMA dan CDMA menggunakan frekuensi yang saling berkomplementer.

Layanan generasi ketiga Wideband CDMA dalam spektrum frekuensi di Indonesia bekerja pada pita 1.920 Mhz hingga 1.980 Mhz. Sementara CDMA1X bisa beroperasi pada pita 1.930 Mhz hingga 1.990 Mhz. Standar ITU mensyaratkan 3G hanya bisa bekerja pada spektrum yang terbatas yakni 60 Mhz.

Foto:https://www.ubu.org.uk

Profil Operator Telekomunikasi di Indonesia

2008-09-09T23:51:00.000-07:00

TELKOM

Uraian Singkat

Sebagai operator tertua dan terbesar di Indonesia, tentunya Telkom memiliki jaringan yang sangat luas, baik kabel maupun nirkabelnya. Selain ditunjang infrastrukturnya sendiri, Telkom juga melengkapi infrastruktur selulernya pada diri Telkomsel.

Karena masih menguasai jaringan, maka secara otomatis pelanggan operator ini akan menikmati jaringan yang luas dan berkualitas.

Mulai beroperasi : Zama kolonial Belanda

Teknologi yang digunakan : CDMA dan fixed line

Frekuensi : 800 MHz dan serat optik

Jumlah pelanggan : sekitar 10 juta orang

Pangsa pasar : 75%

Nama produk : Flexi Classy (Pascabayar)

Flexi Trendy (Prabayar)

Telepon rumah

Coverage : 95% wilayah kecamatan di Indonesia

Rekomendasi

Bagi pelanggan rumahan, operator ini memang merupakan pilihan terbaik karena akses sinyalnya pasti stabil, baik untuk percakapan maupun Internet. Namun bagi pengguna nirkabel, Flexi masih memiliki banyak kekurangan, terutama seringnya drop call dan belum jernihnya suara.

- TELKOMSEL

Uraian Singkat

Operator tersebut boleh dibilang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia saat ini. Dengan jumlah pelanggan lebih dari separuh pelanggan seluler, dan belanja modal yng terbesar dari operator lainnya, maka Telkomsel muncul sebagai raksasa telekomunikasi di Indonesia.

Pada November 1997, Telkomsel menjadi operator pertama di Asia yag mengenalkan layanan GSM prabayar.

Selain menyediakan layanan seluler 2G, Telkomsel juga menyediakan layanan seluler 3G dan akses data berkecepatan tinggi dalam bentuk Telkomsel Flash.

Mulai beroperasi : 26 Mei 1995

Teknologi yang digunakan : GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSDPA

Frekuensi : 900/1800 MHz GSM Network

Jumlah pelanggan : 51,3 juta orang (sampai akhir Maret 2008)

Pangsa pasar : 51%

Roaming internasional : 288 operator dan 155 negara

Nama produk : Prabayar (Simpati dan Kartu As)

Pascabayar (Kartu Halo)

Coverage : 95% nasional

Seluruh kecamatan di Sumatra, Jawa, dan

Bali/Nusa Tenggara

Jumlah menara telekomunikasi : 20.884 BTS

Rekomendasi

Dari sisi kualitas, luas jangkauan layanan, dan kehandalan jaringan, Telkomsel memang tak dirgukn lgi. Meski sempat tumbang pada akhir 2006, namun tak mengurangi performa jaringan Telkomsel dalam melayani pelanggannya. Drop call relatif tidak ada, dan keberhasilan pengiriman SMS mencapai 99%.

Namun operator ini juga terkenal memiliki tariff yang mhal dengan margin keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan operator lainnya. Bila pelanggan tak lagi mempersoalkan tariff, teta[pi lebih mengutamakan kualitas layanan dan jaringan, bisa jadi Telkomsel merupakan pilihan yang tepat.

INDOSAT

Uraian Singkat

Operator seluler terbesar kedua di Indonesia itu termasuk operator yang paling lengkap lisensinya. Selain seluler, Indosat juga memiliki lisensi satelit, FWA, NAP, SLJJ, 3G, dan SLI.

Meski memiliki banyak produk, operator tersebut sangat mengandalkan layanan selulernya. Namun akhir-akhir ini Indosat sangat gencar memasarkan dan meluncurkan berbagai program StarOne.

Indosat termasuk operator seluler yang memiliki tariff promosi dengan perubahan yangsangat cepat dan kreatif. Pengguna bisa melihat hal ini sebagai peluang. Namun demikian, efek tariff murah, bahkan gratis yang ditawarkannya sering berakibat jaringnnya menjadi terganggu. Drop call, panggilan gagal, dan SMS gagal kirim makin sering terjadi akhir-akhir ini. Bahkan belakangan muncul SMS sama yang dikirim berulang-ulang dan mengambl pulsa pengirimnya.

Namun demikian, seperti juga Telkomsel, Indosat memikiki jaringan yang sangat luas di seluruh Indonesia. Kualitas jaringannya secara umum juga masih relatif baik-baik saja.

Mulai beroperasi : 1967

Teknologi yang digunakan : GSM, GPRS, WCDMA, HSDPA, CDMA

Frekuensi : 900/1800 MHz GSM Network

Jumlah pelanggan : 24,5 juta seluler dan 600.000 FWA (akhir

tahun lalu)

Pangsa pasar : 28%

Nama produk : Prabayar (Mentari, IM3, dan StarOne)

Pascabayar (Matrix dan Jagoan)

Coverage : 424 kabupaten atau 96% dari total

kabupaten di Indonesia, dan 2.963 kecamatan atau 55% dari total kecamatan di Indonesia

Jumlah menara telekomunikasi : 9.413 BTS (Akhir tahun lalu) tahun ini

tambah 3.000 BTS

Rekomendasi

Dari sisi kualitas memang masih di bawah Telkomsel, apalagi pasca meleburnya Satelindo, konsolidasi internal Indosat masih belum menyeluruh, baik pada sisi jaringan maupun system tagihannya. Ribut-ribut soal buyback Indosat oleh pemerintah RI pun cukup memengaruhi kinerja operator itu. Tapi, operator ini termasuk kreatif dalam meluncurkan berbagai program yang sangat bermanfaat bagi pengguna, dan tarifnya pun tidak terlalu tinggi. Operator ini sangat cocok untuk pengguna telekomunikasi semua kelas, jangkauan di dalam kota pun sangat merata dan bersinyal kuat.

Uraian Singkat

Operator ini memiliki pertumbuhan cukup fantastis, baik dalam hal jumlah pelanggan maupun cakupan layanannya. XL bahkan bisa saja menyalip Indosat dalam hal pangsa pasar. Dalam hal penarifan dan layanan lainnya, XL juga sangat kratif. Sayangnya, hal ini kurang dilengkapi dengan layanan pelanggan yang memadai. Jaringannya memang sudah luas, tapi di beberapa tempat, bahkan di Jawa sekalipun masih ada beberapa titik blank spot.

XL juga sering memiliki masalah dalam hal tagihan pelanggan pascabayar. Tapi dari sisi teknologi, operator ini telah menggunkan teknologi radio dan aplikasi yang cukup canggih.

Mulai beroperasi : November 1995

Teknologi yang digunakan : GSM, GPRS, WCDMA, HSDPA

Frekuensi : 900/1800 MHz GSM Network

Jumlah pelanggan : 22,9 juta

Pangsa pasar : 20%

Nama produk : Prabayar (Bebas, Jempol)

Pascabayar (Xplor)

Coverage : 80% kecamatan

Jumlah menara telekomunikasi : 7.200 BTS

Rekomendasi

Operator ini sangat bagus untuk pengguna yang melek teknologi. Komunikasi datanya cukup bagus meski harganya masih mahal. Operator GSM ini gagal dalam tender SLI.

Pengguna telekomunikasi kelas menengah ke atas mungkin bisa memanfaatkan Xplor atau Jempol. Sementara untuk pelanggan segmen menengah ke bawah bisa menggunakan Bebas.

Kualitas jaringan XL cukup bagus, meski cakupan wilayahnya masih belum begitu luas. Tarif XL tergolong masih mahal, dibandingkan dengan Indosat sekalipun, tetapi sinyal XL diyakini lebih kuat dan jernih.

PT BAKRIE TELECOM

Uraian singkat

Bakrie Telecom merupakan operator FWA berbasis CDMA. Operator ini sedang giat-giatnya membangun jaringan baru sehingga di beberapa wilayah jaringannya belum optimal, bahkan sering drop call.

Bakrie Telecom merupakan operator yang sangat kreatif dengan tariff yang murah sehingga pelanggan disuguhi lyanan-laynan yang sangat asyik. Jaringan milik Bakri Telecom saat ini cukup luas, meski dlam hal kapasitas masih sangat kurang sehingga bila di suatu kota terdapat pengguna yang banyak terancam drop cal atau akses data lambat.

Mulai beroperasi : September 2003

Teknologi yang digunakan : CDMA1X, CDMA ev-do

Frekuensi : 800 MHz CDMA Network

Jumlah pelanggan : 4,9 juta (kuartal I/2008)

Pangsa pasar FWA : 30%

Nama produk : Esia (Prabayar, Pascabayar)

Wimode (untu akses internet)

Coverage : seluruh Jawa, sebagian Sumatra,

Kalimantan, Bali, dan Sulawesi

Jumlah menara telekomunikasi : 1.200 BTS (akhir 2007)

Rekomendasi

Operator ini sangat menguntungkan bila lawan bicara kita juga Esia, karena tarifnya akan sangat murah. Sebaiknya pengguna mengunakan layanan Esia prabayar saja, karena bisa lebih murah sangat signifikan.

Esia yang sudah mengantongi lisensi SLI kini sedang mengejar lisensi SLJJ. Bila hal itu bisa didapat, maka pengguna telekomunikasi sangat diuntungkan operator ini, mengingat tarif SLJJ bisa lebih murah. Sayangnya, sebagai operator FWA, maka nomor pengguna tidak bisa di bawa kemana-mana secara otomatis tanpa menyeting dengan cara tertentu dalam bentuk produk Esia GoGo.

Dengan 3 kanal yang dimilikinya, maka Esia berpotensi menggelar layanan data berkecepatan tinggi Ev-Do. Untuk pengguna rumahan dengan moblitas rendah, maka Esia bisa jadi lternatif yang cukup baik, apalagi lawan bicara kita, baik keluarga atau teman juga menggunakan Esia.

- Mobile-8 Telecom

Uraian singkat

Operator berbasis CDMA ini memiliki 2 produk, yaitu Fren (jenis seluler) dan Hepi (jenis FWA). Tak banyak yang bisa diinformaskan mengenai Hepi karena produk ini masih sangat baru dan belum teruji kehandalannya. Mengenai Fren, produk ini hamper sama dengan Esia, yaitu menguntungkan bila lawan bicranya menggunakan Fren juga. Akses data Fren juga cukup murah dan cukup cepat, sehingga bisa menjadi alternatif yang baik bagi pengguna.

Mulai beroperasi : Desember 2003

Teknologi yang digunakan : CDMA1X, CDMA ev-do

Frekuensi : 800 MHz CDMA Network

Jumlah pelanggan : 3,5 juta (2007)

Pangsa pasar FWA : 10%

Nama produk : Fren(Prabayar, Pascabayar)

Hepi (prabayar)

Coverage : seluruh Jawa, sebagian Sumatra,

Kalimantan, Bali, dan Sulawesi

Jumlah menara telekomunikasi : 1.000 BTS (akhir 2007)

Rekomendasi

Operator ini sangat menguntungkan bila lawan bicara kita juga menggunakan Fren, karena tarifnya akan sangat murah. Fren yang memiliki 4 kanal di frekuensi 800 MHz bisa memberikan layanan yang sangat optimal. Operator seluler itu juga sering menampilkan program paket nomor perdana dengan hp yang harga jualnya lebih murah.

Sistem layanan pelanggan Mobile-8 masih sangat buruk, tagihannya juga masih belum sistematis, tapi sinyalnya saat ini sudah cukup kuat dengan jangkauan yang makin luas di Jawa dan luar Jawa.

Panduan Memilih Operator Telekomunikasi

2008-09-09T23:38:00.000-07:00

Oleh: Arif Pitoyo

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan mengenai tips memilih operator, ada baiknya pengguna telekomunikasi lebih mengenai frekuensi yang dipakai oleh operator di Indonesia.

Di Indonesia kita mengenai 2 teknologi telekomunikasi bergerak yaitu GSM (global system for mobile communications) dan CDMA (code division multiple access).

GSM digunakan oleh operator seluler seperti Telkomsel (Simpati, Kartu As, Halo), Indosat (Mentari, IM3, Matrix), XL (Bebas, Jempol, Xplor), Hutchison (3), dan Natrindo Telepon Seluler (Axis).

Sementara CDMA banyak digunakan oleh operator telepon nirkabel tetap atau FWA (fixed wireless access) seperti Bakrie Telecom (Esia), Telkom (Flexi), Indosat StarOne, dan Mobile-8 Telecom (Hepi).

Namun ada juga operator seluler yang menggunakan teknologi CDMA, yaitu Mobile-8 (Fren), Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (Ceria), dan Smart Telecom (Smart).

CDMA sebagian besar bekerja di frekuensi 800 MHZ, kecuali produk Ceria di 450 MHz dan Smart di 1.900 MHz. Sementara GSM banyak bekerja di frekuensi 1.800 MHz dan 900 MHz.

CDMA dan GSM

CDMA sebenarnya lebih baik dalam hal komunikasi data. Diatas CDMA ada teknologi CDMA Ev-Do yang setara dengan WCDMA (3G versi GSM). Bahkan kecepatan untuk Ev-Do relative lebih tinggi dari WCDMA.

Namun karena penggunanya relatif lebih sedikit dibandingkan GSM, baik di Indonesia maupun dunia, maka CDMA kurang diminati, sehingga di beberapa negara bahkan teknologi CDMA tidak bisa digunakan dan tidak interoperability dengan teknologi GSM.

Sebaliknya, GSM merupakan teknologi massal yang banyak digunakan oleh penggun seluler sehingga baik ketersediaan teknologi maupun interoperabilitasnya tidak diragukan lagi.

GSM merupakan teknologi yang fleksibel, sementara CDMA memiliki karakteristik yang kaku sehingga bila satelit pemancarnya berubah sedikit saja maka koneksi akan langsung terganggu.

Sayangnya, pemerintah tidak mengizinkan GSM dipakai untuk FWA sehingga pada pandangan banyak orang, GSM dianggap teknologi yang mahal. Padahal sesungguhnya, teknologi GSM yang sudah sangat melimpah secara logika seharusnya menurunkan harganya dibanding CDMA.

Frekuensi

Operator CDMA banyak yng menggunakan frekuensi 800 MHz. Di frekuensi itu terdapat 4 operator FWA dan seluler yaitu Bakrie Telecom dengan produknya Esia, Mobile-8 (Fren dan Hepi), Telkom (Flexi), dan Indosat (StarOne).

Pada frekuensi ini, StarOne memperoleh 2 kanal (1 kanal selebar 5 MHz), Mobile-8 4 kanal, Esia 3 kanal, dan Flexi 3 kanal.

Makin lebar kanal maka operator seluler makin leluasa mengembangkan layanan dan cakupannya karena dapat dipastikan kapasitas trafik dan kapasitas pelanggan jadi makin banyak. Makin kecil kanal maka bila penggunanya banyak maka lalu lintas data tentu akan melambat.

Pada bagian ini dapat dipastikan pengguna dapat melihat operator mana yang bisa dipilih menjadi provider telekomunikasinya. Operator CDMA lainnya, yaitu Smart dan Neon lebih banyak terkendala pada handset yang masih sangat jarang karena frekuensi itu memang jarang digunakan di dunia untuk komunikasi CDMA.

Sementara pada teknologi GSM, penggunaan frekuensi relative sama karena masing-msing memiliki lebar yang sama, yaitu 15 MHz. Yang membedakan adalah pada cakupan layannanya. Makin lama operator tersebut berdiri tentunya memiliki jangkauan laynan yng makin luas, apalagi bila didukung dengan pendanaan dan belanja modal yang memadai.

Cakupan dan Karakteristik Layanan

Indosat sebenarnya merupakan operator seluler tertua, namun karena induk Telkomsel yaitu Telkom sudah ada jauh sebelum kemerdekaan RI, maka operator tersebut banyak mewarisi cakupan laynan dan teknologi dari induknya.

Setelah itu ada XL diurutan ketiga sebagai operator seluler tertua, lalu diikuti berturu-turut Hutchison, dan Natrindo Telepon Seluler.

Seluruh operator GSM merupakan operator 3G sehingga selain menyediakan akses percakapan, mereka juga enyediakan akses data dengan kecepatan yang berbeda-beda.

Operator GSM pendatang baru cenderung kesulitan dalam mengembangkan layanannya dan lebih banyak menyewa menara telekomunikasi dibandingkan mmbangunnya sendiri, apalagi terdapat aturan menara bersama di sejumlah daerah dantingkat nasional.

Perencanaan bisnis suatu operator dipastikan akanlebih baik bila membangun menara sendiri karena titik-titik tersebut telah diperhitungkn melalui kajian yang cukup panjang, sementara untuk yang menyewa lebih banyak menggantungkan sinyalnya pada perencanaan bisnis perusahaan lain.

Operator baru juga masih kesulitan dalam menjalin interkoneksi dengan operator lain sehingga terkadang penggunanya ksulitan menghubungi rekannya yang menggunakan nomor operator lama.

Selain itu, karena jaringan yang relative baru, maka pelanggan operator baru sering mengalami puus sambungan atau drop call. Namun akhir-akhir ini bukan hanya operator baru yang mengalami drop call, karena sejumlah operator besar pun, terutma yang menawarkan tariuf berbeda-beda pada menit-menit tertentu sering mengalami hal tersebut.

Foto:https://depts.washington.ed

Indonesia Kurang Menghargai Lulusan Luar Negeri

2008-07-09T00:25:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Dalam beberapa hari terakhir, saya merasa trenyuh melihat banyak mahasiswa Indonesia yang masih menjalani pendidikan di luar negeri dipanggil oleh instansi yang menaunginya ke Indonesia. Padahal hampir sebagian besar belum menyeelesaikan kuliahnya alias tidak lulus.

Selidik punya selidik, ternyata kepala instansi tersebut hanya berpendidikan S1, sehingga mungkin keki juga banyak anak buahnya yang sudah lulus kuliah s2 dan kini lagi melanjutkan pendidikan ke S3.

Seperti contohnya di LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), kakak saya dan beberapa temannya dipanggil oleh Deputi institusi tersebut, bahkan terkesan memaksa sekali. Menristek Kusmayanto Kadiman yang mendapat laporan tersebut dari saya pun tidak bisa berbuat banyak dan tidak bisa mencegah arus kepulangan mahasiswa Indonesia yang belum menamatkan pendidikannya di luar negeri.

Mungkin ini potret generasi saat ini dan bukti bahwa pemerintah kurang mempedulikan kualitas SDM yang lebih baik lagi...

fotoL campusaccess.com

Kampanye Semu Penggunaaan Produk Lokal

2008-07-09T00:17:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Akhir-akhir ini banyak terdengar baik dari seminar di hotel mewah, ruang kantor Menteri atau Dirjen, dan kantor-kantor operator mengenai penggunaan produk telekomunikasi lokal. Kampanye tersebut saya nilai hanyalah semu belaka, karena yang benar-benar lokal mungkin label mereknya saja, sementara semua komponennya berasal dari luar negeri.

Produk notebook, ponsel, dan lainnya tidak ada yang benar-benar lokal meski menggunakan merek Indonesia. Saya membayangkan, Indonesia benar-benar memiliki industri manufaktur dan pusat pengembangan software lokal yang komponen dan bahan-bahan lainnya sebagian besar dari lokal, pasti Microsoft pun enggan masuk ke Indonesia, produk Nokia, Siemens, Motorola, dan lainnya juga pasti malu untuk masuk ke Indonesia, karena..

Software buatan asli Indonesia jauh lebih bagus, mudah dan lengkap dan Microsoft, produk HP, notebook dan PC dari Indonesia jauh lebih murah dan bagus dari produk luar negeri.

foto: gameaxis.com

Mengapa Harus Ada Tender SLJJ?

2008-07-03T19:37:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Layanan sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) atau lazim disebut long distance service sebenarnya bukanlah barang mewah untuk suatu operator telekomunikasi, apalagi seluler, di mana tanpa lisensi itu pun sebuah penyelenggara layanan bergerak tersebut bisa memberikan jasa panggilan dari satu kota ke kota lainnya, atau bahkan dari negara satu ke negara lainnya.

Di beberapa negara maju, SLJJ bukanlah merupakan suatu lisensi tersendiri yang mesti diperebutkan, karena operator fixed line bisa secara otomatis mendapatkannya.

Indonesia, yang masih menganut monopoli semu atau liberalisasi setengah hati nampaknya belum begitu terbiasa dengan era kebebasan berkomunikasi, di mana Telkom sebagai operator incumbent yang notabene milik pemerintah sendiri seakan takut dan khawatir pangsa pasarnya digerogoti pemain lain.

Padahal, apalah artinya 30 juta pelanggan FWA bagi lebih dari 230 juta penduduk Indonesia? Betapa masih melimpahnya pasar telekomunikasi tetap, kenapa juga harus diperebutkan atau ditakutkan?

Hanya operator telekomunikasi yang takut berkompetisi lah yang akan menghalangi pemberian lisensi SLJJ secara cuma-cuma kepada operator jaringan tetap. Tender yang sedianya digelar pun sangat jauh dari pelaksanaannya. Nyatanya, pemerintah memang seakan sengaja mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender SLJJ tersebut yang dulunya dijadwalkan terselenggara Juni 2007, lalu mundur jadi awal tahun ini, dan sekarang... mundur lagi sampai Agustus. Ada apa gerangan? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu? Jawabannya ada di pemerintah sendiri.

Perlu diketahui, sebelum 1999, Telkom sebagai BUMN menjadi penguasa di bidang layanan telepon tetap, baik lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), maupun sambungan langsung internasional (SLI).

Keberadaan Telkom-sebagai perusahaan swasta zaman kolonial yang didirikan sejak 1882, hingga akhir 2003 hanya mampu membangun 8,7 juta SST kapasitas terpakai berdasarkan data dari Dephub pada 2003 atau teledensitas 4%.

Bandingkan dengan segmen seluler -yang sejak lahirnya pada 1995/ 1996 sudah dikompetisikan- yang hingga akhir 2002 atau hanya dalam tempo sekitar tujuh tahun, tiga operator GSM utama (Telkomsel, Satelindo dan Exelcomindo) sudah berhasil meraih 10,6 juta pelanggan.

Pemerintah mulai mancanangkan skema duopoli penyelenggaraan telepon saluran tetap antara Telkom dan Indosat pada 1999 hingga 2001. Indosat mengantongi izin penyelenggaraan telepon lokal untuk Jakarta dan Surabaya sejak awal Agustus 2002.

Akses SLJJ memang sudah banyak ditinggalkan pelanggan telekomunikasi. Pendapatan baik Telkom maupun Indosat dari tahun ke tahun selalu turun tergerus layanan seluler atau pun VoIP. Saat ini, layanan SLJJ lebih banyak diperlukan untuk menyalurkan akses SLI ke kota-kota di Indonesia. Karena tanpa lisensi SLJJ, maka biaya yang dibebankan oleh suatu operator di luar Telkom akan sangat besar.

Bila SLJJ diberikan secara otomatis kepada operator layanan tetap, mungkin bukan hanya penyelenggara telekomunikasi saja yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat pengguna telekomunikasi yang menjadi pelanggan operator jaringan tetap di luar Telkom.

foto: zu.edu.eg

Quo Vadis Transportasi Angkutan Darat Indonesia

2008-07-03T01:35:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Carut marut transportasi di Indonesia, khususnya di sektor darat, sangat jelas menggambarkan pemerintah tak punya visi ke depan. Pembenanahannya terkesan asal-asalan dan hanya mengejar proyek semata, sementara tujuan lain yang lebih besar, seperti adanya ketertiban yang tercipta, tidak adanya angkutan umum yang ngetem di sembarang tempat, angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, dan buruknya pelayanan kereta api sangat memprihatinkan semua orang dan memalukan harga diri bangsa.

Contoh kecil, betapa susahnya orang asing yang ingin memesan tiket kereta api, atau turun dari busway di tempat yang ditujunya. Ini kan sangat memalukan bangsa Indonesia di mata negara lain?

Apalagi mental tenaga kerja di sektor transportasi darat kita teramat buruknya, bahkan amat sangat buruk. Apalagi pegawai PT Kereta Api. Rekruitmen karyawannya yang hanya berdasarkan kekeluargaan dan pertemanan membuat wajah BUMN Perkeretaapian tersebut terasa sangat memprihatinkan. Belum lagi ditambah dengan sarana dan prasarananya yang sangat jauh dari rasa aman. Pernah suatu ketika seorang ibu yang sedang hamil dimaki-maki oleh petugas loket kereta api dan menyuruhnya datangd I stasiun lainnya yang jaraknya sangat jauh dari stasiun tersebut. Alasannya hanya sepele, “lagi off line bu, ke stasiun Senen saja, disini tidak bisa,” ujar seorang petugas Stasiun Gambir.”

Belum lagi kalau bertanya-tanya kapan kereta datang, kenapa keretanya terlambat. “Tunggu saja disitu, pasti keretanya datang, jangan khawatir!” teriak seorang petugas penjaga stasiun Jatinegara. Calo-calo yang banyak bergentayangan di stasiun-stasiun sepertinya mengambil hak penumpang untuk naik kereta api, karena... mereka pastinya telah mengambil tiket cukup besar, sementara sisanya baru di jual di loket resmi.

Tunggu dulu, ternyata bukan hanya kereta api yang memiliki pelayanan teramat sangat memprihatinkan, angkutan umum, mikrolet, bus kota, dan sejenis minibus di berbagai kota juga terasa sangat tidak bersahabat. Saya membayangkan bila saja sarana transportasi kita maju, tentunya orang akan enggan menggunakan kendaraan pribadi. Jalan satu-satunya memang dengan menggalakkan busway di mana-mana, tapi harus dibarengi dengan penghilangan angkutan kota dan minibus secara bertahap, karena dua moda angkutan inilah yang selalu bikin macetnya kota jakarta. Dan bagusnya lagi, bisa ditambah dengan subway untuk angkutan kereta api, dengan lapangan parkir yang nyaman dan tingkat keamanan yang tinggi.

Sektor transportasi, bila ditata seapik mungkin bisa memberikan sumbangan nilai bisnis yang sangat besar, layaknya telekomunikasi. Pungutan liar dari berbagai oknum petugas yang kurang bertanggung jawab sangat membuat kita kesal. Saat ini saja nilai bisnis sektor telekomunikasi mencapai lebih dari Rp50 triliun, bandingkan dengan sektor angkutan darat yang hanya Rp5 triliun.

Tingginya laju inflasi Juni yang secara year on year (YoY) tercatat 11,03%, paling besar didorong oleh industri transportasi. Sektor industri tersebut, bersama telekomunikasi, dan jasa keuangan memberikan kontribusi kepada laju inflasi sebesar 8,72%.

foto: ocw.mit.edu

Temasek dan Sikap Pemerintah yang Ragu-ragu

2008-07-02T17:18:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap kasus penjualan saham PT Indosat Tbk yang dimiliki Tamasek Holding kepada Qatar Telecom (Qtel) sebesar 40,8 persen melalui Asian Mobile Holding AMH pemilik Indonesia Communication Limited (ICL) yang tercatat sebagai pemegang saham Indosat. Pasalnya, dalam transaksi itu, Qtel membayar sebesar 2,4 miliar dolar Singapura atau 1,8 miliar dolar AS setara dengan Rp 16,74 triliun.

“Karena itu, saya minta Mahkamah Agung (MA) dan Bappepam sebagai benteng terakhir keadilan mampu menjaga keadilan. Penjualan saham Indosat milik Tamasek sudah melecehkan hukum kita, padahal putusan PN Jakpus sudah memerintahkan Tamasek membayar denda. Jadi, sebelum persoalan hukum selesai, kenapa Tamasek menjual sahamnya kepada Qtel,” ujar Direktur INDEF Fadil Hasan didampingi anggota DPD Marwan Batubara pada diskusi di DPD RI Jakarta, Rabu (2/7).

Menurut Fadil, dalam sidang Komisi Pengawas Persaingan
Usah (KPPU) pada tanggal 19 November 2007 lalu memutuskan Temasek Holdings bersalah melanggar UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Dalam keputusan KPPU itu, Temasek diminta untuk menghentikan kepemilikan sahamnya dengan cara melepas salah satu perusahaannya antara Telkomsel dan Indosat dalam waktu 12 bulan atau mengurangi kepemilikan masing-masing sahamnya di Telkom dan Indosat sebesar 50% dari jumlah saham dalam waktu 12 bulan.

Persoalannya, putusan pengadilan itu tidak diindahkan Tamasek, bahkan mengajukan banding ke MA atas putusan PN Jakpus. Kita bersyukur PN Jakpus telah menguatkan putusan KPPU. Tapi, dalam proses kasasi di MA, Temasek telah melakukan transaksi penjualan sahamnya sebesar 40,8 persen di Indosat kepada Qatar Telecom. “Proses penjualan saham ini membuktikan Tamasek telah melecehkan proses hukum di Indonesia . Apalagi transaksi itu dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia . Jadi, wajar saja kalau kita mempertanyakan motivasi transaksi itu. Itikadnya sudah tidak baik. Temasek telah melecehkan proses hukum di Indonesia,” ujar dia.

Seharusnya, lanjut dia, pemeritah mempunyai pandangan yang sama terhadap masalah ini, yaitu harus menghormati hukum kita sendiri. Tetapi justru pejabat pejabat kita memberikan reaksi membiarkan dan bahkan mendorong dan menyetujui transaksi tersebut sehingga Temasek merasa di atas angin,” ujar Fadil.

Seperti diketahui, masuknya Qatar Telecom (Qtel) ke PT Indosat Tbk dengan mengambilalih 40,8% saham Singapore Technologies Telemedia (STT) dinilai tidak terlalu berdampak besar bagi industri telekomunikasi di Tanah Air. Pasalnya, peta persaingan pada industri telekomunikasi tidak melulu dilihat dari siapa pemegang sahamnya, memiliki dana besar atau tidak.

Berdasar aturan lama Bapepam, tender offer bisa dilakukan oleh pemegang minimal 25% saham perusahaan yang tercatat di BEI. Namun aturan baru tender offer yang akan dikeluarkan Bapepam LK pekan ini, akan menaikkan batas kepemilikan saham dengan hak tender offer, dari 25% menjadi 35-50%. Qtel, sesuai undang-undang pasar modal, wajib melakukan tender offer selaku pemilik 40,8% saham PT Indosat Tbk yang diakuisisi dari ST Telemedia dengan harga Rp 7,388 per lembar sahamnya.

Sedangkan Marwan Batubara menyesalkan, sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menyikapi kasus Temasek itu. “Ketika putusan KPPU keluar, Wapres Jusuf Kalla pemerintah akan membeli kembali saham Tamasek. Tapi, belakangan Menneg BUMN Sofyan Jalil menyatakan pemerintah tidak akan membeli kembali saham milik Tamasek. Jadi, pejabat kita memang tidak konsisten dengan pernyataannya,” ujar Marwan.

foto:21stcenturysocialism.com

Apa Kabar Satelit Indonesia?

2008-07-02T01:40:00.000-07:00

Oleh: Arif Pitoyo

Pada sudut pandang yang berbeda, konsumen dari satelit bisa juga datang dari kalangan militer atau lembaga penelitian sejenis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Meski tak secemerlang seluler, tetapi keberadaan satelit merupakan jaminan identitas suatu bangsa, dan sedikit di atasnya, satelit merupakan pertanda adanya suatu negara dan bangsa yang berdaulat.

Satelit Indonesia merupakan satelit yang didaftarkan ke ITU atas nama administrasi telekomunikasi Indonesia. Dalam eksistensinya, satelit-satelit Indonesia tersebut diselenggarakan oleh para penyelenggara satelit Indonesia yang meliputi PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Media Citra Indostar, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Sementara itu, daftar satelit Indonesia terdiri dari Palapa Telkom-1 (108oBT), Telkom-2 (118oBT), Palapa C-1 (113oBT), Palapa Pacific 146oBT, Cakrawarta-1 (107,7oBT), Garuda-1 (123oBT), dan satelit Lapan Tubsat.

Kita pernah mencatat sejarah manis setelah berhasil meluncurkan satelit komunikasi domestik Palapa A-1 ke angkasa pada 9 Juli 1976, di saat angkasa Indonesia masih kosong dari satelit-satelit asing.

Peluncuran satelit Palapa A-1 juga menandai Indonesia layak disejajarkan dengan empat negara besar lainnya di dunia yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang yang telah mengoperasikan satelit sendiri.

Pada 10 Maret 1977, Indonesia pun berhasil meluncurkan satelit berikutnya yang diberi nama Palapa A-2 yang memiliki 12 transponder seperti yang dimiliki Palapa A-1.

Kedua satelit komunikasi Indonesia itu memiliki umur yang relatif pendek, yaitu tujuh tahun di mana Palapa A-1 berakhir masa operasinya pada 1983, sedangkan Palapa A-2 berakhir pada 1984.

Namun, saat itu pemerintah Indonesia melalui Perumtel yang kini bernama Telkom telah mengantisipasi umur satelit tersebut jauh-jauh hari dan sudah memikirkan penggantinya yaitu Palapa B-1 yang diluncurkan pada 17 Juni 1983.

Karena suatu masalah, maka satelit Palapa B1 berumur pendek yaitu hanya dua tahun, untungnya pemerintah sudah menyiapkan Palapa B-2 yang kemudian diluncurkan pada 2 Februari 1984.

Namun, satelit tersebut bermasalah lagi, sehingga tidak masuk pada orbitnya dan kemudian hilang.

Pemerintah pun segera meluncurkan satelit pengganti Palapa B2P pada 21 Maret 1987 dan masuk pada slot orbit 113 derajat Bujur Timur (BT). Satelit B2 yang hilang kemudian ditemukan kembali, kemudian diluncurkan dengan nama Palapa B2R menempati slot orbit 108 derajat BT pada 14 April 1990.

Guna memenuhi kebutuhan nasional, maka pada 14 Mei 1992, diluncurkan juga satelit Palapa B4 dan berada pada slot 118 derajat BT. Setelah itu, Indonesia berturut-turut meluncurkan satelit Palapa C-1 pada 31 Januari 1996 dan langsung menempati slot 113 derajat BT yang kemudian digantikan Palapa C-2 pada Mei 1996.

Selanjutnya karena kebutuhan dan permintaan pasar yang tinggi terhadap akses data dan komunikasi, maka Telkom meluncurkan satelit Telkom-1 pada 13 Agustus 2005 menyusul kemudian satelit Telkom-2 yang diluncurkan dari tempat yang sama pada Februari 2006 pada slot 118 derajat BT.

Bicara masalah satelit dalam kaitannya dengan harga diri suatu bangsa, Indonesia pernah kehilangan salah satu aset yang sangat berharga, yaitu slot satelit yang dinotifikasikan ke International Telecommunication Union (ITU). Tak tanggung-tanggung, kita sempat kehilangan 3 slot satelit!

Sebenarnya tidak perlu diperdebatkan siapa sesungguhnya yang harus beratnggung jawab, apakah pemerintah yang lalai mengingatkan operator penyelenggara satelit, atau kah operator itu yang memang nyata-nyata lalai dan tidak mau bertanggungjawab.

Indosat misalnya, merupakan pengelola dua slot satelit yangs empat hilang, yaitu 113 derajat BT dan 150,5 derajat BT. Terakhir kita mendengar ke-3 slot tersebut sudah dapat diselamatkan lagi oleh pemerintah.

Dan yang menjadi masalah adalah, akankah pemerintah kembali menyerahkan slot yang membawa identitas dan harga diri bangsa di dunia internasional itu kepada operator yang telah gagal mengelolanya dan akhirnya terlepas?

Pertanyaan ini kembali muncul karena sejak diselamatkan kembali pada November 2007, janji pemerintah yang akan melaksanakan tender pengelolaan slot tersebut tak kunjung terlaksana. Indosat sebagai pengelola dua slot itu sebaiknya tidak diizinkan mengikuti tender tersebut.

Pemerintah jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan menyerahkan pengelolaan slot kepada operator yang tidak mampu melakukannya. Indosat mengaku tak lagi mampu menginvestasikan pengadaans atelit baru yang relatif cukup mahal.

Lalu, mengapa tender tak kunjung dilaksanakan? Lalu selama periode November sampai sekarang siapa sebenarnya yang mengelola slot tersebut? Apakah pemerintah atau pengelola slot lama? Lalu bagaimana pendapatan yang diperoleh dari penyediaan jasa dari satelit yang berada di ketiga slot tersebut? Karena bila pemilik lama masih memanfaatkannya untuk bisnis jelas itu illegal.

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tak pernah dapat dijawab pemerintah sampai sekarang. (arif.pitoyo@bisnis.co.id)

foto:www.itc.nl

TI Indonesia di Persimpangan Jalan

2008-07-01T17:17:00.000-07:00

Arif Pitoyo

Wacana mengenai penerapan e-government di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Wacana itu sudah mulai digelontorkan sejak 2002 dan sampai sekarang belum terimplementasi secara penuh di semua sektor, apalagi sampai terintegrasi. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tadinya diharapkan menjadi salah satu pemicu digitalisasi pemerintahan RI ternyata hanyalah sebatas di atas kertas saja.

Hal itu lebih disebabkan budaya atau kultur pejabat di Indonesia yang enggan menerima perubahan. Mungkin, dengan digitalisasi maka mereka gak bisa lagi memanipulasi data. Mungkin, dengan digitalisasi, mereka jadi gak bisa manipulasi keuangan, korupsi, penyelewengan proyek-proyek, dan lainnya.

Teknologi informasi di Indonesia kini sepertinya hanya layak diperdebatkan dan diperbioncangkan di kafe-kafe, hotel-hotel, dan seminar-seminar, tetapi sangat jauh dari penerapan nyata di lapangan. Sistem tersebut pernah diujicobakan pada Pemilu 2004 yang lalu, tetapi sangat jauh dari yang diharapkan. Justru metode quick account yang relatif masih manual malah sangat diminati dan jadi acuan utama.

TI di Indonesia seakan berada di persimpangan jalan, seakan tak ada yang perduli lagi. Para pakar dan kalangan akar rumput yang diharapkan mampu mengubah wajah dunia TI di Indonesia malah seakan saling berseberangan. Antara Budi Rahardjo, Onno W. Purbo, Bob Hardian, Heru Sutadi, Eko Indrajit, Sammy Pangerapan, dan Heru Nugroho, mana pernah duduk dalam satu meja?

Saya berfikir, bila suatu saat mereka bahu-membahu membangun citra TI Indonesia di dalam negeri dan dunia internasional, maka alangkah besarnya bangsa ini suatu hari kelak.

Bila itu terjadi, Microsoft pun akan segan masuk ke Indonesia, vendor Ti juga malu-malu untuk memasarkan produknya. Sebab.... produk TI dari Indonesia lebih berkualitas dan berdaya saing, software open source di Indoensia juga lebih baik dan lengkap dari produk Windows, dan Sdm dari Indonesia jauh lebih bermutu dari SDM dari AS, India, dan lainnya.

Kembali kepada UU ITE, pemerintah sepertinya hanya terpaku pada masalah-masalah pornografi, di mana hal itu sudah diatur dalam KUHP dan hukum positif di negeri ini. Mengurusi masalah pornografi yang sudah jelas dilarang hanyalah membuang-buang waktu. Pemerintah seakan lupa bahwa mengurusi masalah pemblokiran kartu kredit dari Indonesia dan perjuangan pembukaan transaksi e-commerce dari Indonesia jauh lebih berguna bagi masyarakat Indonesia.

Sebab, sudah lima tahun belakangan ini, transaksi dari Indonesia selalu ditolak oleh PayPal di AS dan negara-negara di Eropa. UU ITE juga sebenarnya sangat bermanfaat untuk membentuk e-government dan e-Indonesia. Teknologi Informasi mungkin hanya menyentuh beberapa kalngan saja, itu karena sikap konsumtif kebanyakan masyarakat dan kekurangpedulian akan kemajuan TI, atau malah bahkan

Pelaku usaha AS masih menolak perdagangan online (e-commerce) dengan Indonesia meski pemerintah sudah melakukan lobi dengan pengelola PayPal dan sudah memiliki UU ITE.

Kredit foto: www.gov.ns.ca

Bola Panas Pemerintah Itu Bernama SKTT

2008-06-30T17:16:00.000-07:00

Oleh : Arif Pitoyo

Sudah empat kali pergantian menteri, tetapi Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) atau apapun namanya tak kunjung terlaksana. Terlepas dari transparan atau tidaknya tender pelaksana SKTT pada 2004 yang akhirnya dimenangkan PT Pratama Jaringan Nusantara (PJN) tersebut, tetapi ketetapan hukum melalui SK Menhub No. PL 102/14 Phb-2004 sudah telanjur ditetapkan dan semua pihak otomatis harus melaksanakannya. Kecuali, operator telekomunikasi memiliki bukti kuat mengenai adanya ketidakberesan dalam tender itu sehingga membuat Mahkamah Konstitusi bisa menganulir keputusan tersebut.

Oleh Komisi IV DPR periode 1999-2004, pemerintah dianggap telah melanggar kesepakatan pada saat melakukan penunjukkan perusahaan pemenang beauty contest SKTT. Lembaga legislatif itu menilai proses seleksi (beauty contest) yang dilakukan Pemerintah dalam menentukan penyelenggara SKTT tidak berlangsung secara transparan dan hal itu dinilai melanggar kesepakatan yang dibuat dalam rapat kerja antara komisi IV DPR dengan pemerintah. Kesepakatan itu adalah pemerintah harus memaparkan terlebih dahulu proses seleksi SKTT kepada DPR sebelum diputuskan pemenangnya.

Namun, ketetapan hukum sudah dibuat, dan Pratama juga sudah membangun jaringannya meski saat ini masih menggunakan data trafik lama pada tahun 2004.

Pembangunan jaringan itu tak main-main, sampai menghabiskan dana beratus-ratus miliar yang oleh sebagian kalangan dianggap tidak masuk akal dan perusahaan tersebut harus memaparkan penggunaan dana itu kepada publik mengingat jaringan itu adalah fasilitas layanan untuk masyarakat.

Dana yang besar itu merupakan utang Pratama kepada Rabobank yang hingga pergantian manajemen baru saat ini masih belum kunjung terbayarkan. Wajar saja, karena angan-angan mendapatkan pendapatan triliunan per harinya tidak kunjung menjadi kenyataan karena pelaksanaan SKTT yang tidak terlaksana.

Operator bahkan menuntut pembubaran SKTT karena mereka sendiri sudah memiliki wadah sendiri dalam bentuk sistem otomatisasi kliring telekomunikasi (SOKI).

Sebenarnya, awal mula dibentuknya SKTT adalah bentuk keinginna pemerintah yang ingin lebih mendalami dan terjun langsung dalam pelaksanaan sistem kliring trafik telekomunikasi. Selama ini, trafik yang dipaparkan operator melalui Asosiasi Kliring Trafik telekomunikasi (Askitel) cenderung tidak transparan dan terksan banyak yang ditutupi.

Namun anggapan seperti itu sudah berulangkali ditolak oleh pihak Askitel, karena Telkom dan Indosat, sebagai perusahaan publik yang sahamnya tidak hanya tercatat di Bursa Indonesia, tetapi di AS, tentunya tidak main-main dalam memaparkan datanya yang sudah diaudit oleh auditor eksternal.

Pada dokumen tendernya, PJN diwajibkan melaksanakan SKTT pada 1 Januari 2005 menggunakan data-data yang dikumpulkan operator kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Namun apa daya, bukannya data yang terkumpul, malah utang yang makin membengkak dan memberatkan operasional PJN hingga pada 2006 terjadi pergantian kepemilikan di tubuh perusahaan itu.

Di saat seperti itulah, ketegasan pemerintah dan regulator diuji. Ketidaktegasan dari regulator terlihat dari berlarut-larutnya proses kliring hingga melalui pergantian empat menteri teknis. Bila saja pemerintah tegas, maka tentunya proses kliring yang memiliki nilai bisnis sangat besar tersebut tidak tersendat-sendat.

Ketidaktegasan bukan hanya ditujukan kepada operator semata, tetapi juga Pratama sebagai pelaksana tender. Ketegasan bisa terlihat bila pemerintah memaksakan operator untuk ikut dalam SKTT, atau membubarkan sama sekali sistem tersebut dan menggantinya dengan sebuah perusahaan bentukan pemerintah (sejenis badan usaha milik negara).

Tetapi sekedar memberikan gambaran, di negara-negara maju lainnya, sistem kliring trafik telekomunikasi sudah tentu dilaksanakan oleh swasta yang berkolaborasi sendiri satu sama lain, sementara regulator hanya mengarahkan dan mengawasi saja.

Memang cara tersebut tidak efektif, terutama bila lembaga kolaborasi itu tidak transparan menyerahkan data trafiknya ke pemerintah. Mungkin langkah efektifnya adalah pemerintah dan operator membentuk perusahaan bersama dengan komposisi saham mayoritas di tangan pemerintah.

Setitik cerah mulai terlihat pada saat operator sepakat untuk menanamkan sahamnya di PJN pada 21 Maret di Bali yang disaksikan juga oleh Menkominfo saat itu, Sofyan A. Djalil (sekarang Meneg BUMN).

Namun due diligence yang sangat diharapkan dari para dirut operator itu ternyata tak juga disetujui dan bahkan malah mundur dari rencana menanamkan sahamnya di PJN. Kabarnya, operator tak mau bila harus menanggung utang-utang PJN yang sangat besar itu.

Entah apa jadinya bila polemik ini terus berlanjut, karena sistem kliring merupakan nyawa dari sebuah layanan telekomunikasi. Bila kemudian pemerintah sudah tak mengakui lagi keberadaan Askitel seperti saat ini dan hanya mengakui operator sebagai entitas sendiri-sendiri, maka keberadaan kliring oleh SOKI juga otomatis tidak bisa diakui legalitasnya lagi.

Bola panas saat ini berada di tangan pemerintah, dan jangan sampai bola panas itu berakhir di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang ditakutkan banyak pihak. Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditor independen mungkin bisa dilibatkan dalam audit keuangan SKTT, mulai dari sebelum diadakan tender sampai saat ini, agar masyarakat juga bisa mengetahui hal yang sebenarnya.(arif.pitoyo@bisnis.co.id)

Kredit foto:almasarco.com